Waduh, Wali Kota Solok Digugat Anak Buahnya


Senin, 29 Juni 2020 - 13:57:00 WIB
Waduh, Wali Kota Solok Digugat Anak Buahnya Kepala Dinas PM-PTSP Kota Solok, Erlinda saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan.

HARIANHALUAN.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Solok dicopot dari jabatannya oleh Wali Kota Solok Zul Elfian. Pencopotan itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 188.45-482-2020 tertanggal 8 Juni 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kadis PM-PTSP Kota Solok, Erlinda menyebut, pemberhentian dirinya itu tanpa ada persoalan dan permasalahan apa pun. Erlinda menyebut, dia mengetahui diberhentikan sebagai Kadis PM- PTSP Kota Solok pada Rabu (10/6/2020) lalu, setelah surat pemberhentian yang ditandatangani Wali Kota Solok dan diantarkan oleh Sekretaris Dinas PM- PTSP ke kediaman di Koto Baru Kabupaten Solok.

Dia mengaku, sehari sebelum kebijakan dan keputusan itu diterima, dia sudah mendapatkan kabar dari salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Solok terkait dirinya akan diberhentikan sebagai Kepala Dinas PM-PTSP. Untuk mengklarifikasi informasi tersebut, Erlinda pun mencoba menghadap ke Wali Kota Solok untuk mempertanyakannya.

"Sudah beberapa kali saya mencoba untuk bertemu dengan Wali Kota, tidak membuahkan hasil karena Wali Kota Solok tidak mau bertemu langsung dengan saya. Besoknya, baru saya menerima Surat Keputusan tanpa ada tembusan ke Kemenpan-RB RI yang dititipkan ke Sekretaris saya. Ini tanpa ada tanda-tanda apapun, padahal saya tidak merasa telah melakukan kesalahan." 

"Ini merupakan penzaliman terhadap diri saya, karena tidak ada suatu permasalahan dan kejelasan kenapa saya diberhentikan atau karena kesalahan apa?,” kata Erlinda saat ditemui di Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN), Padang, Senin (29/6/2020) pagi.

Dia membeberkan, menurut aturan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan mencopot jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lalu menon-jobkannya. Apalagi, lanjut Erlinda, dia hampir pensiun. Semestinya, Wali Kota Solok memberikan pembinaan atau memberikan teguran terlebih dahulu sesuai dengan aturan ASN jika memang melakukan kesalahan.

Menurutnya, pemberhentian seorang pejabat harus berdasarkan evaluasi kinerja dan pola karir, bukan sebaliknya memberhentikan seorang ASN hanya karena pertimbangan suka dan tidak suka. "Kepala Daerah tentunya harus bisa membina para ASN yang dipimpinnya karena ASN tersebut memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik," ungkap Erlinda.

Padahal sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah menyurati seluruh Kepala Daerah untuk tidak melakukan mutasi pejabat sebelum pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral selama proses Pilkada. 
Surat Ketua Bawaslu tersebut berisikan tentang batas akhir pelaksanaan mutasi pejabat di daerah jatuh pada 8 Januari 2020 lalu. 

Perhitungan tersebut berdasarkan ketentuan bahwa enam bulan sebelum ada penetapan calon kepala daerah dalam Pilkada, dilarang adanya mutasi pejabat. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Aturan ini menyebutkan, para Gubernur, Wakil Bubernur, Bupati dan Wakil Bupati maupun Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

Sementara pada pasal 190, ada sanksi bagi pelanggaran larangan mutasi itu. Sanksinya berupa pidana satu bulan penjara dan maksimal enam bulan penjara atau denda sebesar Rp600 ribu hingga Rp6 juta. Adapun berdasarkan tahapan, program dan jadwal Pilkada 2020, penetapan calon Kepala Daerah peserta Pilkada 2020 dijadwalkan pada 23 September 2020 mendatang.

Sementara itu, Wali Kota Solok, Zul Elfian belum memberikan statemen terkait pencopotan jabatan Kepala Dinas PM-PTSP tersebut hingga berita ini diturunkan. (*)

loading...
Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 05 Agustus 2020 - 20:42:33 WIB

    Waduh, Positif Covid-19 di Sumbar Tembus 1000 Kasus

    Waduh, Positif Covid-19 di Sumbar Tembus 1000 Kasus HARIANHALUAN.COM - Kasus terkonfirmasi di Sumatra Barat sudah mencapai angka 1.006 orang yang dinyatakan positif Covid-19 dengan Positivity Rate berjumlah 1,54 persen, angka ini terus naik sejak sepekan lalu yang hanya 1,50 p.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]