Sumbar Siapkan Rp164,268 Miliar untuk Guru Honorer SMA/SMK


Kamis, 21 April 2016 - 02:56:15 WIB

PADANG, HALUAN — Hasil penyerahan data sementara, terdapat 7.301 guru honorer berada di 320 SMA/SMK di Sumbar. Jika jumlah itu se­mua­nya ditarik ke Pemprov Sumbar dan dibayarkan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Pemprov akan mem­butuhkan anggaran Rp164,268 miliar.

Data itu diperoleh setelah adanya penyerahan data per­sonel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3­D) tekait penarikan  kewe­nangan SMA dan SMK ke provinsi, sesuai Undang-un­dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 Terhitung 31 Maret lalu, Dinas Pendidikan dan Ke­bu­dayaan Sumbar, telah me­nerima data 7.301 pegawai non PNS yang nantinya akan ditarik ke provinsi, dan 320  SMA/SMK yang dikelola provinsi.

 Seandainya honor yang akan didapatkan mereka sesuai dengan upah minimum pro­vinsi (UMP) Sumbar pada tahun 2016 yang tercacat Rp 1.875.000. Maka Pemprov Sum­bar harus menyiapkan anggaran Rp 164,268 miliar honor bagi 7.301 pegawai non PNS tersebut.

 Untuk pegawai honorer di 216 SMA dan  104 SMK se Sumbar, tercatat sebanyak 4.951 orang tenaga guru. Ke­mudian untuk pegawai tata usaha 1.978 orang, pustakawan 261 orang, dan pegawai labor  111 orang, setiap bulannya  Pemprov Sum­bar harus men­yiap­kan biaya Rp136,893 miliar.

“Untuk per tanggal 31 Maret lalu data itu yang kita dapatkan, namun seteleh ve­rifikasi kemungkinan data itu masih akan bergerak,”sebut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbar, Nas­meri, Rabu (20/4) kemarin.

Untuk itu hingga kini Di­nas Pendidikan dan Ke­bu­daya­an bersama tim P3D mela­kukan verifikasi ke kabupaten/kota sesuai dengan data yang diberikan. Dengan itu, semua proses peralihan kewenangan benar-benar valid nantinya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar, Zaenuddin menyebutkan, penarikan pe­gawai honorer tersebut me­mang akan mengakibatkan perubahan pada struktur AP­BD 2017. Namun diyakini tidak akan ada persoalan nanti­nya. “Pergeseran anggaran pasti akan ada. Namun kami yakin, bisa terakomodir,”ujarnya.

 Pos anggaran yang paling mungkin bergeser adalah ang­garan infrastruktur yang saat ini mencapai 24 persen dari total APBD Sumbar 2016. “Mung­kin, kami akan kurangi ang­gar­an infrastruktur sebesar 1 persen agar tenaga honorer bisa terakomodasi,” jelasnya.

 Data P3D Kabupaten/Kota Sedang Diverikasi

Terkait penyerahan data, saat ini semua kabupaten/kota telah menyerahkan data P3D ke Pemprov Sumbar terkait kewenangan yang berpindah dari kabupaten/kota ke pro­vinsi. Khusus untuk bidang pendidikan, data tersebut akan diserahkan sepenuhnya paling lambat 2 Oktober 2016.

”Data itu sangat di­butuh­kan untuk penataan (Struktur Orga­nisasi dan Tata Kerja) SOTK baru, pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pem­ba­hasan Anggaran Pen­da­patan Belanja Daerah (APBD) 2017. Sekarang data itu telah masuk dari semua daerah, tinggal kita lakukan veri­fi­kasi,” sebut Ke­pala Biro Peme­rintahan Sek­da­prov Sumbar, Mardi, kemarin.

 Diakuinya, dari data yang telah diterima Pemprov Sum­bar tidak semuanya data itu diterima bulat-bulat. Namun akan diverifikasi lebih detail. Karena banyak data tersebut tidak sepenuhnya sesuai deng­an kondisi yang diharapkan.

“Sekarang kita verifikasi lagi, kita akui banyak persoalan dengan data tersebut, baik aset maupu  kepegawaian. Jadi kita harus sesuai dengan aturan masing-masing. Sehingga pada Oktober nanti benar-benar sudah beres,”tegasnya. (h/ows)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]