DPRD Gandeng Instansi Terkait Awasi Pulau


Selasa, 19 September 2017 - 17:29:20 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sumbar seperti kecolongan terkait dengan pengelolaan gugusan pulau yang disulap menjadi tempat wisata. Setelah pelanggaran di Pulau Suwarnadwipa terkait dengan masalah lingkungan, kali ini Pulau Sirandah yang berhadapan dengan persoalan acara yang ternyata dianggap bertentangan dengan norma-norma lokal dan perizinan. Karenanya, tak tertutup kemungkinan keberadaan pulau-pulau tersebut jadi tempat transit distribusi narkoba.

Melihat kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt. Intan Bano angkat bicara.  Ia melihat, kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat saja terjadi di gugusan pulau sepanjang garis pantai Sumbar. Karenanya, perlu pengawasan lintas sektoral untuk menekan terjadinya hal-hal tersebut.

Seiring dengan perjalanan pembahasan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWPPPK) tahun 2017-2037, kata politisi Partai Demokrat ini, ia berpendapat,  dalam pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil ini, selain Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) sebagai penegak Perda, semua pihak terkait lainnya juga akan dilibatkan.

"Kami kan punya Forkopimda. Ada Lantamal yang akan mengawasi laut, Korem mengawasi teritorial, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Jika sudah berkaitan dengan kewenangan pusat, bukan tak mungkin dalam pengawasan ini akan terlibat juga kementerian, termasuk BNN jika itu berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba," pungkas Arkadius.

Ia meyakini, dengan adanya Perda RZWPPPK, nantinya izin pengelolaan pulau-pulau kecil di Sumbar akan diperketat. Pemanfaatan pulau tak boleh bertentangan dengan adat dan budaya masyarakat minangkabau.  Spesifiknya penggunaan pulau-pulau kecil di Sumbar tak boleh melanggar filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang dianut masyarakat minangkabau

"Yang menyangkut adat, budaya, dan agama kita itu tak boleh dilanggar. Apalagi saat ini kita tengah mendorong wisata halal di Sumbar. Kalau ada kegiatan pantai yang tak mencerminkan ABS-SBK, akan ada sanksi, itu akan diatur dalam Ranperda yang tengah dibahas," tegas Arkadius saat berbincang dengan Haluan, Senin (18/9).

Karena Perda RZWPPPK belum ketuk palu, Arkadius meminta jika ditemukan adanya kegiatan-kegiatan pantai yang bertentangan dengan ABS-SBK, kabupaten/kota agar menindak sesuai kewenangan. MUI dan LKAAM diminta turut turun tangan.

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]