Gubernur Diminta Evaluasi Kadis Parekraf Sumbar


Jumat, 15 April 2016 - 03:45:03 WIB

PADANG, HALUAN — Dinilai monoton, tidak inovatif, tidak kreatif dan gagal paham tentang perkembangan pariwisata Sumbar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengevaluasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dis­parekraf) Sumbar, Burhasman.

Demikian terungkap dalam rapat kerja dengan kemitraan antara Komisi V DPRD Sumbar dengan Disparekraf Sumbar, Dinkes Sumbar, dan beberapa dinas mitra kerja Komisi V lainnya di ruang rapat khusus I gedung DPRD Sumbar Kamis, (14/4) siang.

Anggota Komisi V Bidang Kesejah­teraan DPRD Sumbar, Hidayat mengata­kan, beberapa tugas pokok pariwisata Disparekaraf Sumbar seperti, pengelolaan daya tarik dan destinasi pariwisata provinsi, pengelolaan kawasan strategis wisata pro­vinsi, penetapan tanda daftar usaha pari­wisata lintas daerah dalam provinsi, pe­masaran dalam dan luar negeri, dan pe­nyediaan sarana dan prasarana pariwisata kreatif, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata.

“Namun, gagasan dan terobosan Dispa­rekraf Sumbar masih monoton, tidak inovatif, dan gagal paham dengan perkem­bangan pariwisata di Sumbar,” ungkapnya.

Ini terlihat dari tidak jelasnya destinasi wisata provinsi, selanjutnya koordinasi dengan operator tidak berjalan. “Kadis bilang Asita tidak siap, tapi ketika ditanya Asita mereka siap. Ini ada miss komunikasi dan miss koordinasi,” ungkapnya.

Seharusnya provinsi sebagai regulator perannya sangat kondusif dengan berkoor­dinasi dengan operator. “Ketika koordinasi provinsi dengan operator berjalan di sini akan banyak mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara,” pungkasnya.

Hal lainnya yang menjadi catatan yaitu, tidak jelasnya segmentasi pariwisata di Sumbar. Apakah segmentasinya Timur Tengah, Eropa, China Selatan atau Negara lainnya. “Tentu kue pariwisata ini harus disesuaikan dengan selera penikmatnya. Apakah yang kita tawarkan budayanya, alamnya, kuliner, atau wsiata islami. Ketika konsepnya jelas tentu akan mudah menggaet wisatawan, ini yang tidak tampak,” papar politisi Gerindra ini.

DPRD juga melihat Disparekraf tidak memiliki road map pariwisata yang diter­jemahkan dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda), master plan, dan side plan pariwista. “Ripda yang me­miliki Perda juga tidak mampu diterjemahkan da­lam lem­baran daerah yang bisa dilakukan di daerah. Itu tidak sampai ke DPRD,” terangnya. 

DPRD menilai Kadis Pariwisata saat ini tidak mampu menjalankan tugas sebagai­mana seharusnya seorang Kadis pariwisata. “Gubernur harus mampu mengevaluasinya bila ingin memajukan pariwisata Sum­bar,” pungkasnya.

Ditambahkan Ketua Ko­misi V DPRD Sumbar Apris, ke depan jika ingin  mema­jukan pariwisata di Sumbar, provinsi harus mem­punyai regulasi penge­lolaan yang jelas. “Apakah nantinya dengan bentuk MoU dengan kabupaten/kota atau dengan mem­ben­tuk Badan Usaha Milik Dae­rah (BUMD) yang khu­sus bergerak dalam bidang kepariwisataan,” terangnya kepada Haluan kemarin.

Menanggapi hal ini, Ke­pa­la Disparekraf Sumbar, Burhasman mengatakan, untuk evaluasi kepala dinas itu memang kewe­nangan gubernur. “Evaluasi kepala dinas memang kewenangan gubernur,” jawabnya mela­lui pesan singkat yang dite­rima redaksi Haluan Kamis, (14/4) malam di Padang. (h/isr)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]