Sengketa Tanah di Sumbar Didominasi Tumpang Tindih Kepemilikan Sertifikat


Sabtu, 06 Juni 2020 - 09:34:12 WIB
Sengketa Tanah di Sumbar Didominasi Tumpang Tindih Kepemilikan Sertifikat Dok KPK

HARIANHALUAN.COM -- Senior Executive Vice President (SEVP) Pengelolaan Aset PLN, Gong Matua Hasibuan menyebutkan, bahwa total jumlah tanah yang dikuasai oleh PLN di seluruh Indonesia adalah sebanyak 92.213 persil, tapi baru 28.282 persil atau 31 persen yang memiliki sertifikat pemanfaatan.

Sementara itu, kata Gong Matua, jumlah tanah PLN yang belum bersertifikat di wilayah Sumbar adalah sebanyak 2.974 persil.

“Permasalahan yang ditemui PLN dalam upaya sertifikasi aset adalah tumpang tindih kepemilikan. Di atas tanah milik PLN telah berdiri pasar, sekolah, atau sarana publik lainnya, serta adanya penguasaan pihak ketiga,” katanya.

Selanjutnya, KPK meminta pihak Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, serta Kantor Wilayah BPN Sumbar, membuka diri untuk melakukan penataan aset tanah, termasuk dengan aset tanah milik PLN. Kedua belah pihak agar bersinergi untuk membenahi tata kelola pertanahan di wilayah masing-masing.

Adlinsyah meminta adanya tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Ada tiga hal yang harus dilakukan oleh Pemda Sumbar, BPN, dan PLN, dalam waktu dekat. Satu, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar segera melakukan koordinasi internal terkait percepatan sertifikasi aset tanah.

Kedua, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar harus mengimplementasikan program aplikasi host-to-host, paling lambat akhir Juni 2020. Tiga, semua pihak segera berkoordinasi untuk membentuk Tim Gabungan Penataan Pertanahan, di mana Tim ini terdiri atas perwakilan dari Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan se-Sumbar, dan PLN.

“Tim Gabungan ini harus sudah terbentuk paling lambat Juni 2020,” tegas Adlinsyah saat rapat koordinasi mengenai pengelolaan aset tanah dengan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Barat (Sumbar), BPN, dan PLN lewat telekonferensi dalam keterangan tertulis yang diterima Harianhaluan.com, Sabtu (6/6/2020).

Hadir dalam rapat koordinasi ini adalah Kepala Koordinator Wilayah Pencegahan KPK, Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IX KPK, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala BPKAD se-Sumatera Barat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Sumatera Barat, dan jajaran birokrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. (*)

loading...
Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 29 Januari 2020 - 11:18:06 WIB

    Bersengketa dengan Perusahaan Perkebunan, Poktan ANRP Temui Komisi II DPR RI

    Bersengketa dengan Perusahaan Perkebunan, Poktan ANRP Temui Komisi II DPR RI JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Perwakilan Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman (Poktan ANRP), Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumbar sampaikan aspirasi Komisi II DPR RI, Selasa (28/1)..
  • Senin, 07 Mei 2018 - 01:10:25 WIB

    Kasus Sengketa Konsumen Kota Pariaman Meningkat

    Kasus Sengketa Konsumen Kota Pariaman Meningkat PARIAMAN, HALUAN - Jumlah pengaduan konsumen Kota Pariaman terhadap sejumlah pelayanan produk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Dinas Perindagkop dan UMKM Pariaman meningkat..
  • Rabu, 25 April 2018 - 21:15:48 WIB

    KI Putuskan Perkara Sengketa Informasi Nagari Sundatar

    KI Putuskan Perkara Sengketa Informasi Nagari Sundatar PADANG, HARIANHALUAN.COM--Komisi Informasi Publik Sumatera Barat memutus perkara sengketa informasi Nomor: 27/X/KISB-PS/2017, melalui putusan Nomor 26/PTSN-PS/KISB/IV/2018 antara Masyarakat Nagari Sundata Kabupaten Pasaman se.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]