Data BPN, Rel Kereta Juga Eigendom Verponding

BPN Kembali Sebut Permohonan HGB Basko Cukup Syarat


Jumat, 25 Agustus 2017 - 09:38:28 WIB
BPN Kembali Sebut Permohonan HGB Basko Cukup Syarat Sidang perkara pidana dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat CEO Basko Grup Basrizal Koto masih dalam tahap mendengarkan keterangan saksi, Kamis (24/8). Pada sidang kali Ini menghadirkan sebanyak dua orang saksi. (Huda putra)

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Saksi dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen yang disangkakan kepada CEO Basko Grup H. Basrizal Koto (Basko), kembali menyatakan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar Basko, saat mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 200, 201, dan 205 pada tahun 2010 lalu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.

Pernyataan itu disampaikan Rita Sastra, pegawai BPN perwakilan Sumbar, yang saat permohonan diajukan oleh Basko menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) pada BPN Kota Padang. Selain Rita, Idial dkk selaku jaksa penuntut umum (JPU) juga menghadirkan Novi Heldi, petugas ukur dari BPN Kota Padang, Kamis (25/8).

"Saya menerima permohonan HGB untuk lahan yang berada di dekat Basko Mall pada 2010 lalu. Itu untuk 5 persil bidang tanah. Setelah saya telaah kelengkapan permohonan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menilai persyaratan lengkap, dan saya keluarkan telaah staf untuk diajukan kepada Kepala Kantor BPN," kata Rita, yang saat ini menjabat Kabid Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Perkara pada Kanwil BPN Wilayah Sumbar.

Persyaratan yang dimaksud Rita Sastra antara lain, Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah, kartu identitas, surat pernyataan dari kelurahan, serta beberapa item lain seperti, peta bidang dan uraian tim pengukur yang turun ke lapangan. Selain itu, karena tanah yang diajukan HGB-nya merupakan tanah negara, pemohon juga memenuhi persyaratan pembayaran kepada negara.

Saat ditanyakan oleh JPU tentang ketentuan tanda tangan sepadan, Rita menjawab bahwa pada objek tanah yang dimohonkan oleh pemohon, telah berdiri pagar pembatas. Pagar pembatas itu sesuai aturan yang berlaku, telah cukup sebagai syarat melanjutkan proses permohonan.

"Di lokasi, berdasarkan laporan petugas ukur, sudah ada pagar pembatas dengan sepadan. Sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pagar pembatas yang tinggi itu sudah merupakan batas alam, atau pembatas sementara tanah yang dimohonkan dengan tanah yang berbatasan. Jika kemudian ada yang komplain, mengapa tidak komplain saat pagar itu dibangun," katanya lagi.

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]