Sidang Lanjutan Perkara Basko-KAI, 18 Saksi Tidak Tahu Pemalsuan


Jumat, 04 Agustus 2017 - 09:53:23 WIB
Sidang Lanjutan Perkara Basko-KAI, 18 Saksi Tidak Tahu Pemalsuan Seorang saksi dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen oleh Direktur PT BMP di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (28/7). RIVO SEPTI ANDRIES

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali menghadirkan lima saksi lagi di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (3/8). Sampai saat ini JPU sudah menghadirkan delapan belas orang saksi. Namun, semua saksi masih sama dengan saksi-saksi yang dihadirkan sebelumnya, yaitu tidak mengetahui apa yang dipalsukan oleh H Basrizal Koto dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 200, 201 dan 205.

Saksi Fabian mengatakan, suatu hari di tahun 1994, dirinya dipanggil oleh Walikota Padang waktu itu, Zuiyen Rais ke rumah dinas walikota, terkait rencana investasi yang akan dilakukan oleh putra Minang Basrizal Koto di Kota Padang. Walikota meminta Fabian agar memediasi untuk melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang saat itu menjadi penghuni di bagian belakang Minang Plaza (sekarang Basko Hotel dan Mall-red). Saat itu ada delapan rumah yang berada di lokasi tersebut. Kalau tidak salah nama yang menempati rumah itu, Kasim Bakri, Nazar, Edi Idris, Alim Tanjung, Adli, Nurma, Dirman dan satu lagi saya lupa namya pak,” kata Fabian yang merupakan Camat Padang Utara pada tahun 1994 itu, kepada JPU Mulyadi.

Ia menjelaskan pada dasarnya semua pemilik rumah di sana mau menerima ganti rugi yang dibayarkan oleh Basrizal Koto. Ada lima kali pertemuan dilakukan dengan masyarakat di kantor camat, guna menyepakati berapa uang ganti rugi yang akan diterima.

Pada pertemuan ke tiga, sudah enam orang yang sepakat dengan nominal ganti rugi yang diberikan. Saat itu yang sudah sepakat langsung dibayarkan ganti ruginya. Waktu itu pak Nazar belum sepakat karena ia ingin ganti ruginya dinaikkan, karena pada waktu itu hanya rumanyalah yang permanen dan ia meminta ganti rugi Rp25 juta. Pada akhirnya semua ganti rugi diselesaikan dengan tidak ada masalah dengan masyarakat,” kata Fabian

Sepengetahuan Fabian, masyarakat waktu itu senang dan merasa diuntungkan dengan ganti rugi yang diberikan pihak Basko. Setelah menerima ganti rugi, mereka ada yang membeli rumah permanen di tempat lain. Menjawab pertanyaan jaksa, Fabian mengaku tidak tahu apa dasar masyarakat menempati rumah di lokasi yang dibebaskan itu. Jauh sebelum dia jadi Camat Padang Utara tahun 1993, masyarakat itu sudah tinggal di sana.

Fabian juga tidak tahu, bahwa ada tanah kereta api dengan dasar grondkaart di lokasi tersebut.

“Dari dokumen sertifikat BPN tahun 1984 yang saya lihat, status tanah di lokasi itu adalah tanah negara eigendom verponding 1650. Saat pembebasan itu saya tidak ada melihat patok ataupun batas-batas yang lain, hanya ada semak-semak ilalang yang tidak bisa dilewati,” katanya.

Permohonan HGB Lengkap

Muhadi, saksi kedua yang tampil kemarin, mengatakan permohonan HGB dari Basrizal Koto tidak ada kekurangannya secara adminitrasi, hal ini dibuktikan dengan diterimanya permohonan dari pemohon untuk penerbitan sertifikat.

“Kalau berkas sudah diterima dan dibayarkan biayanya diloket pendaftaran, berarti tidak ada lagi kekurangan syarat dari pemohon. Karena berkas yang kurang pasti akan ditolak saat melakukan pendaftaran,” kata Muhadi yang pada tahun 2010 menjabat sebagai Kasubsi Tematik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.

Saat itu dirinya ditugaskan untuk menjadwalkan pengukuran berdasarkan permohonan yang telah diterima oleh pihak BPN.

“Saya hanya mencari jadwal yang kosong untuk pengukuran, setelah itu saya langsung menjadwalkan petugas ukur untuk melakukan pengukuran. Waktu itu yang menjadi petugas ukur adalah Tri Mardi,” ujar Muhadi

Ia menegaskan kewenangannya hanya sampai membuatkan jadwal untuk petugas ukur, dan petugas ukur juga melakukan tugasnya dan membuat gambar sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan di lapangan. Untuk pemeriksaan selanjutnya, bukan merupakan tugas dari Muhadi.

Saat JPU bertanya terkait dengan permasalahan yang terjadi saat ini, Muhadi mengaku tidak tahu apa yang dipalsukan Basrizal. Ia hanya tahu dari penyidik kalau ada pemalsuan dan ia mengaku penyidik tidak pernah bertanya kepadanya tentang eigendom verponding saat dirinya dimintai keterangan oleh penyidik.

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 23 September 2020 - 23:06:20 WIB

    Panas! Trump-Xi Jinping Perang Kata di Tengah Sidang Umum PBB

    Panas! Trump-Xi Jinping Perang Kata di Tengah Sidang Umum PBB HARIANHALUAN.COM - Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping perang kata di Sidang Majelis Umum (SMU) ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Trump menyalahkan China atas merebaknya pandemi Corona, sedangkan Xi J.
  • Rabu, 23 September 2020 - 08:05:19 WIB

    Pidato di Sidang Umum PBB, Jokowi Suarakan Kemerdekaan Palestina

    Pidato di Sidang Umum PBB, Jokowi Suarakan Kemerdekaan Palestina HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Jokowi menyampaikannya saat berpidato untuk pertama kalinya di Sidang Majelis Umum (SMU) ke-75 Perserikatan Bangsa.
  • Rabu, 18 Desember 2019 - 10:59:12 WIB

    Novel Baswedan Beberkan Teror Air Keras di Sidang PBB

    Novel Baswedan Beberkan Teror Air Keras di Sidang PBB ABU DHABI, HARIANHALUAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menghadiri rangkaian konferensi negara-negara pihak penandatanganan konvensi PBB melawan korupsi atau Conference of State Parties (CoS.
  • Senin, 09 Desember 2019 - 23:11:58 WIB

    Sidang Genosida Muslim Rohingya Digelar Besok, Aktivis HAM: Boikot Myanmar!

    Sidang Genosida Muslim Rohingya Digelar Besok, Aktivis HAM: Boikot Myanmar! DEN HAAG, HARIANHALUAN.COM- Para aktivis hak asasi manusia (HAM) internasional serta pendukung muslim Rohingya, menyerukan boikot global terhadap Myanmar, menjelang sidang di Pengadilan Internasional (ICJ) di Den Haag, Beland.
  • Rabu, 12 Juni 2019 - 23:06:23 WIB

    Mantan Kepala SMA 1 Sungai Limau Jalani Sidang Perdana Kasus Pungli

    Mantan Kepala SMA 1 Sungai Limau Jalani Sidang Perdana Kasus Pungli PADANG, HARIANHALUAN.COM – Diduga melakukan tindak pidana berupa pungutan liar (pungli), terhadap para siswa kelas 12, mantan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Zulkaram (52.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]