Terkait Penyelesaian Proyek PLTMH

DPRD Keluarkan 11 Rekomendasi


Kamis, 14 April 2016 - 03:06:09 WIB

BATUSANGKAR,HALUAN — DPRD Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan 11 rekomendasi terhadap penyelesaian masalah Proyek Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berada di Jorong Mawar, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara.

“DPRD merekomen­dasikan supaya pemerintah daerah segera menin­dak­lanjuti penyelesaian masa­lah PLTMH Lintau ini,” kata Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra pada Rapat Paripurna Dewan di Pagaruyung, Senin (11/4).

Ia menyebut DPRD Ta­nah Datar telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) berdasarkan Keputusan DP­RD Nomor 176/02/KPTS/DPRD-TD/2016 tanggal 4 Januari 2016 dengan Ketua Nurhamdi Zahari berang­gotakan 13 orang anggota Dewan.

Pansus PLTMH Lintau telah melakukan tugasnya berupa meminta keterangan pihak terkait, masyarakat, pelaksana proyek PT. Ikh­wan Mega Power (IMP) dan studi banding ke luar pro­vinsi sehingga menghasilkan 11 rekomendasi yang ter­tuang dalam Keputusan DPRD Tanah Datar Nomor 176/11/KPTS/DPRD-TD/2016 tanggal 24 Maret 2016.

Wakil Ketua DPRD Ta­nah Datar, Irman menyam­paikan 11 rekomendasi de­wan tersebut diantaranya meminta Pemerintah Dae­rah Kabupaten Tanah Datar untuk segera meme­rin­tah­kan Pemerintahan Nagari Lubuk Jantan menentukan dan menetapkan batas jo­rong terutama Jorong Ma­war I dengan Jorong Seroja dengan melibatkan ninik mamak dan tokoh masya­rakat.

Kemudian, tambahnya memerintahkan Panitia Pem­be­basan Lahan melalui Pemerintahan Nagari Lu­buk Jantan untuk mela­kukan survei dan mengin­ventarisasi ulang kepe­mili­kan lahan, tanaman, dan bangunan yang terkena ke­giatan PLTMH Lintau.

Survei dan inventarisasi ulang tersebut juga harus melibatkan Ninik Mamak dan tokoh masyarakat Tabek Panjang Jorong Mawar, ka­tanya.

Selain itu, PT. IMP di­min­ta segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi la­han, tanaman dan bangunan kepada yang berhak ber­dasarkan hasil survei ulang yang dilakukan panitia pem­bebasan lahan, ninik mamak dan tokoh masyarakat Jo­rong Mawar.

PT. IMP diminta meng­hentikan pekerjaan pem­bangunan PLTMH Lintau di lapangan sampai pe­nyele­saian pembayaran ganti rugi selesai dilakakukan, kata­nya.

Ia menambahkan hal penting dari rekomendasi ini adalah agar pihak penegak hukum dapat memproses sesuai peraturan yang ber­laku terhadap adanya in­dikasi tindak pidana mulai dari proses dikeluarkannya perizinan sampai dampak yang ditimbulkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Zul­dafri Darma yang menerima rekomendasi tersebut me­nya­takan bahwa pemerintah daerah akan menin­dak­lan­ju­ti segera hal-hal yang tertuang dalam reko­men­dasi DPRD.

Pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi persoalan yang terjadi dan musyawarah dengan ber­bagai pihak terkait dan dise­pakati perihal biaya ganti rugi dapat melapor di keca­matan dengan membawa bukti-bukti yang cukup, ujarnya.

Wabup mengharapkan agar masyarakat dapat mem­bantu investor yang ingin membangun daerah Tanah Datar sesuai aturan yang berlaku.(h/emz)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 30 September 2020 - 23:58:40 WIB

    Mengadu ke DPRD, Nelayan Mentawai Butuh Pabrik Es Balok

    Mengadu ke DPRD, Nelayan Mentawai Butuh Pabrik Es Balok HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai mendengarkan keluhan nelayan dan pedagang ikan, khususnya di Tempat Penjualan Ikan (TPI) Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara sebagai pusa.
  • Rabu, 30 September 2020 - 22:02:07 WIB

    DPRD Mentawai Minta Koperasi Bangkit Lagi

    DPRD Mentawai Minta Koperasi Bangkit Lagi HARIANHALUAN.COM - Sedikitnya tercatat 140-an Koperasi pernah dibentuk dan aktif di Kepulauan Mentawai, namun saat ini hanya tinggal 20-an Koperasi yang masih aktif, sedangkan lainnya sudah blacklist atau masuk dalam daftar .
  • Senin, 28 September 2020 - 16:41:23 WIB

    Tingkatkan Kualitas Jurnalis, PWI Tanah Datar Berkunjung ke DPRD Muaro Jambi

    Tingkatkan Kualitas Jurnalis, PWI Tanah Datar Berkunjung ke DPRD Muaro Jambi HARIANHALUAN.COM - Kunjungan kerja para jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tanah Datar ke DPRD Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi, Senin (28/9/2020) dilakukan untuk peningkatan sumber daya.
  • Kamis, 17 September 2020 - 13:12:31 WIB

    Ketua DPRD Mentawai Ajak Warga Patuh Prokes Covid-19

    Ketua DPRD Mentawai Ajak Warga Patuh Prokes Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok mengimbau seluruh masyarakat Mentawai untuk mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dalam memutus rantai penyebaran virus corona, khususnya terhadap peserta politik, pengusun.
  • Selasa, 01 September 2020 - 16:28:00 WIB

    Status DPO, Oknum Anggota DPRD Dharmasraya Mangkir Sidang

    Status DPO, Oknum Anggota DPRD Dharmasraya Mangkir Sidang HARIANHALUAN.COM - Disebut-sebut melarikan diri atau DPO karena ditetapkan sebagai salah seorang tersangka kasus penganiayaan berujung hilangnya nyawa seseorang, seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]