Kecewa, Alkudri Berencana Gugat KPU Padang


Jumat, 08 Desember 2017 - 11:22:34 WIB
Kecewa, Alkudri Berencana Gugat KPU Padang Al Kudri (kabarnagari.com)

PADANG, HARIANHALUAN.COM— Pasangan Alkudri-Syafril Basyir yang ditetapkan tidak memenuhi syarat dukungan untuk maju lewat jalur perseorangan di Pilkada Padang merasa dikerjai oleh KPU Padang, dengan sejumlah aturan yang dianggap tidak masuk akal. Keduanya berencana melayangkan gugatan dan melawan putusan KPU tersebut.

Alkudri menyebutkan, KPU tidak konsiten dengan aturan yang dibuatnya sendiri.

"Ini ada indikasi tidak baik karena informasi yang simpang siur diberikan pada kami. Singkatnya jangka waktu sosialisasi dari KPU sehingga informasi untuk calon perseorangan tidak maksimal," ungkap Alkudri, kepada Haluan.

Ia menyebutkan, biasanya sosialisasi syarat untuk calon perseorangan dilakukan selama satu tahun. Namun ia mengaku, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sangat singkat.

"Tanggal 9 November dikatakan boleh dapat dukungan dari PNS , setelah itu tiba-tiba tanggal 22 November dikatakan tidak boleh. Sementara tanggal 25 November sudah pendaftaran, jadi hanya 4 hari waktu yang kami miliki untuk memperbaiki," jelasnya.

Ia juga mengatakan, untuk memperbaiki dan membongkar kembali dokumen yang ada membutuhkan waktu yang panjang. Ia juga menyayangkan dukungan yang sudah dikumpulkan jauh-jauh hari 58.000, namun hasilnya ditolak oleh KPU. Saat ditanyakan tindakan yang akan diambil untuk ke depannya, Alkudri mengatakan saat ini timnya sedang membahas apakah persoalan tersebut akan di bawa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami tidak menerima perlakuan dari KPU ini, dan kami akan tindaklanjuti. Bisa jadi melayangkan gugatan atau membawanya ke Bawaslu," ulasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Riki Eka Putra mengatakan, KPU bekerja untuk melayani seluruh peserta Pilkada dengan standar pelayanan yang adil dan setara. Dalam memberikan pelayanan, KPU juga sudah berupaya secara maksimal untuk tidak merugikan pihak manapun. Menurut Riki, jika ada satu atau beberapa keputusan yang mugkin tidak dapat diterima oleh pihak tertentu wajar saja dan itu juga menjadi konsekuensi dari keputusan yang sudah diambil.

"Keputusan mesti dibuat memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, KPU sudah barang tentu melandasi keputusan tersebut dengan seluruh peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku," tegasnya.

Dalam ketentuannya, jika ada kesalahan informasi maka KPU berkewajiban meralat informasi tersebut dengan informasi yang benar dan itu sudah dilakukan dengan cara mensosialisasikan ralat dimaksud.

"Saat sosialisasi untuk bakal calon perseorangan kami juga sudah sampaikan, bahkan ada edarannya diberikan," pungkasnya.

KPU Padang sudah menuntaskan tahapan verifikasi jumlah dukungan minimal dan sebaran KTP atau surat keterangan (Suket) yang diikuti dua Bapaslon perseorangan, yakninya Alkudri-Syafril Basyir dan pasangan suami istri, Syamsuar-Misliza. Dari dua Bapaslon, hanya Syamsuar-Misliza yang memenuhi syarat.

Bapaslon Syamsuar Syam dan Misliza mengumpulan dukungan dalam bentuk formulir B1.KWK sebanyak 45.318 dan dalam bentuk lampiran fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) sebanyak 42.756 yang tersebar di 90,9 persen atau 10 kecamatan di Padang. Untuk Bapaslon Alkudri dan Syafril Basir, hanya mengumpulkan sebanyak 26.611 jumlah dukungan dalam bentuk formulir B1.KWK dan mengumpulkan sebanyak 26.662 dalam bentuk lampiran fotocopy KTP.  (h/rin)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]