Jelang Pilkada, Jaksa Pelototi Dana Bansos


Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:16:11 WIB

JAKARTA, HALUAN — Ke­jak­saan Agung mulai mening­katkan pengawasan terhadap APBD di daerah yang sedang menggelar pilkada. Tujuannya agar APBD tidak diseleweng­kan, terutama demi memenang­kan calon incumbent.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, penga­wasan yang dilakukan Korps Adhyaksa itu menyasar pada dana bantuan sosial (bansos) di APBD. Mantan politikus dari Partai NasDem itu mengatakan, dana bansos kerap diseleweng­kan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kita lihat selama ini yang sudah terjadi biasanya menya­lah­gunakan kewenangan dan jabatannya. Misalnya penyim­pa­ngan pengelolaan dan peng­gunaan dana bansos," ucap Prasetyo di Kejaksaan Agung, Senin (3/10).

Ia menegaskan, Kejagung sudah membentuk Tim Penga­wal dan Pengaman Pemerintah. Tugasnya adalah mengawasi jalannya kampanye di seluruh daerah. Prasetyo menjelaskan, Kejagung juga pernah mela­kukan pengawasan seperti ini ketika pemilihan legislatif (pi­leg) dan pemilihan presiden (pilpres) lalu. Yakni melalui forum pene­gakan hukum terpa­du (gak­kumdu) yang berang­gotakan Bawaslu dan Polri. "Kejaksaan masuk di dalam sentra gakumdu, penegakan hukum terpadu. Setiap kali pileg maupun pilkada, bahkan pilpres kejaksaan dili­batkan dalam salah satu unsur gakumdu," pungkasnya.

Komisioner Komisi Pemili­han Umum (KPU), Ferry Kur­nia Rizkiyansyah, mengatakan, pihaknya mengharapkan peme­rintah daerah (Pemda) yang menyelenggarakan Pilkada Se­rentak 2017, dapat mencairkan dana bantuan sosial (Bansos) dan dana hibah secara trans­paran dan akuntabel. Pasalnya, dana bansos dan hibah rawan disalahgunakan untuk meme­nangkan kandidat tertentu. "Kita imbau agar pemda yang selenggarakan pilkada serentak 2017 dalam mencairkan dana bansos dan hibah perlu trans­paran agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan politik kandidat tertentu," ujar Ferry di Jakarta.

Ferry mengakui, KPU tidak mempunyai wewenang me­ngontrol mekanisme dan jadwal pencairan dana bansos dan hibah. Menurut dia, pemerintah khususnya pemerintah pusat yang mempunyai wewenang untuk itu. "Kalau dana hibah dan bansos, itu kan punya mekanisme sendiri. Saya kira pemda tidak perlu menyalah­gunakan anggaran," tandas dia.

Ferry mengingatkan, sema­ngat Pilkada adalah kompetisi yang sehat dan adil untuk melahirkan pemimpin daerah melalui proses yang terbuka dan transparan. Karena itu, kata dia, KPU mengharapkan dukungan dari seluruh elemen termasuk pemda, agar tidak meman­faatkan jabatan dan anggaran negara yang menguntungkan kandidat tertentu. "Kalau terkait dana kampanye, semuanya sudah diatur dalam Peraturan KPU tentang kampanye, bagai­mana laporan awal dana kampanye, penggunaan dan pengeluaran dana kampanye, sumber-sumber dana kam­panye, batasan sumbangan dana kam­panye dan akan diaudit oleh au­ditor independen," pungkas dia.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Ba­waslu), Nelson Simanjuntak, mengatakan, pihaknya akan memantau pencairan dan peng­gunaan dana Bansos dan hibah menjelang pilkada di 101 dae­rah. Apalagi, kata dia, dalam Undang-undang (UU) Pilkada, secara tegas dinyataan pejabat negara, pejabat ASN dan kepala desa atau sebutan lainnya atau lurah, dilarang membuat kepu­tu­san atau tindakan yang meru­gikan atau menguntungkan pasangan calon tertentu.

"Pasal 71 ayat (1) UU Pil­kada adalah larangan bagi mere­ka membuat tindakan atau keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu paslon. Kalau tidak bisa dipi­danakan dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 dan paling banyak Rp 6 juta," terang Nelson. (h/okz)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]