LKAAM:Ulayat Bukan Penghalang Investasi


Jumat, 30 September 2016 - 03:49:43 WIB

PADANG, HALUAN — Sengketa lahan tanah ulayat masih menjadi momok menakutkan bagi kalangan investor dan niniak mamak sendiri di Minangkabau. Sulitnya penyelesaian sengketa ini, telah menimbulkan beberapa masalah seperti yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Pasaman Barat.

Ratusan Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Pasaman Barat  unjuk rasa ke kantor bupati setempat Selasa siang (27/9). Masyarakat me­minta persoalan tanah di daerah tersebut diselesaikan sece­pat­nya, terutama hak bagi petani sesuai kesepakatan awal.

Salah seorang ninik mamak Mandiangin, Nurul Nahkodo Rajo menambahkan persoalan petani Pasaman Barat cukup banyak terutama terkait ma­salah plasma. Ia mencontohkan di daerah Mandiangin Keca­matan Kinali masyarakat tidak mendapatkan hak plasma se­mestinya.

”Padahal perjanjian awal sekitar 409 hektare plasma bisa dinikmati petani. Kenyataannya sampai saat ini sejak tahun 1996 masyarakat selalu di­rugikan,”katanya.

Sementara itu, di Kabu­paten Agam, Masyarakat Pasar Durian, Kabupaten Agam, menolak pembangunan pabrik crude palm oil (CPO) karena manajemen perusahaan ter­sebut belum berkomunikasi dengan tokoh adat setempat.

Melihat persoalan ini, K­e­tua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Su­matera Barat M Sayuti Dt Rajo Pangulu menyayangkan tanah ulayat menjadi penghalang investasi di Sumbar. Ia menilai, tanah ulayat bukanlah peng­halang untuk berinvestasi, asal­kan investor menjalani semua prosedur dengan niniak mamak dan negara.

Dalam pepatah Mi­nang­kabau disebutkan, rum­puik nan sahalai, tampo nan sabatang, tanah nan sabingkah, ka ateh taambun jatuah, ka bawah tatapiak bulan, adolah pangkat pangulu nan punyo ulayat.

“Ini menandakan pangulu menjadi pemegang ulayat di Minangkabau. Dan tidak ada tanah di Minangkabau yang tidak bertuan, semua ada pe­mi­liknya,” ucapnya, Kamis (29/9).

Untuk pemakaian ulayat ini, maka investor harus menemui ni­niak mamak dan duduk ber­sama untuk membahas pema­kaian ulayat dan pembagian hasil nantinya. Dalam pepatah Minangkabau disebutkan ka rimbo babungo kayu, ka sawah babungo ampiang, ka lauik babungo karang, ka udaro babungo ambun, itu adolah hal beya ulayat. Hal ini bermakna, tanah ini memiliki nilai eko­nomi dan jika digunakan harus ada pembagian yang jelas terhadap ulayat ini.

Sayuti mencontohkan, di saat investor datang membawa dana segar dan niniak mamak menyediakan tanah ulayat, berarti ada kesepakatan untuk membangun usaha bersama, dimana masyarakat nagari dan investor sama-sama memiliki saham pada usaha yang di­lakukan bersama. Contohnya, dengan tanah seluas 1.000 hektare yang bernilai Rp50 miliar dan dana segar investor Rp100 miliar, masyarakat na­gari sudah memiliki saham sepertiga dan investor memiliki saham sepertiga dari modal bersama ini.

“Saat pembagian hasil nan­ti, pembagiannya sama. Niniak mamak mendapatkan sepertiga dari hasil dan investor dua per tiga dari hasil. Ini harus dila­kukan dan didudukkan saat pertemuan awal,” ucapnya.

Kemudian, ketika sudah sepakat, maka dilakukanlah alek membuka hutan nagari bersama niniak mamak dan investor. Investor yang datang pun diang­gap menjadi bagian dari masya­rakat nagari dan menjadi anak dan kemenakan dari pangulu.

Masuak di pintu muko, kalua di pintu balakang. Ar­ti­nya, usai memulai perbin­cangan dengan pemerintah dan niniak mamak, investor juga harus memperkenalkan kepada anak nagari bahwa ia akan memulai usaha disana. Dengan demikian, kegiatan usaha bisa dimulai dan urusan keamanan dan kenya­manan investor men­jadi tang­gung jawab niniak mamak yaitu dubalang,” ucap Sayuti.

Kemudian, ketika usaha bersama ini sudah men­datang­kan hasil, maka akan ada pem­bagian untuk niniak mamak dan kemenakan beserta anak nagari.

“Ini menjadi poin penting, karena selama ini tidak se­luruh­nya mendapatkan pembagian. Meskipun sedikit tidak ma­salah, asalkan semua anak ke­menakan dan pangulu beserta du­balang yang menjaga usaha ini mendapatkan pembagian, karena ini usaha bersama-sama,” tegas Sayuti.

Terhadap model ini, ia mencontohkan sudah banyak dilakukan oleh investor dan berhasil tanpa ada sengketa yang berarti. Seperti di Nagari Silungkang yang bekerjasama dengan Telkomsel untuk pem­banggunan tower. Kemudian, di Sungai Kunik, Solok Selatan dan Tiku, Agam yang  juga menerapkan pola seperti ini.

“Ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah perkebunan yang bermasalah dengan tanah ulayat. Kebanyakan selama ini investor hanya berhubungan dengan pintu pemerintah, tidak berhubungan dengan niniak mamak,” ucapnya.

Sayuti juga menyebut, m­a­syarakat tentu menyambut pemanfaatan tanah ulayat ini apa­lagi selama ini tidak ter­manfaatkan. Berdasarkan hadis nabi, setiap tanah di muka bumi ini tidak boleh ditelantarkan, jika tidak dimanfaatkan, maka tunggulah azab bagimu.

“Jadi ketika tidak di­manfaatkan, justru azab lah yang akan datang,” tutup Sayu­ti. (h/eni)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]