PERANG OPINI MAKIN KENCANG

Kominfo Diminta Fokus Pada Aturan Interkoneksi


Jumat, 16 September 2016 - 03:12:24 WIB
Kominfo Diminta Fokus Pada Aturan Interkoneksi

JAKARTA, HALUAN — Ke­mentrian Kominfo di­minta taat kepada aturan main revisi biaya inter­ko­neksi agar kegaduhan tak ber­lanjut dan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“Sebaiknya Kominfo dan BRTI ikut aturan main soal revisi biaya inter­ko­neksi. Larut dan ikut pula dalam gendang opini yang beredar di media massa jus­tru menambah kegaduhan. Fokus saja kepada tugas, yakni membina, mengawasi, dan melindungi pelaku usa­ha, serta menegakkan atu­ran,” ujar Presiden Maha­siswa BEM Kema Telkom University, Muhammad Gha­zali Suwardi di Jakarta, Selasa (13/9).

Ia mengutarakan, jika me­lihat Pasal 25 UU 36/1999 tentang Tele­ko­mu­nikasi, setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wa­jib menyediakan (apabila diminta) dan berhak untuk mendapatkan interkoneksi.

Kondisi saat ini, kata Ghazali, semua operator (penyedia layanan telepon dasar) telah saling berin­ter­koneksi satu sama lain. Ber­tahun-tahun tidak pernah terdengar ada operator yang menghambat atau terham­bat dalam pelaksanaan in­ter­­ko­neksi. Artinya, jelas tidak te­pat jika ada yang berpen­da­pat  tujuan penu­runan bia­ya interkoneksi untuk meng­hilangkan ham­batan da­lam pelaksanaan inter­ko­nek­si.

“Dalam pasal tersebut justru terdapat prinsip dasar dalam berinterkoneksi yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak saling merugikan. Pa­da hakikatnya, biaya inter­ko­neksi merupakan jaminan terhadap pengembalian in­ves­tasi operator. Itu jelas disebutkan dalam Pasal 16 UU 36/1999. Ketentuan me­ngenai interkoneksi di­atur lebih lanjut dalam Ba­gian IV-VII PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Teleko­mu­nikasi,” tutur Gha­zali.

Ia melanjutkan, Pasal 22 dan 23 PP tersebut men­sya­ratkan kesepakatan inter­koneksi antarpenyelenggara jaringan telekomunikasi ha­rus tidak saling merugikan dan biaya interkoneksi dite­tapkan berdasarkan perhi­tungan yang transparan, dise­pakati bersama dan adil. Selanjutnya, dalam Pasal 37 PP tersebut dijelaskan, jum­lah biaya interkoneksi dite­tapkan berdasarkan formula, dan penetapan formula ber­dasarkan biaya (cost based).

“Apabila ditarik satu garis lurus yang meng­hu­bung­kan semua ketentuan tanpa kecuali, metode yang seharusnya ditetapkan peme­rintah adalah berdasarkan biaya operator masing-ma­sing, yang secara umum dikenal dengan istilah asi­metris. Karena itu, sangat wajar apabila Telkom dan Telkomsel, di samping kebe­ratan atas penetapan hasil perhitungan biaya inter­ko­neksinya yang tidak sesuai cost based, juga meminta pemerintah mengin­for­ma­sikan hasil perhitungan bia­ya interkoneksi tiap-tiap operator agar pelaksanaan interkoneksi sesuai pera­turan perundang-unda­ngan,” ucapnya

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]