Pakar UI Sebut Pemerintah Pusat 'Gagap' soal Informasi Corona


Ahad, 15 Maret 2020 - 20:29:08 WIB
Pakar UI Sebut Pemerintah Pusat 'Gagap' soal Informasi Corona Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Maraknya hoaks virus corona SARS-CoV-2 disebut merupakan imbas dari kekosongan informasi virus yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hoaks dipercaya masyarakat karena kebutuhan informasi masyarakat tak mampu dipenuhi oleh pemerintah pusat.

"Kekosongan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang belum terpenuhi oleh pihak mana pun. Termasuk otoritas penanggulangan Covid-19. Maka wajar saja jika kebutuhan itu kemudian diisi oleh hoaks atau informasi yang tidak sahih," kata Pengamat budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (13/3).

Pemerintah perlu menunjukkan pendekatan penanganan yang sahih. Alih-alih terlihat gagap, pemerintah diharapkan bisa menunjukkan berbagai skenario mitigasi sebagai langkah preventif semakin parahnya wabah corona di Indonesia.

Kalau perlu hingga enam bulan mendatang atau jika penderita yang positif mencapai ratusan bahkan ribuan orang, pemerintah bisa membeberkan berbagai skenario mitigasi.

Pemerintah juga perlu menunjukkan skenario-skenario apabila aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat berkurang bahkan terhenti sementara akibat penyebaran corona yang meluas.

Informasi mengenai akibat dan jalan keluar bisa dibeberkan pemerintah. Informasi ini bukan soal membangkitkan kecemasan masyarakat atau menimbulkan kepanikan.  tapi justru merupakan politik bahasa, strategi komunikasi publik yang menenangkan.

"Bagaimana jika penularan terus berlanjut dan menyebar di luar area Jabodetabek, apakah tes masih harus dilakukan otoritas di Jakarta. Apakah kerumunan perlu dicegah, apakah aktivitas rutin ibadah, kantor, sekolah, perdagangan perlu dialihkan pada prasarana digital, apakah perjalanan antar wilayah perlu dikurangi," kata Firman.

Cegah Silang Pendapat Antar Pejabat Negara Soal Corona

Firman juga menyoroti buruknya komunikasi publik pemerintah yang malah menimbulkan keresahan terhadap virus corona. Komunikasi publik buruk tersebut malah mengakibatkan silang pendapat sehingga malah menimbulkan pro-kontra di ruang publik.

Padahal seharusnya komunikasi publik yang dilakukan adalah untuk fokus terhadap langkah-langkah mitigasi virus corona dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat harus hemat pernyataan yang tidak perlu agar tidak mengindikasikan kebijakan yang berseberangan.

"Seperti ketika Gubernur Banten mengumumkan 2 warganya positif terjangkit corona. Kemudian malah dipertanyakan otoritas kesehatan pusat. Ini menyebabkan masyarakat bertanya-tanya apakah tidak ada koordinasi penanganan pusat dengan daerah," kata Firman.

Firman menjelaskan informasi yang sahih dari sumber yang dapat dipercaya bisa membuat publik tenang. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah juga harus tepat sasaran.

Agar informasi tepat sasaran, pemerintah perlu mengevaluasi komunikasi dan informasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku publik agar mencegah penularan sekaligus panik sosial.

"Maka sejauh yang telah dilakukan pemerintah hingga saat ini, sudah berubah kah perilaku masyarakat? Lebih aware terhadap penularan? Lebih peduli terhadap kemungkinan terjangkitnya corona? Lebih tidak panik kah mereka?" kata Firman.(*)

loading...
 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]