Siswa Asal Kabupaten Solok Diwajibkan Bayar Kontribusi


Senin, 11 Januari 2016 - 03:08:51 WIB
Reporter : Tim Redaksi

 “Kami memasukan anak-anak kami ke SMA 1 Kota Solok karena di Kota Solok bebas biaya pendidikan.  Kemudian Kota Solok juga sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun dengan gratis biaya pendidikan. Kalau ingin membayar juga, cabut dulu peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun dengan bebas biaya pendidikan,” kata Ega, sa;ah seorang walimurid.

Selain itu, walimurid juga menyampaikan, Pemko Solok dalam menerapkan pembayaran kontribusi untuk sekolah bagi siswa asal Kabupaten Solok, jangan ibarat membelah bambu, satu dipijak satu diangkat dengan tangan. “Anak-anak kami yang memiliki kartu keluarga Kabupaten Solok diwajibkan membayar kontribusi, sedangkan anak-anak yang punya kartu keluarga Kota Solok tidak dibebankan biaya,” papar Wahyu Yudistrira, walimurid lainnya. Protes yang disampaikan Ega dan Wahyu itu mendapat dukungan dari puluhan walimurid.

Walimurid yang lain, Elli Umar menuturkan, kebijakan yang dilaksanakan Pemda Kota Solok melalui Peraturan Walikota (Perwako) Solok sangat berdampak pada kerukunan antar masyarakat Kabupaten Solok dan Kota Solok jika pungutan itu hanya dibebankan pada siswa asal Kabupaten Solok. Kalau mau menerapkan pungutan haruslah berkeadilan, semua siswa dikenakan pungutan.

Sebelumnya, Kepala SMA N 1 Kota Solok, Delfion mengakui, membengkaknya jumlah siswa SMA 1 setiap tahun, menyebabkan sekolah itu tak mampu memikul biaya operasional seperti untuk membayar tagihan listrik, air bersih, gaji guru honor dan biaya lainnya.

Sementara itu, Ketua komite SMA N 1 Kota Solok, Zaini saat ditanya Haluan usai rapat, kurang sependapat tentang Perwako Solok yang disetujui DPRD Kota Solok, sebab tidak ada azas keadilan. Sebagai perwakilan walimurid, ia sudah menanyakan hal itu kepada Pj Walikota Solok, namun belum ada jawaban. Pihaknya juga telah menanyakan Perwako itu kepada Walikota Solok terpilih, Zul Elfian, yang juga tak memberi komentar tentang Perwako tersebut. Mantan anggota DPRD Sumatera Barat, Israr Jalinus yang juga hadir dalam rapat itu mengatakan kepada Haluan, pungutan yang dilaksanakan SMA di Kota Solok bisa menjadi temuan bagi Badan Pemeriksa Keuangan. Apapun pungutan haruslah melalui Peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum. Uang kebersihan saja bagi pedagang kaki lima di pasar Solok yang jumlahnya di bawah Rp 5.000 diatur melalui Perda.

Terlepas dari itu, tambahnya, Perwako Solok tentang mewajibkan membayar kontribusi pada anak-anak yang berasal dari Kabupaten Solok bisa mengancam kerukunan masyarakat dan Pemda Kabupaten/Kota Solok. (h/alf)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM