Pemerintah Lanjutkan Tahapan Pilkada Juni, Anggota DPD: Terlalu Berani


Senin, 18 Mei 2020 - 07:59:08 WIB
Pemerintah Lanjutkan Tahapan Pilkada Juni, Anggota DPD: Terlalu Berani Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Agustin Teras Narang menilai rencana Pemerintah untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 6 Juni 2020 mendatang terlampau berani.

Ia menilai keputusan bersama antara Pemerintah, DPR, dan KPU RI tersebut akan memicu penyebaran COVID-19 di Tanah Air, terutama di 270 provinsi, kabupaten, dan kota yang akan melaksanakan pilkada yang akan datang.

"Saya sebagai anggota DPD mencermati bahwa rencana KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada 6 Juni 2020 tersebut terlampau berani, dan terlampau optimis, termasuk juga Pemerintah dan DPR RI dalam hal ini Komisi II," ujar Teras Narang mengomentari rencana KPU melanjutkan tahapan pilkada, dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, opsi penundaan pilkada hingga 9 Desember 2020 tidaklah bijaksana karena cenderung hanya memperhatikan salah satu sektor saja, yaitu anggaran. Tanpa mempertimbangkan cara lain untuk mengamankan anggaran Pilkada 2020.

Karena itu, anggota DPD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah itu menyarankan agar diberi jeda waktu kepada rakyat untuk menjaga dirinya, sesuai protokol kesehatan COVID-19.

Mantan Gubernur Kalteng itu mengingatkan akibat pandemi COVID-19, banyak rakyat yang menderita dari sisi kesehatan, ekonomi, dan keuangan.

Belum lagi, apabila terjadi hal yang tidak diharapkan, yaitu serangan gelombang kedua pandemi COVID-19.

Teras pun mengaku bersyukur DPD tidak ikut memutuskan tentang penundaan pilkada sampai bulan Desember 2020, kendati DPD mempunyai hak konstitusi sebagaimana termuat di UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh Pemerintah dan DPR serta KPU.

Pada sisi lain, terkait DPD tidak diikutkan dalam memutuskan penundaan pilkada itu, Teras Narang menyerahkan kepada Sidang Paripurna DPD RI untuk melakukan judicial review tentang pengabaian yang dilakukan antarlembaga negara tersebut.

"Saya adalah salah satu anggota DPD yang setuju lembaga negara DPD RI pada saatnya mengajukan gugatan sengketa lembaga negara di MK," ujar Teras Narang.

Dia menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus ditegakkan. Bagaimana negara bisa memerintahkan rakyatnya untuk taat pada hukum, manakala lembaga negaranya sudah tidak menaatinya.

Pembelajaran dan sikap yang objektif, konstruktif, dan konstitusional dalam berbangsa dan bernegara wajib dilaksanakan.

"Itulah wujud nyata negara hukum, negara kesatuan yang berbentuk republik dan demokratis," kata Teras Narang menegaskan.(*)

loading...
 Sumber : Antara /  Editor : Nova Anggraini

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 11 Oktober 2020 - 17:12:53 WIB

    Maraknya Demo Tolak UU Ciptaker, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Harus Perbaiki Pola Komunikasi

    Maraknya Demo Tolak UU Ciptaker, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Harus Perbaiki Pola Komunikasi HARIANHALUAN.COM-Pemerintah harus segera memperbaiki pola komunikasi kebijakan publik untuk menghindari pemahaman yang salah terhadap kebijakan yang akan diterapkan..
  • Sabtu, 19 September 2020 - 11:17:53 WIB

    Pemerintah Siapkan Aturan Main Pilkada Saat Covid-19

    Pemerintah Siapkan Aturan Main Pilkada Saat Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2020, akan tetap dilakukan pada Desember mendatang meski di tengah pandemi. Namun, untuk bisa meminimalisasi risiko penularan Covid-19, pemerintah akan mengeluarka.
  • Senin, 06 April 2020 - 19:17:36 WIB

    DPD RI Desak Pemerintah untuk Lengkapi APD Tenaga Medis

    DPD RI Desak Pemerintah untuk Lengkapi APD Tenaga Medis PADANG, HARIANHALUAN.COM – Banyaknya korban meninggal akibat pandemi Covid-19 dari kalangan medis membuat prihatin anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. Keprihatinan itu disampaikannya dalam Rapat.
  • Kamis, 14 November 2019 - 17:00:24 WIB

    Ketua DPP PAN Lulung Sebut Pemerintah Lebay, Ada Apa?

    Ketua DPP PAN Lulung Sebut Pemerintah Lebay, Ada Apa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Abraham Lunggana alias Lulung menilai pemerintahan Jokowi terlalu berlebihan memantau akun media sosial para calon pegawai negeri sipil (CPNS.
  • Senin, 11 November 2019 - 00:13:49 WIB

    Bisa Rugikan Pemerintah, Jokowi Diminta Tindak Nasdem

    Bisa Rugikan Pemerintah, Jokowi Diminta Tindak Nasdem JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Manuver politik dan pernyataan-pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengundang kontroversi. Bahkan Nasdem dianggap akan menjadi 'anak nakal' dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Wid.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]