Fasilitas Dicabut, Disdukcapil Padang Panjang Lumpuh Total


Kamis, 07 September 2017 - 01:45:40 WIB
Fasilitas Dicabut, Disdukcapil Padang Panjang Lumpuh Total Dokumentasi Haluan

PADANG PANJANG, HALUAN—Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menarik semua fasilitas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Padang Panjang. Selain menarik fasilitas, pemko setempat mencabut tunjangan daerah (tunjada) kepala dinas instansi itu. Tunjada itu dicabut setelah Pemko Padang Panjang memindahkan kuasa pengguna anggaran (KPA) kepada asisten II beberapa waktu lalu.

Kepala Disdukcapil Padang Panjang, Maini, mengatakan, penarikan fasilitas itu, termasuk dua mobil operasional dan satu mobil kepala dinas, membuat instansi itu lumpuh total.  

“Biarlah saat ini semua fasilitas penunjang kami dicabut. Hal ini tidak akan membuat kami mundur dalam melaksanakan tugas. Meskipun dizalimi, kami akan tetap bekerja profesional dan total,” ujarnya, Rabu (9/6).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang Panjang, Mufrida, menerangkan, penarikan fasilitas kepada aparatur instansi pemerintahan adalah pemberian sanksi. Pemberian sanksi itu merupakan kewenangan penuh kepala daerah.

Sanksi yang diterima kepala Disdukcapil Padang Panjang, kata Mufrida, sesuai dengan kajian pemimpin daerah itu berkaitan dengan kinerja kepala dinas tersebut.

“Jabatan itu amanah. Berhasil atau tidaknya pemegang amanah dalam menjalankannya ditentukan pemimpin, dalam hal ini wali kota,” tutur Mufrida didampingi Sekretaris Dinas Kominfo, Ampera Salim, dan Kabid Mutasi pada BKPSDM, Januardi.

Mufrida tidak tahu alasan secara rinci sanksi yang diterima Maini, seperti penarikan mobil dinas dan operasional. Yang ia tahu, sebelum sanksi tersebut diberikan, kepala Disdukcapil itu diberi surat teguran tertulis dua kali, yakni pada Juni dan November 2016.

“Teguran pertama diberikan karena pada jam istirahat kantor tersebut ditemukan tertutup dengan nol pelayanan. Sementara itu, teguran kedua diberikan berkaitan dengan komentar personal yang bersangkutan di media sosial,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Sekda Padang Panjang, Indra Gusnadi, menyebutkan, pencabutan kewenangan kepala Disdukcapil sebagai pejabat KPA telah sesuai dengan Pemendagri No. 13 Tahun 2006. Peraturan itu memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menunjuk tiga pejabat setingkat eselon II, yakni Sekda, Kepala BPKAD, dan kepala dinas terkait.

“Pak Wali Kota mengamanahkannya kepada sekda. Maka, sebagai pelaksana tugas sekda dengan posisi rangkap jabatan sebagai kepala BPKAD, saya mengamanahkan kepala KPA Disdukcapil kepada asisten II. Hal ini juga yang mempengaruhi secara langsung pencabutan tunjada yang biasanya diterima kepala Disdukcapil,” ucap Indra diampingi Kabag Hukum, Syahril.

Kejadian yang dialami kepala Disdukcapil itu nyaris sama dengan kejadian yang dialami mantan Sekda Padang Panjang, Edwar Juliartha. Namun, demi mempertahankan harga diri dan nama baiknya, Edwar yang ditarik dari Pemda Sumatra Selatan mundur dari jabatannya dan melanjutkan kariernya di daerah lain.

“Semasa menjadi Sekda, Edwar terkenal sebagai pejabat yang low profile dan sering turun ke lapangan. Namun, saat beliau menjabat, nasib kurang baik menimpa beliau sehingga profesor itu mundur demi menjaga harga diri dan nama baiknya. Setahu saya Profesor Edwar adalah salah satu orang yang sangat diperhitungkan di Pempov Sumatera Selatan karena kinerjanya dalam membuat terbosan,” ujar Lukito Mhartadian, tokoh masyarakat Padang Panjang. (h/pis) 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]