Keterbukaan dan Demokrasi


Sabtu, 09 Januari 2016 - 03:21:51 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Keterbukaan dan Demokrasi Mohammad Isa Gautama

Keterbukaan atau transparansi itu, dengan selalu mengedepankan nilai dan semangat demokrasi, menjadi instrumen tak terbantahkan dalam upaya untuk selalu merevitalisasi peradaban kita. Peradaban yang selalu dicita-citakan berada dalam kerangka politik dan sosial kemasyarakatan yang berpihak kepada evaluasi terus menerus segala lini kehidupan.

Meski peradaban yang sempurna mustahil kita capai, namun proses perbaikan sistem sosial tidak akan bisa disiasati tanpa ada kemauan kuat untuk mene­guhkan peran penting keterbukaan sebagai salah satu unsur pembangun demokrasi. Konkritnya, sistem

politik yang kita jalani saat ini akan membuahkan demokra­tisasi manakala para elite politik tidak mengindahkan transparansi.

Untuk itulah, dalam rangka mengakselerasi transparasansi di segala lini, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 14 ta­hun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Infor­masi setiap provinsi didirikan untuk mendorong gerakan pro-transparansi oleh komponen-komponen strategis terutama Badan Publik. Dalam pasal 9 di UU yang sama ditegaskan (ayat 1) bahwa ‘Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala’.

Komisi Informasi Sumbar, sebagai salah satu dari 28 Komisi Informasi Provinsi yang telah didirikan di seluruh Indonesia, menyelenggarakan kegiatan Pe­me­ringkatan Keterbukaan In­formasi Badan Publik di peng­hujung 2015. Program yang menghabiskan waktu sekitar nyaris 3 bulan ini, menjadikan seluruh Badan Publik yang ada di Sumatra Barat sebagai objek pemeringkatan. Ada lima kate­gori Badan Publik, yaitu Pemkab/Pemko, Partai Politik, Perguruan Tinggi Negri dan Swasta, BUMD, dan SKPD.

Hasil kegiatan ini sudah diumumkan dan langsung dise­rahkan reward-nya kepada para pemenang pada 22 Desember 2015 lalu. Tidak tanggung-tang­gung, iven ini dihadiri oleh ketua DPD-RI, Irman Gusman, selain ketua Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid Dipopramono. Da­lam salah satu bagian sambu­tannya, Abdulhamid memuji gerak cepat KI Sumbar dalam melaksanakan program peme­ringkatan, mengingat umur K.I Sumbar yang baru 14 bulan sejak dilantik pada Oktober 2014. Sementara, ada K.I provinsi lain yang sudah berdiri sejak empat tahun  lalu malah belum pernah melakukan kegiatan serupa.

Irman Gusman di kesem­patan yang sama mengatakan bahwa salah satu ruh demokrasi adalah keterbukaan informasi sehingga hal ini harus terus didorong dan diwujudkan. Indo­nesia, meskipun merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, namun ternyata pe­ringkat demokrasinya, sesuai penelitian lembaga internasional justru masih di luar 50 besar. Untuk itu, menurutnya, keter­bukaan di segala lini mesti terus didorong, dan kerja K.I Pusat umumnya, K.I. Sumbar khusus­nya, justru mesti ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Menarik menyimak apa yang disampaikan Irman selanjutnya, bahwa keterbukaan merupakan ciri khas budaya Minang, sehing­ga sudah seharusnya Badan Pu­blik di Sumbar selalu menge­depankan transparansi dalam pengelolaan informasi, terutama informasi-informasi yang wajib diketahui oleh publik. Ini sejalan dengan konsep demokrasi ala Minang yang sudah terkenal itu, yang menjadi pijakan orang Mi­nang membangun identitas di­rinya di percaturan politik dan kebudayaan nasional.

Kita menyambut baik komit­men Komisi Informasi yang secara nyata menunjukkan itikad positif dalam mensosialisasikan dan membudayakan transpar­ansi sebagai elemen penting demo­kra­si. Usaha keras mereka meru­pakan awal dari terbentuknya kesadaran masif akan arti penting akuntabilitas dan integritas selu­ruh ‘sekrup’ demokrasi dan sistem politik negara ini, di mana para Badan Publik merupakan bagian dari sekrup itu secara organik.

Lebih jauh, di tengah agenda anti korupsi yang demikian riuh oleh berbagai dinamika dan kekuatiran terjadinya impotensi trisula pemberantasan korupsi (KPK-Kejaksaan-Kepolisian), Komisi Informasi harus kon­sisten menyuarakan dan mensi­nergikan gerakan pro terhadap keterbukaan. Publik sudah tahu bahwa keterbukaan adalah awal pencegahan terhadap praktik korupsi.

Sebaliknya, ketertutupan in­for­masi akan potensial membuka ruang terhadap manipulasi in­formasi, dan berujung ke tindak korupsi. Dengan semakin tum­buhnya kesadaran akan urgensi keterbukaan, diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen utama mencegah indikasi ko­rupsi.

Penting diingat, itu cuma bisa dicapai tidak hanya dengan me­nunggu setiap gebrakan Komisi Informasi baik daerah maupun pusat, namun juga atas inisiasi aktif dari para pemangku kepen­tingan dan setiap komponen masyarakat sipil (media massa, perguruan tinggi, LSM, orga­nisasi sosial-politik,tokoh-tokoh berpengaruh, budayawan-roha­niwan-ulama, cendekiawan, dan lembaga-lembaga non formal) dalam mereaktualisasi penting­nya transparansi.***

 

MOHAMMAD ISA GAUTAMA
(Pengajar Komunikasi Politik, Universitas Negeri Padang)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 21 Oktober 2016 - 01:37:40 WIB

    Tebas Pungli dengan Keterbukaan Informasi

    Tebas Pungli dengan Keterbukaan Informasi PUNGLI alias pungutan liar makin popular setelah akhir pekan lalu Kapolri lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Ke­men­hub RI. Bahkan TKP pungli itu pun didatangi Presiden RI Jokowi..
  • Selasa, 30 Agustus 2016 - 04:03:17 WIB

    Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan APB-Nagari

    Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan APB-Nagari Dua tahun sejak terbit, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan yang cukup signifkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dengan lahirnya UU tersebut, desa sudah diakui menjadi sal.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM