Pencegahan Karhutla Hanya Dianggarkan Rp 27 Miliar


Selasa, 12 Januari 2016 - 02:06:42 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Sedangkan sisanya adalah untuk penanggulangan. “Untuk pencegahan itu hanya tinggal Rp27 miliar. Yang lainnya untuk penanggulangan,” ujar Noviwaldy, akhir pekan kemarin.

Pernyataan itu dilontarkannya menanggapi simpang siurnya anggaran untuk pencegahan dan penang­gulangan Karhutla yang dianggarlam dalam ABPD Riau tahun 2016. Sebelumnya, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, total anggaran yang disediakan untuk Karhutla mencapai Rp123 miliar.

Menurutnya, anggaran untuk pencegahan dan antisipasi Karhutla tersebut tersebar di beberapa satuan kerja. Di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan dan Dinas Perke­bunan provinsi Riau. Salah satu kegiatan untuk pen­cegahan Karhutla tersebut adalah untuk pembangunan sekat kanal, seperti yang pernah diminta Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Menurut Noviwaldy, sejak dulu pihaknya memang telah mengingatkan tentang pentingnya anggaran untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla tersebut. Dengan adanya upaya antisipasi yang tepat, diharapkan enam juta masyarakat Riau tidak lagi merasakan parahnya kabut asap pada tahun ini.

“Kita tidak ingin lagi enam juta lebih masyarakat Riau menderita kabut asap lagi. 18 tahun adalah yang waktu yang lama. Masa pada tahun ini harus menderita kabut asap lagi. Jadi, antisipasi ini harus benar-benar dilakukan secara serius. Apalagi musim kemarau tahun ini datang lebih cepat. Kalau menurut prediksi BMKG Pekanbaru, diperkirakan pada Februari ini sudah musim kemarau. Makanya harus benar-benar diper­hatian dan diantisipasi sejak awal,” tekannya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Riau yang membidang hukum dan pemerintahan, Kordias Pasaribu, mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Polda Riau dan meminta Polda Riau menuntaskan kasus Karhutla di Riau sepanjang tahun 2015 kemarin, termasuk pihak-pihak perusahaan yang diduga terlibat. “Itu sudah kita sampaikan dalam pertemuan dengan Polda supaya kasus-kasus Karhutla dituntaskan. Selain dituntaskan, kita juga minta proses hukumnya dilakukan secara transparan,” terangnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo mengatakan, hingga kini ada lima dari 18 perusahaan yang disidik, kasusnya terus dikembangkan. “Kelima perusahaan itu sudah naik statusnya, karena bukti yang cukup. Sementara 13 lainnya belum mencukupi bukti,” ujarnya keitka itu.

Dari informasi yang dirangkum, kelima perusahaan yang masuk tahap penyidikan adalah PT LIH dan PT PLM, serta tiga perusahaan lainnya berinisial PT WSSI (Wahana Subur Sawit Indah,red) di Siak, PT PU (Pan United,red) di Bengkalis, dan PT RJU (Riau Jaya Utama,red) di Kampar. Selain itu, pihaknya bersama Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Riau serta Kementerian Lingkungan Hidup, segera memeriksa alat pemadam kebakaran setiap perusahaan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi terjadinya kembali kebakaran lahan dan hutan pada 2016. “Dalam waktu dekat kita segera melakukan hal tersebut agar perusahaan dapat melakukan tindakan apabila muncul kebakaran di lahan mereka,” terangnya. (hr)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 07 Mei 2016 - 06:26:33 WIB
    Norwegia Bantu 1 Miliar Dolar

    Riau Kembali Jadi Contoh Pencegahan Karhutla

    Riau Kembali Jadi Contoh Pencegahan Karhutla PEKANBARU, HALUAN — Provinsi Riau kembali men­jadi percontohan dalam hal pencegahan kebakaran hu­tan dan lahan (Karhutla), bagi daerah lain di Tanah Air. Setelah Kabupaten Meranti menjadi percon­tohan dalam hal restorasi.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM