Diduga Kangkangi UU Keterbukaan Informasi Publik, 4 OPD Ini Digugat WALHI Sumbar


Kamis, 09 Januari 2020 - 11:17:31 WIB
Diduga Kangkangi UU Keterbukaan Informasi Publik, 4 OPD Ini Digugat WALHI Sumbar Sidang gugatan pertama dengan Pemohon WALHI Sumbar dan Termohon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung yang di selenggarakan ruang sidang Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat. Foto YESI, .

PADANG, HARIANHALUAN.COM-- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat (WALHI Sumbar), melayangkan gugatan keterbukaan informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Gugatan ditujukan dikarenakan buruknya pelayan publik atas informasi publik di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat (ESDM Sumbar), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PerkimLH) Kota Sawahlunto, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung, dan  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan (DLH Pessel). 

Sidang gugatan pertama dengan Pemohon WALHI Sumbar dan Termohon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung yang di selenggarakan ruang sidang Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, kamis.

Divisi Advokasi dan Penegakan Hukum, WALHI Sumbar, Zulpriadi mengungkapkan gugatan ini dilayangkan atas buruknya pelayanan publik oleh empat OPD tersebut.

"WALHI Sumbar sudah memasukan surat permohonan informasi publik pada 14 Agustus 2019 ke ESDM Sumbar, PerkimLH Kota Sawahlunto, dan DLH Pessel. Setelah surat itu dilayangkan, informasi publik tidak kunjung diberikan oleh empat OPD tersebut. Oleh sebab itu pada tanggal 23 September 2019, WALHI Sumbar melayangkan keberatan keterbukaan informasi publik kepada Sekda Provinsi Sumatera Barat, Sekda Kabupaten Sijunjung, dan Sekda Kota Sawahlunto," ungkap Zulpriadi.

Keberatan WALHI Sumbar sambungnya juga tidak di respon oleh beberapa sekda tersebut. Maka, pada tanggal 20 November 2019 WALHI Sumbar mendaftarkan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat.

WALHI Sumbar meminta informasi publik berupa data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penanaman Modal Asing (PMA) yang berada di Sumatera Barat ke Dinas ESDM Provinsi Sumbar, Dokumen AMDAL PT. RBBE ke PerkimLH Sijunjung, AMDAL CV. Tahiti Coal ke PerkimLH Sawahlunto, dan AMDAL PT. KSN dan PPA ke DLH Kabupaten Pesisir Selatan, dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk fungsi kontrol publik kepada perusahaan dan pemerintah akan aktivitas eksplorasi dan Operasi Produksi.

Direktur WALHI Sumbar, Uslaini menegaskan gugatakan ini disebabkan keengganan 4 OPD tersebut memberikan informasi publik.

"Keengganan 4 OPD tersebut memberikan informasi publik dan sikap 4 OPD dinilai  bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  kita berharap  majelis komisioner KI Sumbar untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan OPD terkait memberikan informasi publik yang kami minta," ungkap Uslaini.

WALHI Sumbar meminta kepada semua badan publik yang ada di Sumatera Barat dan kabupaten/kota untuk memperbaiki pelayanan dan penyediaan informasi publik supaya terwujud pemerintah yang baik, bersih dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. (h/mg-yes)

loading...
Reporter : YESI /  Editor : DODI NJ

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 03 Oktober 2020 - 12:36:02 WIB

    Heboh, Beras Bansos Diduga Berkutu di Kampar

    Heboh, Beras Bansos Diduga Berkutu di Kampar HARIANHALUAN.COM-DPRD Kampar akan memanggil Dinas Sosial setempat untuk hearing terkait informasi adanya beras dari program Bantuan Sosial Pangan atau Bantuan Pangan Non Tunai yang berkualitas kurang bagus dan berkutu..
  • Ahad, 09 Februari 2020 - 21:27:11 WIB

    Hati-hati..! Selain Kelelawar dan Ular, Hewan Ini Diduga Juga Sebarkan Virus Corona

    Hati-hati..! Selain Kelelawar dan Ular, Hewan Ini Diduga Juga Sebarkan Virus Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ilmuwan menduga wabah virus corona dari China bisa menyebar melalui perdagangan ilegal hewan atau konsumsi trenggiling. Trenggiling merupakan mamalia bersisik di dunia yang digunakan oleh orang Asi.
  • Senin, 04 Maret 2019 - 20:23:54 WIB

    Diduga Dua Kali Disuntik Rubella, Bocah SD di Sijunjung Ini Tumbang

    Diduga Dua Kali Disuntik Rubella, Bocah SD di Sijunjung Ini Tumbang SIJUNJUNG, HARIANHALUAN.COM—Diduga mendapatkan suntikan Imunisasi Measles Rubella (MR) dua kali di sekolahnya, murid kelas 2, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Sumpur Kudus bernama Yudhatul Hikmah (8) terpaksa dirawat dan menda.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]