DPRD Padang Rekomendasikan Cabut Izin Perusahaan yang Telat Bayar THR


Kamis, 16 Mei 2019 - 14:24:46 WIB
DPRD Padang Rekomendasikan Cabut Izin Perusahaan yang Telat Bayar THR Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Padang diminta untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR)  karyawan  seminggu jelang hari raya. Jika tidak, perusahaan bisa dikenakan sanksi berat, sebagaimana yang diatur dalam regulasinya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Muzni Zein kepada Haluan (Group HarianHaluan.Com), Kamis (18/5) mengatakan, pihaknya meminta agar perusahaan patuh dan taat pada aturan yang berlaku, karena pihaknya juga bisa merekomendasikan pencabutan izin perusahaan yang nakal dan sengaja menggantung THR karyawannya.

"Perusahaan yang beroperasional di Kota Padang wajib mengikuti aturan tersebut, jika tidak DPRD bersama pemerintah akan keluarkan rekomendasi pencabutan izin, dan pasti akan dicabut," katanya.

Para pekerja yang tidak dibayarkan THR-nya, diminta untuk melaporkan hal tersebut ke DPRD dan pemerintah, dan kami akan menindaklanjuti hal tersebut.

Ia tidak ingin, perusahaan beralasan keuangan minim jadi penyebab THR  karyawan  lambat dibayarkan.

"Pokoknya perusahaan wajib bayarkan THR karyawannya. Jangan sampai terlambat dan beralasan macam-macam. Maka dari itu, persiapkan dari sekarang," tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Amrizal Hadi berharap, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Padang membuka Posko Pengaduan bagi tenaga kerja terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2019.

"Sebelum jatuh tempo yakni H-7 Lebaran, kami berharap karyawan yang belum mendapatkan haknya berupa THR keagamaan dapat segera melaporkan hal itu ke Kantor Disnaker," jelasnya.

Dikatakan, pembayaran THR ini wajib diberikan bagi seluruh perusahaan baik skala besar dan kecil.

Karena, hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja atau buruh.

Untuk besarannya bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah atau gaji.

Sedangkan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai dengan perhitungan.(h/ade)

 

Editor: Davidr

 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]