Jokowi Incar Panama Papers


Sabtu, 23 April 2016 - 04:48:44 WIB
Jokowi Incar Panama Papers Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aksi Nasional Mahasiswa (PANAMA) melakukan aksi mogok makan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) selama 6 hari. Mereka meminta agar Presiden Jokowi memecat dan menangkap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno yang masuk dalam daftar The Panama Papers. (ANTARA)

Pemerintah akan segera melakukan identifikasi terhadap nama-nama wajib pajak Indonesia yang terkait dengan Panama Papers. Hal ini penting mengetahui aliran dana dan berimbas pada pembangunan

JAKARTA, HALUAN — Ter­ungkapnya 2.960 nama wajib pajak Indonesia sebagai klien 43 perusahaan offshore yang terafiliasi dengan Mossack Fonseca mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki memastikan pekan depan, Jokowi bakal memimpin rapat terbatas guna memba­has tindakan yang akan diam­bil oleh pemerintah Indo­nesia terhadap nama-nama yang masuk dalam dokumen berlabel Panama Papers ter­sebut.

“Kapolri, Jaksa Agung, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah men­dapat instruksi untuk menyikapi dan menindaklanjuti Panama Papers. Mungkin Minggu depan akan dirapatkan kembali bersa­ma Presiden,” kata Teten di Jakarta, Jumat (22/4).

Menurut Teten, atasannya juga sudah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro yang sudah men­cocokkan ketaatan pem­bayaran pajak sekitar 80 persen nama yang ada di dalam daftar Panama Papers dengan data dari kantor pajak.

“Jadi saya kira sesuai dengan rencana pemerintah untuk me­ner­bitkan Undang-Undang Tax Amnesty, sebenarnya ini suatu bagian dari itu. Bagaimana mem­buat aliran dana masuk dari dana-dana orang Indonesia yang disim­pan di luar negeri lewat pende­katan pajak,” jelasnya.

Ia menambahkan, kemung­kinan besar Jokowi akan menu­gaskan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mengusut lebih jauh validitas data Panama Papers.

“Misalkan dana itu ber­sum­ber dari hasil kejahatan atau pencucian uang, pemerintah bukannya mengabaikan tindak pidana itu tetapi bagaimana menarik uang itu ke dalam negeri sehingga bisa menjadi sumber dana pembangunan,” kata Teten.

Untuk itu, Teten berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mempersulit pem­ba­hasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty bersama pemerintah. Pasalnya payung hukum tersebut akan menjadi legitimasi pemerintah menarik dana milik warga negara Indonesia di luar negeri.

Diam-diam mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era SBY, Sri Mulayani menyoroti banyaknya nama orang Indonesia yang ma­suk dokumen Panama Papers.

Berdasarkan akun linkedin. com milik Sri Mulyani, tertu­liskan bahwa banyaknya nama orang Indonesia yang masuk Panama Papers, menunjukkan lemahnya sistem perpajakan.

“Sebagai mantan menteri keuangan Indonesia, saya melihat secara langsung bagaimana le­mah­nya sistem pajak, keperca­yaan masyarakat dan kapitalisme memungkinkan kroni ber­mun­culan,” tulis Sri.

Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank ini mengatakan, Indonesia hanya salah satu contoh me­ngenai bagaimana sistem per­pajakan yang buruk.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh kalangan elit, lanjut Sri, merupakan hal biasa. Terjadinya hal ini membuat negara tidak mampu memo­bilisasi sumber daya yang dibu­tuh­kan, mulai dari membangun infrastruktur hingga me­ngen­taskan kemiskinan yang mera­jalela di Indonesia

“Dimana mengerahkan sum­ber daya alam untuk pemba­ngunan menjadi tantangan seperti Indonesia, dan Indonesia sendiri sangat tergantung pada sumber daya alam,” ujar Sri.

Maka dari itu, Sri bercerita ketika dirinya menjadi menkeu pada periode 2005-2010, mem­per­kenalkan konsep transparansi dan akuntabilitas ke dalam sis­tem yang pajak yang rusak pada waktu itu sangatlah sulit.

“Kami bekerja di teknis per­baikan itu mungkin terlihat dasar, termasuk audit lebih baik, lebih kuat internal mengontrol, dan sistem komputer untuk memini­malisir interaksi dan kesempatan bagi para penyuap. Kami juga menciptakan insentif bagi pega­wai pajak, meningkatkan moral mereka, dan memberlakukan disiplin tinggi,” cerita Sri.

Dari hasil tersebut, Sri me­ngaku, dalam lima tahun setelah memulai reformasi, jumlah wajib pajak di Indonesia mulai dari 4.35 juta naik hampir 16 juta. “Pe­nerimaan pajak tumbuh seki­tar 20 persen setiap tahun. De­ngan penghasilan ini, kami mem­ba­ngun anggaran, menurunkan utang, dan meningkatkan pelaya­nan kepada publik seperti jalan, air bersih, dan layanan kesehatan.

“Ekonomi yang kuat mem­bantu, tapi kita juga membangun kepercayaan sektor swasta (mem­bayar pajak) yang diperlukan untuk berinvestasi dan men­ciptakan lapangan kerja,” tandasnya. (h/cnn/inl)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]