Pandangan Kerja ASN Mesti Dirubah


Senin, 11 April 2016 - 04:47:13 WIB

PADANG, HALUAN — Menteri Pen­da­yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) harus merubah pandangan dalam bekerja. Pola pikir ‘priayi’ harus dihilangkan untuk melayani masyarakat.

Arahan ini disampaikan oleh Menteri Menpa RB Yuddy Chris­nandi pada pembukaan forum koor­dinasi pendayagunaan aparatur nega­ra daerah (Forkopanda) di Bukit­tinggi. Pada saat ini, tegas Yudi ASN harus mampu mencari dukungan dan kepercayaan lebih dari masyarakat. Apabila  ada program-program pe­me­rintah akan lebih mudah ter­sampaikan, mudah dipahami, mudah dimengerti. “Sehingga akan me­mancing mas­ya­rakat untuk berpar­tisipasi aktif dalam pembangunan” ujarnya diha­dapan seluruh Sekda kabupaten/kota se Sumbar.

Yuddy Chrisnandi menam­bahkan, salah satu cara mendekatkan diri kepada masyarakat yakni betul-betul bekerja dengan memberikan pelaya­nan yang terbaik dan berkualitas.

“Bagaimana masyarakat bisa dekat dengan pemerintah, sedangkan apa­raturnya saja tidak melayani masya­rakatnya dengan maksimal, seperti pelayanan yang buruk, izin yang berbelit-belit dan birokrasi yang rumit” sebutnya.

Kemudian kata dia, peningkatan profesionalisme ASN sudah tidak dapat ditawar lagi. Apalagi telah memasuki era Masyarkat Ekonomi Asean (MEA). Oleh sebab itu biro­krasi disemua tingkatan pemerin­tahaan dituntut lebih adaptif dan antisipatif terhadap berbagai peruba­han yang sedang dan akan terjadi.

“Kita sudah tidak bisa lagi mento­leransi ASN yang asal kerja saja. Setiap ASN dituntut untuk mem­berikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya dan masyarakat” tekannya.

Untuk kancah Internasional Men­pan & RB, menyatakan penyebab utama belum naiknya peringkat Indo­nesia dalam mewujudkan pemerin­tahan kelas dunia. Khususnya  dari dalam lingkungan birokrasi baik secara global maupun dilingkup negara-negara ASEAN disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya faktor yang paling besar pengaruhnya adalah korupsi dan inefesiensi (pem­bo­rosan, pemubaziran dan ketidake­fesienan) birokrasi pemerintahan.  Hal tersebut didasarkan pada be­berapa laporan kinerja pemerintahan, seperti The Global Competitiveness Report 2015-2016 (World Economic Forum) yang menempatkan daya saing Indonesia di peringkat ke-37 dari 140 negara.

“Jika dibandingkan dengan ang­gota ASEAN lainnya. Peringkat  Indonesia berada dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand yang secara terpisah masing-masing menduduki peringkat ke-2, ke-18 dan k eke-32,”tuturnya.

Selain itu The Worldwide Go­vernance Indicator menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintahan Indonesia ditahun 2014 masih sangat rendah yaitu dengan nilai indeks -0,001. Dan berada di pe­ringkat ke-85,.

“Sedangkan ditingkat ASEAN peringkat kita kalah dibandingkan dengan Singapura (peringkat ke-1, skor +2,19), Malaysia (peringkat ke-32, skor +1,14 dan Thailand pering­kat ke-62, skor +0,34),”jelas Yuddy.

Untuk laporan peringkat kemu­dahan berusaha (Ease of Doing Bu­siness) tahun 2016, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-109 dengan skor 58,12 (dari sektor mak­simal 100 pada 189 negara). Bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Singapura (peringkat ke-1, skor 87,34), Malaysia (peringkat 18, skor 79,13), Thailand (peringkat ke-49, skor 71,42) dan Vietnam (pering­kat 90, skor 62,10),

Sedangkan indeks Persepsi Ko­rupsi (IPK atau The Corruption Perceptions Index), Indonesia menu­rut data terakhir dari Transperacy Internasional (TI) juga masih rendah yakni dengan nilai 36 tahun 2015 pada posisi ke-88 dari 168 negara yang disurvei atau dengan kata lain. Skor IPK Indonesia sejajar dengan Albania, Aljazair, Maroko, Peru, Suriname, Sungapura (skor IPK 86) dan Ma­laysia (skor IPK 50).

Mengatasi  masalah tersebut, Menpan & RB meminta pemerintah harus mampu berpikir selangkah kedepan melalui produk-produk kebijakan yang menjamin. Peme­rintah  perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dan program yang sudah berjalan. Untuk mengetahui efektivitas dan relevansi terhadap perubahan dan goncangan yang muncul di era yang super cepat. Serta pemerintah dituntut untuk mampu melakukan inovasi dan bela­jar dengan cepat untuk menjawab tantangan-tantangan baru dan meng­eksploitasi peluang-peluang baru. Yang berarti pemerintah harus mam­pu berpikir secara holistik dan lintas sektoral serta mampu menyeberangi batas-batas pemikiran tradisional untuk menghasilkan ide-ide baru dan kebijakan-kebijakan yang lebih praktis dan operasional.

“Sebuah tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu menjamin tegaknya supremasi hukum. Terma­suk di dalamnya partisipasi aktif masyarakat dan berorientasi pada consensus, terarah dan visi yang strategis, transparansi dan akunta­bilitas, kesetaraan serta performa yang responsive, efektif dan efisien” ujarnya. (h/ows)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]