Januari – Desember, Dua Koruptor Dijebloskan ke Penjara


Jumat, 09 Desember 2016 - 01:04:24 WIB

PAYAKUMBUH, HALUAN — Sejauh  2016 ini, Kejaksaan Negeri Payakumbuh sudah menahan dua  tersangka yang tersandung korupsi. Yakni Arda Warngsa dan Ismet Nanda Mahkota. Arda Wangsa merupakan tersangka yang tersandung korupsi kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian itu ditahan jaksa pada Maret lalu.

 “Ini pengembangan dari tersangka sebelumnya yang sudah divonis. Pada Arda yang juga DPO kasusnya  sudah vonis juga ,”terang Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Hasbih melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Paya­kum­buh pada Kamis (8/12) sore.

Arda Wangsa merupakan DPO dalam korupsi kegiatan Sistem Informasi Kepe­ga­waian di Pemko Paya­kum­buh. Rekanan tersebut, ber­hasil ditangkap di kawasan Bekasi. Sedangkan, Ismet Nanda Mahkota merupakan tersangka proyek rehabilitas dan rekontruksi pasca ben­cana di Kabupaten Limapu­luh Kota pada 2010 lalu. 

Nanda yang merupakan PPK di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima­puluh Kota itu,  ditahan ber­dasar­kan  adanya du­ga­an ko­rup­si pada proyek yang ber­sumbar dari dana BNPB dan BPBD Kabupaten Lima­puluh Kota hing­ga menye­babkan kerugian uang negara.

Setidaknya, penyidik te­lah memeriksa 20 rekanan dari 40 kontraktor yang di­tunjuk mengerjakan proyek jaringan irigasi di 44 titik, 1 unit jembatan, dan 2 unit plat duicker, serta proyek nor­malisasi Batang Sinamar pasca galodo Gunung Sago pada 2010 lalu. Setelah me­ngikuti persidangan di Pe­ngadilan Tipikor Padang, Nanda dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara.

 Selain telah menahan dua tersangka, selama 2016 ini banyak tindakan korupsi yang diungkap Kejaksaaan Negeri Payakumbuh. Diantaranya pengembangan korupsi Dinas Pendidikan Kota Paya­kum­buh pada kegiatan 2010 lalu, kemudian korupsi pemba­ngunan drainase Tan Malaka Payakumbuh dan pengem­bangan dari korupsi rekons­truksi bencana di BPBD Kabupaten Limapuluh Kota.  ”Korupsi pada Dinas Pen­didikan Kota Payakumbuh ada tersangka baru, korupsi drainse satu tersangka sudah ditetapkan dan korupsi BPBD masih  dalam pengem­ba­ngan,” ucap Andika lagi.

Di Dinas Pendidikan Ko­ta Payakumbuh, merupakan korupsi pada kegiatan iden­tifikasi bakat siswa serta pembiayaan atlit, siswa seni, pelatih serta guru pen­dam­ping. Dari Rp500 juta ke­giatan tersebut, hampir se­paruhnya diselewengkan. Korupsi tersebut diselidiki kejaksaan semenjak 2013 lalu. Pada 2014, satu ter­sangka ditetapkan, yakni PPTK kegiatan  Raftimar dan sudah divonis. Dari pengem­bangan kasus itu, 2016 satu ter­sangka lagi ditetapkan jaksa, yakni  PPK  Ruswan Arta.

Pada korupsi pembangu­nan drainase di jalan Tan Malaka Kota Payakumbuh, beberapa pekan lalu satu tersangka sudah ditetapkan jaksa. Yakni Zul Arman yang juga PPK pembangunan drai­nse senilai Rp 900 juta lebih.  Zul Arman yang juga Kepala Bidang Binamarga pada Di­nas PU Kota Payakumbuh tersebut, masih dalam proses pemeriksaan dalam me­leng­kapi pemberkasan perkara.  Korupsi tersebut mulai dise­lidiki jaksa semenjak 2015 lalu.

 

Memasuki Babak Baru

Perkara korupsi anggaran rekonstruksi pascabencana galodo di Kabupaten Lima­puluh Kota dengan terdakwa Ismet Nanda Mahkota, ko­rupsi tersebut kini memasuki babak baru. Dari hasil per­sidangan, ada dugaan baru terhadap penyelewengan da­na ope­rasional kegiatan re­konstruksi bencana tersebut senilai Rp347 juta. “Ini fakta baru dipersi­dangan, ada du­gaan kegiatan fiktif dalam dana  operasional kegiatan perencanaan rekons­truksi tersebut,” terang Andika, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Paya­kum­buh, Kamis (8/12).

 Dugaan tersebut, berupa  perencanaan fiktif untuk rekonstruksi pasca bencana galodo pembangunan 37 paket kegiatan. Dalam peren­canaan tersebut, melibatkan 5 rekanan konsultan perencana. “Direktur dari konsultan perencana tidak mengetahui adanya kegiatan perencanaan dengan memakai perusahaan direktur tersebut. Bahkan tanda tangan direktur turut dipalsukan. Kasus ini masih kita dalami,” terangnya lagi.

Untuk mengungkap itu, setidaknya 16 orang sudah dipanggil jaksa untuk di­mintai keterangannya. Ter­ma­suk sejumlah pejabat di Limapuluh Kota dan pihak swasta serta konsultan peren­canan. “Sudah 16 orang yang kita panggil. Ini masih dalam pemeriksaan,”tegasnya lagi. Katanya, pemeriksaan terse­but sudah dilakukan semen­jak akhir Oktober lalu. “Ren­cana, 16 Desember Kepala Dinas PU yang menjabat semasa itu yang akan kita panggil,” terangnya.

Ketika diminta nama-nama konsultan perencana yang diduga fiktif melakukan kegiatan itu, Kejaksaan Ne­geri Payakumbuh belum bisa merinci pihak konsultan ter­sebut. “Ini masih dalam tahap pemeriksaan,” terang Andhi­ka lagi. (h/ddg)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]