Lakukan Kekerasan Terhadap Wartawan

KWAK Desak Oknum Pejabat Dipecat


Kamis, 21 April 2016 - 03:10:19 WIB
KWAK Desak Oknum Pejabat Dipecat Puluhan wartawan yang tergabung dalam Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) berorasi di depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jalan, S, Parman, Padang, Rabu (20/4). Mereka menuntut agar Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Klas II B Painan dipecat. (RIVO SEPTI ANDRIES)

Padang, Haluan — Puluhan wartawan yang tergabung dalam Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) Sumbar men­datangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemen­kum­ham) Sumbar yang berlokasi di Jalan S,Parman, Padang, Rabu (20/4). Mereka menuntut Kepala Kanwil kemenkumham, Ansaruddin mencopot atau memecat Kepala Pengamanan Rutan Klas II B Painan Idris, terkait kekerasan yang dila­kukanya terhadap wartawan.

Wartawan dari berbagai media cetak, televisi, radio, dan online tersebut menga­wali aksi dengan berorasi di depan Kantor Kanwil Kemenkumham sambil membawa spanduk berisi tuntutan. “Kami bukan preman, kami bekerja dengan undang-undang. Kami tidak teri­ma jika profesi kami dihina dan dilecehkan,” teriak sejumlah wartawan.

Orasi yang dilakukan sekitar 10 menit, sambil menunggu tanggapan dari pihak Kanwil Kemenkumham yang mem­ba­wahi seluruh lapas dan rutan di Sumbar. Karena tidak ada tang­gapan, para wartawan mencoba masuk menemui Kepala Kanwil yang pada saat itu sedang mela­kukan serah terima jabatan peja­bat struktural (eselon III).Tidak berapa lama, Kepala Kanwil kemenkumham Ansaruddin men­datangi para jurnalis sambil mengajak masuk.

Kordinator aksi Novrianto atau yang sering disapa Ucok mengatakan, kedatangan puluhan wartawan tersebut, meminta kepala Kanwil agara mencopot dan memecat petugas yang mele­cehkan dan melakukan kekerasan terhadap wartawan. Karena me­nu­rutnya Kemenkumham se­bagai lembaga hukum harus tahu bahwa wartawan bekerja dengan Undang-Undang (UU).

“Petugas yang melakukan kekerasan terhadap kami (warta­wan) harus ditindak tegas. Mere­ka ini orang mengerti hukum, dan kami juga mengerti hukum. Jangan pakai gaya preman kepada kami,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, persoalan tentang kekerasan yang di­alami wartawan tetap akan di­selesaikan lewat jalur hukum. Se­dangkan mediasi serta per­mintaan maaf oleh pelaku (Idris) bisa diterima oleh korban (warta­wan).

“Hukum tetap berjalan, sila­turahmi karena ia meminta maaf harus diterima. Tapi sekali lagi, kasus ini tetap akan kami kawal,” paparnya.

Hal yang sama juga disam­paikan oleh, Aidil Ikhlas, warta­wan dari Berita Satu TV itu menyampaikan, tindakan yang dilakukan oknum KPR Klas II B Painan itu sudah melewati batas, karena menghina profesi wartawan. Tindakannya tersebut juga bertentangan dengan UU Pers yang selalu dijunjung tinggi oleh para wartawan saat melak­sanakan liputan

“Kenapa diusir, apa salah wartawan yang hanya meng­kon­fir­masi dugaan ada narapidana kabur dari tahanan. Kami minta Kemenkumham menindak tegas oknum tersebut. Kalau perlu dipecat. Di era keterbukaan in­for­masi tak ada lagi yang ditutup-tutupi,” katanya..

Sementara, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Ansa­ruddin menjelaskan, pihaknya akan menarik Kepala Pe­nga­manan Rutan (KPR) Painan tersebut ke Padang dan “akan dilakukan pemeriksaan. Karena menurutnya ada kelalaian yang dilakukan oleh Kepala Penga­manan Rutan Klas II B Painan saat kaburnya narapidana.

“Kami masih menunggu pe­me­riksaan yang dilakukan oleh Kepala Rutan. Sejauh ini, tinda­kan yang dilakukan oleh oknum petugas tersebut sudah melang­gar aturan atau SOP,” ungkapnya

Lebih lanjut disampaikannya, Kanwil Kemenkumham akan memberi sanksi tegas, minimal penurunan pangkat karena ter­bukti menyalahi Standar Ope­rasional Prosedur (SOP). Salah satunya yakni membawa napi bekerja untuk kepentingan pri­badi di luar Rutan,” terangnya.

Sedangkan, untuk kasus meng­­halangi kerja wartawan, Kakanwil mempersilakan para korban untuk memasukkan pasal UU Pers dalam laporan mereka. Menurutnya, Kepala Rutan juga akan diperiksa sejauh mana pengawasan terhadap anak buah terkait kasus ini. Ditambah lagi, dia akan transparan kepada war­tawan untuk bersama-sama me­nga­wal kasus ini dan bisa memo­nitor langsung tindakan yang diambil.

“Kita akan mengambil tin­dakan tegas kepada oknum ter­sebut. Kemungkinan dalam ming­gu ini ia (Idris) sudah ada di Padang untuk diperiksa. Bagi teman teman wartawan yang ingin meliput kami persilahkan,” pungkasnya.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang juga mengecam kekerasan yang dilakukan oleh Kepala Pengamanan Rutan Klas II B Painan. Dalam rilis yang dterbitkan, AJI mengutuk pengu­siran yang mengarah ke tindak kekerasan yang terjadi pada Selasa, 19 April 2016. AJI Pa­dang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk sikap tidak meng­hormati kemerdekaan pers dan melecehkan profesi wartawan.

Roby Oktora Romanza dari Padang TV dan rekannya Okis Mardiansyah dari Koran Padang, melakukan konfirmasi terkait informasi di Rutan 2 B Painan, pada Selasa, 19 April 2019 pagi. Karena Kepala Rutan tidak ada di kantor, Roby dan Okis di­arahkan untuk bertemu Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Kelas 2 B Painan di ruang kerjanya. Saat bertemu KPR, Roby dan Okis memperkenalkan diri de­ngan menyebutkan identitas dan asal media. Setelah itu, Roby menyampaikan maksud kedata­ngannya untuk mendapatkan konfirmasi.

Menurut Roby, usai me­nyampaikan maksud kedata­ngannya, KPR marah-marah sembari mengucapkan kata-kata yang tidak sewajarnya, sambil menyinggung kasus yang dita­nyakan. Roby saat itu menge­luarkan kamera dan hendak merekam ucapan KPR tersebut. Melihat kamera Roby, KPR semakin marah dan memanggil penjaga Rutan untuk mengusir Roby dan Okis keluar.

Dia sempat menepis kamera Roby yang sedang merekam dan hendak mengambilnya, namun Roby berhasil menghindar dan mempertahankan kameranya. Tiga penjaga Rutan tersebut mendorong Roby keluar. Saat di luar, Roby melihat tangannya terdapat sejumlah goresan.

AJI Padang mengecam tinda­kan KPR 2 B Painan bersama tiga penjaga Rutan tersebut. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlin­du­ngan hukum. Hal itu dijamin dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 pasal 8.

Tindakan pengusiran dan aksi dorong tersebut dinilai sebagai tindakan yang mengha­lang-halangi kebebasan dan ke­mer­dekaan pers. Di dalam pasal 4 ayat 3 UU Pers disebutkan,

“Untuk menjamin kemerde­kaan pers, pers nasional mempu­nyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Kemerdekaan pers seperti dijelaskan dalam UU Pers terse­but bahwa pers bebas dari tinda­kan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masya­rakat untuk memperoleh in­formasi terjamin.

Karena itu, AJI Padang men­dorong pihak kepolisian me­nindak lanjuti laporan Roby kepada Sentra Pelayanan Kepo­lisian Terpadu (SPKT) Polres Pesisir Selatan. AJI Padang juga mendorong kepolisian  meng­gunakan UU Pers dalam kasus ini dimana dalam ketentuan pidana pasal 18 ayat 1 UU Pers dinya­takan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang ber­akibat menghambat atau meng­halangi pelaksanaan keten­tuan Pa­sal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipi­dana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000. 000,00 (Lima ratus juta rupiah).

AJI Padang juga mengimbau masyarakat untuk menghormati profesi wartawan dan men­du­kung kemerdekaan pers. Aksi serupa juga terjadi di Pesisir Selatan. (h/rvo)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 08 Desember 2015 - 03:08:55 WIB

    KWAK Sumbar Minta Oknum Polisi Barbar Ditindak

    KWAK Sumbar Minta Oknum Polisi Barbar Ditindak PADANG, HALUAN — Pa­nganiayaan ala barbar yang dialami oleh Zuhdy Feb­ryanti, wartawan RiauOnline.co.id, dari aparat kepolisian saat melaksanakan tugas peliputan Kongres HMI di Pekanbaru Sabtu (5/12) lalu, memantik solida.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]