Basko Bayar ke Negara, Pengurusan SHGB Merujuk Sertifikat Induk 1983


Selasa, 29 Agustus 2017 - 10:43:46 WIB
Basko Bayar ke Negara, Pengurusan SHGB Merujuk Sertifikat Induk 1983 Sidang perkara pidana dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat CEO Basko Grup Basrizal Koto masih dalam tahap mendengarkan keterangan saksi, Senin (28/8). Pada sidang kali Ini menghadirkan sebanyak tiga orang saksi. (Huda putra)

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Nofrizal Chai mengaku mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 200, 201 dan 205 atas permintaan Basko. Pengurusan dilakukan merujuk kepada sertifikat induk tahun 1983 yang secara jelas mencantumkan objek adalah tanah Negara bekas Eigendom Verponding 1650.

"Tanah itu tanah negara bekas eigendom sisa, itu terlihat pada sertifikat induk yang dulunya milik PT Pembangunan Padang, dan setelah dibeli Pak Basko beralih nama ke atas nama beliau. Kapan persisnya mulai dikuasai Bapak Basko saya tidak tahu. Yang jelas, sejak 2009 saya bergabung ke Basko Group, tanah itu sudah dikuasai juga," kata Chai, saksi dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang didakwakan kepada CEO Basko Group H. Basrizal Koto (Basko) di Pengadilan Negeri Padang, Senin (28/8).

Selain Chai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumbar Mulyadi Sajaen dkk, juga menghadirkan dua saksi lain, Vivi yang merupakan staf di perusahaan milik Basko Group, dan Syawaluddin yang merupakan tokoh masyarakat Air Tawar, lokasi terbitnya sertifikat HGB Nomor 200, 201, dan 205 atas nama H. Basrizal Koto.

Kepada jaksa, Nofrizal Chai mengaku bahwa dirinya bertindak aktif dalam proses permohonan penerbitan sertifikat, di atas tanah negara yang berasal dari Bekas Eigendom Verponding (ex-EV) 1650, yang kemudian diklaim PT KAI sebagai aset kereta api dengan dasar Groonkart 1888. Chai yang bekerja di bagian kehumasan di Basko Group mengaku mengajukan permohonan ke BPN atas permintaan Basko selaku atasannya.

Rentetan proses pengajuan permohonan sertifikat, jelas Chai, berawal saat ia dan Basko berkeliling di sekitar Gedung Basko Hotel dan Grand Mall tahun 2010 lalu. Saat sampai di lokasi lahan parkir, ia menanyakan status tanah yang dipakai untuk lahan tersebut. Basko menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dibebaskan kepada penguasa hak sebelumnya. Namun, belum diurus sertifikatnya.

"Saat itu saya diperintahkan untuk mengurusnya. Saya pun pergi ke BPN dan mengambil blangko permohonan. Ada lima paket blangko yang saya ambil untuk lima bidang tanah yang ada di lokasi tersebut. Isi tiap paket itu ada permohonan fisik dan permohonan penguasaan fisik," jelasnya.

Sekembalinya ke kantor, Chai lalu memperlihatkan blanko tersebut kepada Basko. Setelah disuruh melanjutkan proses, ia pun menemui Vivi untuk meminta melakukan pengetikan surat permohonan sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam blangko. Untuk status tanah yang akan diajukan permohonannya itu, Chai mengaku merujuk kepada sertifikat induk tahun 1983 PT Pembangunan Padang yang dibeli Basko.

"Tanah itu tanah negara bekas eigendom sisa, itu terlihat pada sertifikat induk yang dulunya milik PT Pembangunan Padang, dan setelah dibeli Pak Basko beralih nama ke atas nama beliau. Kapan persisnya mulai dikuasai Bapak Basko saya tidak tahu. Yang jelas, sejak 2009 saya bergabung ke Basko Group, tanah itu sudah dikuasai juga," katanya lagi.

Perihal persetujuan sepadan, sebagaimana ditanyakan jaksa kepada Chai, pihaknya memang tidak melakukan koordinasi dengan para sepadan. Termasuk dengan batas lahan di sebelah timur yang berbatasan dengan rel kereta api. Sebab, saat itu telah terdapat pagar permanen, yang merupakan tanda batas penguasaan tanah yang dibangun oleh Basko.

"Batasnya saya tahu dari pagar itu saja. Luasnya kami ajukan waktu itu pakai lebih kurang, persisnya saya lupa. Yang jelas akan dilakukan pengukuran setelah permohonan kami diproses," tegasnya.

Terkait kebenaran status EV pada tanah tersebut, Chai mengaku tidak pernah melihat langsung kartu EV 1650 tersebut. Namun menurutnya, karena terdapat kesamaan data yang diajukan dengan data yang terdapat di BPN Kota Padang, menjadi alasan permohonan akhirnya dikabulkan hingga ditindaklanjuti dengan melakukan pengukuran oleh petugas BPN.

"Lokasi tanah di Air Tawar Timur, Jalan Hamka. Saat petugas BPN mengukur, saya temani untuk menunjukkan batas. Karena batas itu jelas berbentuk pagar, memang tak perlu ada sepadan, termasuk PT KAI. Kata BPN juga untuk tanah berstatus tanah negara tidak perlu persetujuan sepadan. Itu semua wewenang BPN. Saat itu memang saya yang mewakili Pak Basko untuk memaraf berita acara pengukuran, tapi itu setelah saya telfon Pak Basko, dan beliau meminta saya untuk mewakili. Akhirnya saya paraf," jelasnya lagi.

Setelah pengukuran selesai, Chai kemudian melanjutkan upaya permohonan dengan kembali mengajukan surat, termasuk kepada pejabat kelurahan yang berwenang. Saat itu, Syawaluddin dan Rio (alm) bertindak selaku saksi, dengan permohonan yang langsung ditandatangani Basko di hadapan matanya.

"Untuk tanda tangan permohonan, itu Bapak Basko langsung. Saya lihat sendiri," katanya lagi.

Chai juga menjelaskan, setelah pengukuran dilakukan, disusul pula oleh turunnya Panitia A ke lokasi untuk memastikan penguasaan lahan. Setelah itu, barulah pihak Basko melakukan pembayaran kepada negara, karena tanah yang diajukan permohonannya tersebut berstatus tanah negara. Pembayaran dilakukan atas perintah BPN sebagai pengelola tanah negara.

"Waktu itu disetor ke Bank Nagari untuk negara. Saya lupa jumlahnya dan siapa yang menyetorkan. Seingat saya, saya pernah menemani penyetoran sekali, tapi itu hanya menemani saja. Semua kuitansinya ada. Setelah pembayaran, saya bawa buktinya ke BPN, hingga akhirnya terbit sertifikat yang ditandatangani Sutrisno selaku Kepala BPN. Berisi puluhan aturan hukum positif yang mengaturnya. Dan itu, saya serahkan langsung pada Pak Basko," sambungnya.

Masa awal setelah terbitnya sertifikat, imbuh Chai, tidak ada masalah atau gugatan apa-apa yang terjadi. Hingga kemudian PT KAI mengklaim tanah itu sebagai aset mereka pada 2011. Bahkan sampai melakukan pemancangan. Padahal saat itu sudah sahih terbitnya SHGB atas nama Basko di atas tanah tersebut. Chai juga mengaku mengikuti alur persidangan gugatan PT KAI ke PTUN atas tanah tersebut.

"Hasilnya, pihak Basko menang," pungkasnya.

Novrizal Chai juga menyatakan tindakan pemasangan plang oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre Sumbar di atas tanah milik Basko pada 2011 dan 2015 sebagai sebuah keanehan. Sebab, di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan BPN atas nama H. Basrizal Koto.

"Sertifikat HGB itu setelah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, saya sendiri yang menjemputnya. Setelah itu terbit, pada 2011 ada pemancangan oleh PT KAI. Padahal sudah ada SHGB-nya. Ini seperti lambang Garuda di halaman depan sertifikat itu, pudar," kata Chai.

*Di sisi lain, saksi Vivi mengaku memang benar bahwa ialah yang melakukan pengetikan pengajuan permohonan sertifikat HGB tersebut. Ia mengetik berdasarkan panduan dari saksi Chai, yang bersumber dari blangko yang dijemput saksi Chai ke BPN.

Sementara itu, saksi Syawaluddin menegaskan bahwa ia mengetahui bahwa di atas tanah yang diajukan oleh Basko permohonan HGB tersebut, dulunya ditempati oleh penduduk setempat.

"Salah satu penghunu sebelumnya saya panggil Mak Uwo. Saya tahu betul Mak Uwo itu. Saat saya masih kecil, Mak Uwo itu sudah berumah juga di lokasi itu. Kemudian, dilakukan pembebasan lahan oleh Pak Basko, dengan cara membayar ganti rugi bangunan kepada Mak Uwo dan orang lain yang juga menempati lokasi tersebut," kata Syawal

Syawaluddin juga menerangkan, sejak ia bekerja di Basko Grup pada 1995, lokasi tanah yang diajukan permohonan itu telah dipagari oleh Basko, dan kemudian dilakukan renovasi pagar pada 2003.

"Waktu pengajuan permohonan itu, saya memang jadi saksi. Kebetulan saya juga tokoh masyarakat setempat," lanjut Syawal.

Rancu

Dalam persidangan, jaksa kembali menanyakan pengetahuan para saksi terkait perjanjian sewa menyewa yang terjadi antara PT BMP dengan PT KAI. Padahal, di persidangan sebelumnya jaksa menegaskan bahwa salah satu kebenaran materil adalah, bahwa Basko dihadapkan ke persidangan bukan atas dasar surat perjanjian sewa-menyewa tanah antara PT BMP dengan PT KAI, sehingga asli atau palsunya tanda tangan Basko pada surat itu tidak memengaruhi perkara yang sedang berjalan.

Pertanyaan terkait perjanjian sewa menyewa tersebut, salah satunya ditanyakan jaksa kepada saksi Nofrizal Chai. Saksi pun dengan tegas menjawab bahwa ia tidak pernah mengetahui perihal perjanjian tersebut, dan tidak pernah berkomunikasi dengan PT KAI untuk membahas perjanjian tersebut.

Kembali ditanyakannya perihal perjanjian itu memantik kritik dari Dr. Fachmi, SH, MH selaku penasihat hukum (PH) H. Basrizal Koto. Ia pun berharap ke depan, jaksa lebih berkomitmen untuk mencari kebenaran materil perkara, sesuai dengan poin-poin yang ditetapkan.

Selanjutnya, majelis hakim yang diketuai Sutedjo dan didampingi Agnes dan R Ari Muladi selaku hakim anggota, kembali menjadwalkan sidang pada Kamis 7 September mendatang. Jaksa mengaku akan kembali menghadirkan saksi yang direncanakan sebagai pemeriksaan saksi terakhir, sebelum masuk ke tahap mendengarkan pendapat ahli. (h/isq)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 02 Mei 2018 - 10:40:42 WIB

    Bareskrim Sita Pagar Rel KAI, Basko : Keadilan Masih Ada

    Bareskrim Sita Pagar Rel KAI, Basko : Keadilan Masih Ada JAKARTA, HARIANHALUAN.COM—H Basrizal Koto mengapresiasi tindakan Tim Bareskrim Mabes Polri menyita pagar rel kereta api yang dipasang pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar di areal Hotel dan Mall Basko. .
  • Senin, 30 April 2018 - 12:30:46 WIB

    Eksekusi Melanggar Hukum di Basko Mall dan Hotel, Bareskrim Sita Pagar Rel Kereta Api 

    Eksekusi Melanggar Hukum di Basko Mall dan Hotel,  Bareskrim Sita Pagar Rel Kereta Api  PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tim Bareskrim Mabes Polri menyita pagar rel kereta api yang dipasang pihak PT KAI Divre II Sumbar di areal Hotel dan Mall Basko. Penyitaan yang berlangsung Jumat dan Sabtu (27-28/4), sebagai tinda.
  • Senin, 12 Februari 2018 - 18:58:41 WIB

    Perusakan Hotel dan Mal Basko Bareskrim Periksa Belasan Saksi

    Perusakan Hotel dan Mal Basko Bareskrim Periksa Belasan Saksi PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tim Bareskrim Mabes Polri, Sabtu (10/2) menuntaskan tugasnya di Padang terkait laporan penyerobotan dan perusakan Basko Hotel dan Basko Grand Mall. Dalam Waktu dekat, pemeriksaan saksi dan terlap.
  • Jumat, 02 Februari 2018 - 06:09:19 WIB

    Andre Rosiade: Karyawan Basko Tak Akan Kehilangan Pekerjaan

    Andre Rosiade: Karyawan Basko Tak Akan Kehilangan Pekerjaan Negara wajib hadir dalam setiap kesusahan rakyatnya, termasuk dalam persoalan Basko – PT KAI ini. Jangan lihat sisi hukumnya saja. Jangan lihat siapa yang akan menang dan kalah semata. Tapi lihat juga sisi kemanusiaan yang .
  • Senin, 08 Januari 2018 - 17:35:39 WIB

    Berupaya Harus dalam Koridor Hukum, Basko Kembali Ajukan Perlawanan

    Berupaya Harus dalam Koridor Hukum, Basko Kembali Ajukan Perlawanan PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tindakan berkirim surat oleh PT KAI kepada beberapa perusahaan negara yang memiliki aset di lahan milik H Basrizal Koto, tidak akan mempengaruhi itikad Basko untuk memperjuangkan haknya di dalam k.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]