DPRD Pertanyakan Pencairan Dana Hibah, Sekdako Bantah Mempersulit


Kamis, 10 Agustus 2017 - 09:24:55 WIB
DPRD Pertanyakan Pencairan Dana Hibah, Sekdako Bantah Mempersulit Ilustasi.NET

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi, Rismaidi mempertanyakan pencairan dana hibah untuk bantuan masjid di Kota Bukittinggi, yang dinilai terkesan dipersulit dan berbelit.

Pasalnya, pengurus masjid yang hendak mengurus pencairan dana hibah tersebut harus bolak- balik dalam pengurusannya, karena rumitnya administrasi yang harus diurus. Akibat rumitnya administrasi yang diurus itu, membuat sebagian pengurus masjid jadi letih dan malas untuk mengurus pencairan hibah yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah setempat.

“Dari laporan yang kita terima, beberapa pengurus masjid mengeluhkan rumitnya administrasi yang diurus dalam proses pencairan dana hibah tersebut, karena prosesnya yang sulit dan berbelit. Sehingga pengurus masjid harus bolak-balik dalam mengurus pencairan dana hibah tersebut,” kata Rismadi kepada Haluan, Rabu (9/8).

Dikatakannya, Pemko Bukittinggi tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,2 miliar melalui APBD untuk bantuan hibah masjid dan musala se-Kota Bukittinggi. Bantuan hibah yang diberikan itu nilainya bervariasi sesuai dengan proposal yang diajukan oleh pengurus masjid yang bersangkutan.

Bahkan, bantuan hibah dengan nilai bervariasi itu juga telah diserahkan secara simbolis kepada masing-masing masjid penerima hibah pada bulan puasa melalui kegiatan Tim Safari Ramadan Pemko Bukittinggi. Di mana ketua tim Ramadan menyerahkannya secara simbolis bantuan hibah berupa voucher Ramadan itu kepada pengurus masjid yang bersangkutan.

Namun ketika pengurus masjid hendak mengurus penacairan dana hibah tersebut, pengurus masjid merasa dipersulit dan urusannya pun berbelit-belit. Padahal yang mereka urus tersebut bukan untuk pribadi, melainkan untuk kemaslahatan umat.

“Kami berharap di kepada pemerintah daerah untuk tidak mempersulit pencairan dana hibah bantuan masjid tersebut, karrna bantuan yang diberikan itu dipergunakan untuk kemaslahatan umat bukan untuk pribadi,” harap Rismaidi, anggota dewan dari fraksi PPP ini.

Diakuinya, untuk pencairan dana hibah itu memang harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Namun kalau pun ada mekanisme dan ketentuan yang harus dilengkapi dan dipenuhi oleh pengurus masjid dalam pencairannya, maka pemerintah daerah dalam hal ini SOPD terkait bisa saja menunjuk dan memberdayakan salah seorang pegawainya untuk mendampingi dan membantu administrasi pencairan hibah tersebut.

Begitu juga di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk dapat memfasilitasi dan mendampingi pengurus masjid dalam hal pencairan dana hibah masjid yang ada di kecamatan dan di kelurahannya masing-masing, sehingga pengurus masjid tidak merasa kesulitan dalam pengurusannya.

Rismaidi yang juga Ketua DPC PPP Kota Bukittinggi ini juga menyarankan, agar pemerintah daerah membuat satu pintu untuk urusan pencairan dana hibah ini, sehingga pengurus masjid yang mengurusnya tidak bolak-balik dari tempat satu ke tempat yang lainnya dalam hal pengurusan administrasi tersebut.

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]