Penggusuran Urung Terlaksana, Warga Stasiun Lega


Kamis, 03 Agustus 2017 - 10:58:08 WIB
Penggusuran Urung Terlaksana, Warga Stasiun Lega Dokumentasi Haluan

“Sesuai mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku, PT KAI harus mengedepankan asaz musyawarah dalam penyelesaian masalah,” Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI.

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COMWakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta PT KAI Divre II Sumbar untuk tidak mengedepankan ego sektoral dalam penyelesaian polemik pemakaian lahan di Bukittinggi. PT KAI jangan main gusur sebelum bermusyawarah dengan warga sebagai pengguna lahan.

Upaya penggusuran yang dilakukan PT KAI dalam pengosongan lahan, dianggap bukan solusi yang baik. Semestinya, PT KAI sebagai perusahaan negara tidak melakukan tindakan demikian, dan lebih memilih jalan musyawarah.

“Sesuai mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku, PT KAI harus mengedepankan asaz musyawarah dalam penyelesaian masalah,” tulis Fadli Zon dalam surat dengan logo DPR RI.

Surat tersebut dikirimkan  27 Juli lalu ke PT KAI dan Oraganisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (Opakai) sebagai wadah berkumpulnya warga yang akan terdampak penggusuran.

“Surat yang dikirimkan merupakan tindak lanjut dari pengaduan warga ke DPR RI, terkait reaktivasi jalur kereta api, yang kemudian juga diikuti pembangunan hotel dan balkondes,” ucap Fadli Zon.

Dalam surat pengaduan, diterangkan Fadli Zon, telah terjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait rencana reaktivasi yang akan dilakukan PT KAI.

“Masyarakat meminta dilakukan musyawarah terhadap permasalahan tersebut. DPR juga sepakat dan meminta PT KAI untuk mengemukakan musyawarah,” sebut Fadli Zon yang merupakan putera Minang tersebut.

Tidak hanya Fadli Zon, anggota DPD RI asal Sumbar Leonardy Harmaini juga meminta PT KAI bermusyawarah dengan warga. Dia takut, permasalahan ini kian meruncing dan berpotensi memancing kericuhan.

“Saya sebagai anggota DPD meminta PT KAI jangan main gusur saja. Persoalan ini lebih baik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat,” terang Leonardy ketika menggelar pertemuan dengan warga Stasiun di Masjid Mubarak Stasiun, Sabtu (29/7).

PT KAI, menurut Leonardy, mestinya melihat dampak yang ditimbulkan dari rencana penggusuran tersebut. PT KAI juga harus memperhatikan hak hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai penggusuran yang dilakukan hanya menguntungkan sepihak saja, tapi juga harus ada timbal balik keuntungan yang didapat warga dari rencana penggusuran tersebut. Dampaknya tolong pikirkan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” sebut mantan Ketua DPRD Sumbar itu.

Penolakan juga dilakukan sejumlah aktivis asal Bukittingi. Direktur Eksekutif Link-BAKUM Muhammad Arif menyebut, PT KAI tidak bisa melakukan penggusuran. Katanya, secara hukum, khususnya UU 23/2007 tentang Perkeretaapian mengatur bahwa PT KAI hanya perusahaan negara selaku operator Kereta Api, yang artinya PT KAI bukan negara. Oleh karena itu, PT KAI tidak berhak menggusur warga yang sudah mendiami tanah negara tersebut lebih dari 20 tahun.

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]