Mantan Kepala SMA 1 Sungai Limau Jalani Sidang Perdana Kasus Pungli


Rabu, 12 Juni 2019 - 23:06:23 WIB
Mantan Kepala SMA 1 Sungai Limau Jalani Sidang Perdana Kasus Pungli Mantan Kepala SMA 1 Sungai Limau Padang Pariaman menjalani sidang perdana dugaan kasus Pungli di Pengadilan Tipikor Padang. YUHENDRA

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Diduga melakukan tindak pidana berupa pungutan liar (pungli), terhadap para siswa kelas 12, mantan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Zulkaram (52), menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (12/6).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Pariaman, mendakwa terdakwa Zulkaram, menguntungkan diri sendiri dengan melakukan pemungutan uang adminitrasi ijazah terhadap siswa kelas 12 yang akan tamat.

"Dimana pada tanggal 24 Maret 2018 dilakukan rapat komite, bersama perangkat sekolah. Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan tentang pembayaran iuran perpisahan untuk kelas 12," katan JPU Tanti Taher cs, saat membacakan dakwaannya.

Disebutkanya, para siswa harus membayar Rp60 ribu untuk kelas 12, Rp50 ribu untuk siswa kelas 11 dan Rp35 ribu untuk siswa kelas 10, serta uang kenang-kenangan sebesar Rp200 ribu bagi siswa kelas 12.

"Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018. Saksi Antoni dan Mandriyanti menghadap terdakwa, guna mempertanyakan penyerahan ijazah. Namun terdakwa malah menyuruh saksi Antoni, untuk memungut biaya pengambilan ijazah dan lain sebagainya, sesuai dengan hasil rapat," ujar JPU.

JPU menjelaskan bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2018, saksi Antoni yang berada di warung miliknya, melakukan penyerahan ijazah dan melakukan pemungutan kepada para siswa kelas 12 yang akan tamat. Pada saat itulah anggota kepolisian dari Polres Pariaman, mengamankan saksi Antoni bersama barang bukti.

"Dimulainya pemungutan hingga penangkapan, uang yang didapat sebanyak Rp 9.765.000," ujar JPU.

Tak hanya itu JPU menyebutkan, perbuatan terdakwa menyuruh saksi Antoni, melakukan pemungutan bertentangan dengan peraturan pemerintah.

"Perbuatan terdakwa melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 12A ayat 1 dan 2 UU RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi." ucap JPU.

Terhadap dakwaan JPU, terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Putri Deyesi Putri, mengajukan nota keberatan atas dakwaan JPU atau eksepsi secara tertulis.

"Kami akan mengajukan eksepsi, untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk memberikan waktu mempersiapkan," katanya.

  1. permintaan PH terdakwa, sidang yang dipimpin oleh Yose Rizal beranggotakan Perry Desmarera dan M.Takdir, memberikan waktu satu minggu.

Sebelum sidang ditutup, terdakwa yang saat itu memakai baju kemeja, langsung ditahan oleh majelis hakim. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses persidangan.

Dimana sebelumnya, terdakwa tidak dilakukan menahan oleh jaksa, dan pada sidang perdana terdakwa juga datang bersama keluarga. Namun ia harus rela ditahan atas perintah majelis hakim.

loading...
 Sumber : Imam Yuhendra /  Editor : DavidR

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]