Terkait Pencabutan Status CPNS Alde Maulana, Ini Penjelasan LBH Padang


Selasa, 26 Mei 2020 - 21:23:01 WIB
Terkait Pencabutan Status CPNS Alde Maulana, Ini Penjelasan LBH Padang Direktur LBH Kota Padang, Wendra Rona Putra

HARIANHALUAN.COM - Pemberhentian dengan hormat, Alde Maulana sebagai calon Pegawai Negeri Sipil karena dianggap tidak sehat secara jasmani dan rohani merupakan kasus yang tidak berbeda jauh dengan kejadian dr Romi beberapa waktu lalu, hanya saja dr Romi masuk CPNS melalui jalur umum sedangkan Alde Maulana melalui jalur disabilitas.

 

BACA JUGA: Kasus CPNS Dokter Romi Kedua Muncul Lagi di Sumbar, Status CPNS Alde Maulana Dicabut dari BPK RI

Direktur LBH Kota Padang, Wendra Rona Putra mengatakan penggunaan standar pada proses training Alde Maulana yaitu proses pelatihan pada umumnya bukan sebagai penyandang disabilitas. Sebagai konteks penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan fisik dan keterbatasan kemampuan, ini akan menjadi beban tersendiri sehingga menimbulkan kondisi yang tidak stabil.

Munculnya problem Alde Maulana berawal ketika proses pelantikan, Alde tiba-tiba tidak ikut dilantik karena dianggap memiliki kesehatan tertentu. Kalau dibaca pada aturan terbaru penerimaan pegawai, seharusnya tidak ada alasan seseorang untuk menggagalkan status kepegawaian karena alasan kesehatan.

"Untuk masalah kesehatan seharusnya sudah selesai di awal seleksi sehingga ketika masuk pada tahapan training yang diuji tidak lagi kesehatan," katanya kepada harianhaluan.com, Selasa (26/5/2020).

Menindaklanjuti hal ini, LBH Padang sudah melayangkan surat ke BPK dan mereka sudah merespon, saat ini LBH sedang mendorong dialog untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam dialog yang dilakukan nantinya akan melibatkan BKN, karena pihak BKN merupakan bagian dalam penerimaan ASN.

"Semoga ini bisa difasilitasi secara dialogis dan tidak perlu sampai ke meja hijau," katanya.

BPK sudah merespon secara normatif, bahwa berdasarkan rekomendasi dari beberapa tim dokter menyatakan bahwa Alde Maulana tidak mampu menjalani tanggung jawab seutuhnya. Namun LBH akan tetap melihat dalam konteks kacamata yang lebih besar lagi dimana sebenarnya persoalan yang menyebabkan Alde tidak layak dalam mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut, karena sebelumnya Alde sudah sempat beraktifitas di BPK.

"Kita sedang mendorong dialog dengan mengundang Ombudsman, BKN dan organisasi persatuan penyandang disabilitas, tujuannya agar pemerataan bagi semua kelompok disabilitas, jangan sampai hanya kelompok tertentu saja yang bisa masuk, nantinya itu akan jadi diskriminasi juga, kita menginginkan akses disabilitas bisa dimanfaatkan bagi seluruh disabilitas," katanya.

Terkait kejadian pada Alde Maulana, LBH Padang juga menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tindakan BPK RI dan BPK Perwakilan Sumbar tergolong pada tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terhadap hak atas pekerjaan. Didalam Pasal 143 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi :”setiap orang dilarang menghalangi-halangi dan/ atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak atas pekerjaan”. Bahkan terdapat ancaman pidana bagi siapapun yang menghalang-halangi dan atau melarang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya.

2. Tindakan tim BPK saat dilaksanakannya diklat orientasi tanpa memberikan dispensasi bagi korban untuk tidak mengikuti apel pagi dan sore tergolong pada tindakan diskriminasi. Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan pada perlakuan khusus dan perlindungan lebih sebagaimana dijamin dalam Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

3. Mendesak BPK Republik Indonesia untuk memulihkan hak korban dengan mengangkat dan melantik korban sebagai PNS di BPK Sumatera Barat;

3. Mendesak Komnas HAM RI dan Ombudsman RI mendorong proses penyelesaian konflik di luar pengadilan agar hak-hak korban sesegera mungkin untuk dipulihkan menjadi abdi negara. (*)

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]