BERKAS POLITIK UANG SUDAH P21

Caleg Terpilih DPRD Kota Solok di “Ujung Tanduk”


Selasa, 28 Mei 2019 - 11:08:39 WIB
Caleg Terpilih DPRD Kota Solok di “Ujung Tanduk” Ilustrasi (net)

SOLOK, HARIANHALUAN.COM—Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok melakukan penyerahan (P21) dua tersangka berikut barang bukti (BB) kasus dugaan politik uang (money politic) yang dilakoni salah seorang caleg dari Partai Gerindra serta seorang anggota pemenangannya, dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) DPRD Kota Solok April 2019 lalu, Senin (27/5). Jika terbukti bersalah di sidang peradilan, posisi tersangka sebagai caleg terpilih akan dibatalkan.

Proses hukum P21 di Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok itu disaksikan langsung oleh Kepala Kejari (Kajari) Solok Aliansyah, Kasi Pidum Ridwan, Ketua Bawaslu Kota Solok Triati, Komisioner Bawaslu Rafiqul Amin dan Budi Santosa, Kasat Reskrim Polres Solok Kota Iptu Defrianto, para penyidik dari Polres Solok Kota dan Kejari Solok, dan awak media.

Dua berkas kasus politik uang yang telah dinyatakan lengkap itu merupakan dugaan politik uang yang terjadi pada hari Senin 15 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, di depan Kantor KUA Tanjung Harapan, Kota Solok. Saat itu, Gakkumdu Kota Solok menangkap tersangka Joni Edison (58) yang diduga melakukan politik uang, dan berstatus sebagai kakak kandung dari Rika Hanom, Caleg Partai Gerindra dari Dapil Tanjung Harapan, Kota Solok.

Berkas Joni Edison dinyatakan lengkap dengan surat nomor P21 B-1037/L3.15/Epp.3/05/2019, tanggal 27 Mei 2019. Joni disangkakan dengan Pasal 523 ayat (1) Juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 ayat (2) Juncto Pasal 278 ayat (2) UU No 7/2017 tentang Pemilu. Sedangkan berkas Rika Hanom, dinyatakan lengkap dengan nomor P21: B-1036/L3.15/Epp.3/05/2019, tanggal 27 mei 2019. Mantan anghota DPRD Kota Solok ini disangkakan Pasal 523 ayat (1) Juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 ayat (2) Juncto Pasal 278 ayat (2) UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Rika Hanom sendiri sempat menolak hadir di Kejari Solok dengan alasan sakit. Dalam surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh salah seorang dokter swasta, Rika Hanom dinyatakan menderita sakit asam labung. Surat keterangan tersebut tidak diterima begitu saja oleh Tim Gakkumdu, dan meminta Rika Hanom diperiksa oleh dokter negeri atau dokter rumah sakit umum. Namun akhirnya, Rika Hanom hadir ke kantor Kejari.

Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Aliansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja penyidik Polres Solok Kota, Kejari Solok, dan Bawaslu Kota Solok. Menurutnya, pelanggaran Pemilu menganut sistem peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sehingga, setiap tahapan berlangsung dengan cepat, mulai dari pengumpulan keterangan, barang bukti, penuntutan, hingga peradilan.

"Dalam kasus tindak pidana Pemilu ini, kita menganut sistem pidana cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Sehingga, setelah berkas kasus ini P21, langsung kami kirim ke pengadilan agar segera disidang," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan Datuak Pandeka Rajo Mudo menyatakan, pihaknya melalui Gakkumdu akan terus mengawal perjalanan kasus tersebut hingga tuntas. "Kami tunggu proses sidang dan vonisnya. Tim Gakkumdu akan terus memantau. Kami apresiasi kekompakan dan soliditas Gakkumdu dalam menuntaskan kasus ini," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Solok Triati menyatakan, pihaknya sangat serius untuk menuntaskan kasus tersebut. Menurutnya, dari 19 kasus operasi tangkap tangan (OTT) Pidana Pemilu di seluruh Indonesia, salah satunya terjadi di Kota Solok. Hal itu membuktikan hasil penelitian Bawaslu RI yang menempatkan Kota Solok berada di peringkat keempat daerah rawan pelanggaran Pemilu se-Indonesia.

"Kasus ini membuktikan bahwa Kota Solok memang rawan pelanggaran Pemilu. Kerawanan itu ternyata bukan masalah keamanan, tapi money politic. Kasus ini sekaligus jadi pembuktian bahwa money politic bukan seperti kentut yang hanya bisa dirasakan, tetapi tak bisa dibuktikan. Diharapkan, ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pelaku dan peringatan bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua KPU Kota Solok Asyraf Daniel, saat dikonfirmasi terkait kasus money politic salah satu caleg tersebut menyatakan, pihaknya tetap mengikuti proses di Gakkumdu dan menunggu keputusan pengadilan.

"Untuk prosesnya, KPU menunggu keputusan pengadilan yang telah inkrah. KPU akan menjalankan keputusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika terbukti bersalah, maka posisi sebagai Caleg terpilih akan digantikan oleh peraih suara terbayak di bawahnya, melalui proses Penggantian Antar Waktu (PAW),” sebut Asyraf.

Sebelumnya, Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap satu pelaku politik uang (money politic) di Kota Solok, pada Senin dinihari (15/4). Kasus itu langsung ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok yang terdiri dari Bawaslu Kota Solok, Polres Solok Kota, dan Kejari Solok. Selain OTT, dua kasus lain juga sedang ditangani Gakkumdu Kota Solok.

Dua pelaku, Joni Edison dan Caleg Rika Hanom, terancam Pasal 523 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi; setiap pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). (h/eri)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]