SPj Fiktif, Bareskrim "Acak-acak" Sumbar


Senin, 11 September 2017 - 10:07:13 WIB
SPj Fiktif, Bareskrim Barang bukti SPj Fiktif yang disita Bareskrim di Sumatera Barat. Ishaq

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Aliran dana Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif akan dibuka secara detail oleh penyidik Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri. Nama-nama yang diduga ikut menikmati uang panas tersebut, nantinya ditandai satu persatu. Prosesnya sudah dimulai dan menunggu hasil akhir. Siapa yang akan menyusul Yusafni?

Kasubdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Endar Priantoro menyebut, timnya masih bergerak di Sumbar dan daerah lainnya, untuk menelusuri aset Yusafni, PNS Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (sekarang Dinas PU/PR), yang menjadi tersangka korupsi dalam bentuk penyelewengan anggaran pada beberapa proyek strategis di Sumbar. “Termasuk melakukan pendalaman dan pelacakan terhadap rekening milik Yusafni atau rekening atas nama orang lain, yang digunakan Yusafni. Aliran dananya dilacak satu persatu,” terang Endar.

Penyidik, kata Endar, terus melakukan penyitaan. Setidaknya, Bareskrim telah mengamankan empat unit mobil, delapan bidang tanah, dan dua unit ekskavator. "Sampai sekarang total aset yang telah kami sita itu mencapai 3,37 miliar, dan terus dilacak aset lainnya. Selain di Sumbar, kami juga sudah menyita delapan bidang tanah Yusafni di Tegal, di sana tanahnya sudah kami patok. Tanah itu dibeli Yusafni untuk membuka akses jalan menuju areal tambang di desa Margaayu," tutur Kombes Pol Endar Priantoro.

Korupsi dan Pencucian Uang

Endar menegaskan, penyitaan terhadap aset milik Yusafni merupakan penyitaan terhadap hasil dugaan tindak pidana korupsi (Topikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Yusafni, yang sebelum ditahan bekerja sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Disprasjaltarkirm Sumbar tersebut. "Kami sudah kembangkan perkara ini ke perkara pencucian uang. Jadi ada dua tindak pidana, korupsi dan pencucian uang. Pasalnya akumulatif. Korupsinya, dia mengambil uang negara. Pencucian uangnya, mengalihkan uang itu ke aset-aset, seakan uang itu bukan hasil tindak pidana korupsi," lanjut Endar.

Untuk rencana pelimpahan ke Kejagung RI, Endar menyebutkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebab, pihaknya masih butuh waktu untuk menelusuri dan menyita aset-aset Yusafni yang diduga dibeli dengan uang hasil penyelewengan uang negara, dalam proyek ganti rugi lahan pada beberapa proyek strategis yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melalui Dinas Prasjaltarkim.

Sedangkan untuk rencana penetapan tersangka baru, ia menyebutkan akan segera melakukannya setelah menyelesaikan penyidikan atas Yusafni, dan menyerahkan hasilnya ke Kejagung RI. Sejauh ini, penyidik setidaknya telah memeriksa 185 saksi untuk kasus ini, terdiri dari 150 penerima ganti rugi lahan pada empat proyek itu, dan 35 orang yang merupakan ASN di Pemkab Padang Pariaman, Pemko Padang, dan Pemprov Sumbar. "Penambahan tersangka ada, tapi setelah pemeriksaan Yusafni ini rampung. Soalnya ini asalnya kan tindak pidana korupsi, tidak mungkin tersangkanya sendiri," katanya lagi.

Harapan agar aparat penegak hukum mengejar tersangka lain dalam kasus ini juga telah berulang kali disampaikan masyarakat, pengamat, dan aktivis. Arief Paderi dari Lembaga Anti-Korupsi Integritas, dalam pandangannya menyebutkan, diambilalihnya kasus SPj Fiktif oleh Bareskrim Polri sempat menuai pertanyaan besar. Namun, ia masih menaruh sedikit harapan agar aparat betul-betul serius menangani kasus tersebut. “Kalau memang sudah diperiksa saksi sebanyak itu, harapan kami tentu tersangkanya tidak berhenti di YSN (Yusafni) saja,” katanya.(h/isq)

 

Editor: Rivo Septi Andries

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 25 Januari 2019 - 09:59:29 WIB

    SPj Fiktif II Masih Jalan di Tempat

    SPj Fiktif II Masih Jalan di Tempat PADANG, HARIANHALUAN.COM – Penanganan kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) Fiktif jilid II di Sumbar dengan kerugian negara Rp62,5 Miliar masih jalan di tempat. Subdit Dit Tipidkor Mabes Polri selaku penegaka.
  • Senin, 14 Januari 2019 - 20:20:34 WIB

    KPK Bisa Supervisi Kasus SPj Fiktif di Sumbar?

    KPK Bisa Supervisi Kasus SPj Fiktif di Sumbar? PADANG, HARIANHALUAN.COM – Terpecahnya konsentrasi penyidik dalam penanganan berbagai kasus, menurut Koordinator Lembaha Integritas Arief Paderi, bukan alasan yang tepat untuk menunda penanganan kasus SPj Fiktif Jilid II ya.
  • Kamis, 04 Oktober 2018 - 14:28:42 WIB

    2019, SPj Fiktif Jilid II Dilanjut

    2019, SPj Fiktif Jilid II Dilanjut PADANG, HARIANHALUAN.COM – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memastikan akan melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif awal tahun 2019 ini.  Jika bisa diungkap lebih dalam, .
  • Kamis, 27 September 2018 - 08:56:44 WIB
    ICW DESAK BARESKRIM

    KPK Bisa Ambil Alih Kasus SPj Fiktif

    KPK Bisa Ambil Alih Kasus SPj Fiktif PADANG, HARIANHALUAN.COM– Penanganan kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif jilid II di lingkungan Pemprov Sumbar sejauh ini belum menemui titik terang di Bareskrim Polri. Jika terus mandek, tidak menutu.
  • Kamis, 12 Juli 2018 - 09:34:44 WIB

    Napi SPj Fiktif Dipindah ke Lapas Muaro

    Napi SPj Fiktif Dipindah ke Lapas Muaro Jaksa bergerak cepat. Berita tentang keluarnya terpidana kasus SPj Fiktif Yusafni dari Rutan Anak Aia ditindaklanjuti dengan mengeksekusinya. Ia dipindah ke Lapas Muaro, Padang. Namun, kelalaian petugas di rutan didesak untuk.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]