Polemik Jabatan Ketua DPRD Padang, Gubernur Abaikan Penetapan PTUN


Kamis, 04 Januari 2018 - 10:45:48 WIB
Polemik Jabatan Ketua DPRD Padang, Gubernur Abaikan Penetapan PTUN Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (Foto Humas Pemprov)

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didesak untuk segera melaksanakan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, dan mengembalikan jabatan Ketua DPRD Padang kepada Erisman. Sampai sekarang, jabatan orang nomor satu di perwakilan rakyat tersebut masih dipegang Elly Thrisyanti, dan itu dianggap ilegal.

Dalam suratnya bernomor Nomor : 01/SK-AA&P/I/2018, Erisman yang diwakili kuasa hukumnya, Ardyan SH MH mendesak gubernur melaksanakan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/PEN-MH/2017/PTUN-PDG tanggal 1 November 2017, ddalam hal penundaan berlakunya Keputusan Tata usaha Negara Nomor: 171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 14 Juni 2017.

"Penetapan itu berlaku sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap atau dicabutnya penetapan penundaan ini melalui penetapan lainnya oleh pengadilan atau putusan yang secara legal formal telah berhak untuk dikembalikan jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Padang. Tapi itu semua sampai sekarang belum dilaksanakan oleh gubernur," terang Ardyan, Rabu (3/1).

Menurut Ardyan, tidak ada alasan gubernur untuk menunda atau tidak melaksanakan penetapan tersebut, dengan dalih belum adanya putusan yang inkrah. Sebab, menurut mantan komisioner KPU Sumbar tersebut, putusan dan penetapan adalah dua hal yang berbeda.

"Kalau alasan gubernur belum adanya putusan inkrah, itu keliru. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya oleh UU Nomor 3 Tahun 2009, dinyatakan antara penetapan pengadilan dan putusan pengadilan adalah dua bentuk keputusan yang berbeda. Pada faktanya dalam perkara antara klien kami dengan Gubernur Sumbar, majelis hakim telah membuat penetapan dan putusan. Itu dua hal berbeda. Jangan disamakan saja," papar Ardyan.

"Memang kami telah menerima memori banding dari Gubernur Sumbar yang diserahkan ke PTTUN Medan. Banding yang diajukan adalah banding untuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.11/G/2017/PTUN-PDG dan bukan atas penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/PEN-MH/2017/PTUN-PDG. Oleh karenanya sudah sepatutnya kami meminta Gubernur Sumbar segara melaksanakan penetapan PTUN Padang," desak Ardyan.

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]