Pemerintah Harus Keluarkan Surat Pemberhentian Reklamasi


Jumat, 22 April 2016 - 03:59:06 WIB

JAKARTA, HALUAN —  Dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Senin lalu (18/4) sudah menyepakati proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pemerintah harus segera me­ngeluarkan surat pemberhentian sementara reklamasi tersebut.

 “Pemerintah harus segera me­nge­luarkan surat yang menjadi dasar untuk memberhentikan sementara reklamasi itu. Tanpa ada surat dari pemerintah maka proyek reklamasi itu tetap jalan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dalam dialektika demokrasi “Polemik Reklamasi Jakarta’, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).

Polemik reklamasi Teluk Jakarta, me­nurut Viva, akibat terjadi tumpang-tindih produk hukum. Padahal produk hukum itu sudah ada sejak tahun 2003 sampai 2011 berikut Analisis Mengenai Dampak Ling­kungan yang juga muncul beberapa produk hukum yang berbeda, dan juga tata ruang tentang perlindungan lingkungan hidup dan kelautan.

“Jakarta sebagai kawasan strategis nasional, khususnya Jabodetabek, Puncak dan Cianjur menjadi kewenangan pemerintah pusat dan reklamasi 17 pulau reklamasi tidak merujuk kepada UU. Karena ada persoalan hukum Komisi IV DPR dengan Menteri LHK Siti Nurbaya sepakat untuk menghentikan semen­tara reklamasi itu,” tegas politisi PAN itu.

Karena itulah, dia meminta pemerintah menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan mengeluarkan surat tentang pem­berhian sementara proyek reklamasi itu sampai ada keputusan hukum terkait dengan reklamasi. Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati menilai seolah-olah yang menjadi perdebatan adalah aspek ekonomi dengan reklamasi itu akan mempunyai nilai eko­nomi. “Padahal, se­muanya bisa dihitung, dan membangun ekonomi itu harus secara berkelenjutan dengan tidak menafikan sumber daya di sekitarnya maupun kon­traproduktif pada sumber daya yang ada. Apa benar dengan reklamasi itu akan mempunyai nilai ekonomi lebih dibanding dengan kota yang lain?” katanya mem­pertanyakan.

Menurut Enny, reklamasi itu terlalu dipaksakan. Sama halnya dengan penimbunan pulau-pulau tanpa konsep yang matang, sehingga Jakarta trancam tenggelam.  Juga, mengapa hanya soal property? “Pertimbangan instan dengan pembangunan properti itu menjadikan pemerintah tidak perlu investasi, karena akan laris manis dengan harga yang sangat mahal?  Padahal, reklamasi itu idealnya untuk mengembalikan fungsi pantai sesuai ekosistem sumber daya lingkungan laut. Tapi, kalau mengganggu ekosistem, maka akan merugikan perekonomian itu sendiri,” jelasnya.  (h/sam)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]