Sengketa 5 Pilkada di Sumbar Sudah Disidangkan MK


Sabtu, 09 Januari 2016 - 03:20:19 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PADANG, HALUAN — Da­ri enam daerah di Sumbar yang bersengketa pe­nye­leng­garaan Pilkadanya di Mahkamah Konstitusi (MK), lima di antaranya sudah mulai disidangkan. Lima daerah itu adalah Pro­vinsi Sumbar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Limapuluh Kota, Kab­u­paten Solok dan Kabupaten Pasaman. Sedangkan seng­keta Pilkada  Tanah Datar baru akan mulai disidang­kan, Senin (11/1).

 “Dari keenam daerah tersebut lima di antaranya sudah melakukan proses sidang pertama di MK, sama-sama mendengarkan poin-poin dari pihak pe­mohon yakni provinsi, So­lok Se­latan, Limapuluh Ko­ta, Ka­bupaten Solok, Pasa­man,” kata Koordinator Divisi Hukum KPU Sum­bar Nur­haida Yetti, Jumat (8/1).

Dikatakannya, untuk Tanah Datar agenda sidang pertamanya akan dilaksa­nakan pada Senin (11/1) mendatang. “Tanah Datar ini berbeda dengan yang lainnya, mereka akan me­ngi­kuti sidang permu­la­annya pada senin nanti,” ulasnya.

Sementara itu, kuasa hukum dari daerah Pasa­man, Solok Selatan, dan Kabupaten Solok Virza Ben­zani menyesalkan pem­beritaan yang telah dike­luarkan oleh sejumlah me­dia yang mengatakan bahwa pangajuan permohonan Pas­lon Pasaman ditolak oleh MK, padahal pada persidangan pertama hanya

membacakan poin-poin dari pihak pemohon.

“Jadi tidak ada keputusan ditolak atau diterima pada sidang pertama itu, karena memang hanya membacakan isi dari pihak pemohon pada MK. Pemberi­taan bahwa gugatan yang dari Pasa­man tentunya merugikan bagi klien kami,” ujarnya.

Ia menjelaskan, MK tidak mengenal adanya batasan tengat waktu pada pengajuan permo­honan yang disebutkan oleh sejumlah berita tersebut. Selain itu, tengat waktu 3 kali 24 jam yang dikatakan tidak membuat permohonan paslon digugurkan ke MK, bahkan MK membuka permohonan hingga tanggal 26 Desember 2015.

Untuk Pasaman pokok per­mohonan yang disampaikan pada sidang pertama di MK yakni, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) PMK No.1 Tahun 2015, pemohon mengajukan permohonan pembatalan pene­tapan perolehan suara hasil pe­milihan calon bupati dan wakil bupati oleh KPU Kabupaten.

Dari jumlah penduduk 327.909 jiwa, terjadi perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon paling banyak sebesar 1,5 %. Pemohon memperoleh sebanyak 64.339 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak mem­peroleh sebanyak 65.624 suara. Sehingga perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.285 suara.

Jadi menurutnya, pihak ter­mohon telah memenuhi keten­tuan Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 junctopasal 6 ayat (2) PMK No.1 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam per­karan perselisihan hasil pemili­han gubernur, bupati dan walikota.

Kesalahan dalam hasil peng­hitungan suara yakni, terjadinya selisih hasil perolehan suara pemohon dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan yang dilakukan oleh termohon dalam pelaksanaan pemilihan dikarenakan banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dalam pelaksanaan maupun dalam proses pemilihan dan penghitungan.

Selain itu, kesalahan termo­hon dalam tahap pencalonan pasangan calon sehigga me­langgar pasal 7 huruf t UU No­mor 8 tahun 2015, jo pasal 68 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 12 tahun 2015. Wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2, berasal dari anggota TNI aktif, sesuai dengan ketentuan pera­turan perundang-undangan, ma­ka untuk memenuhi persyaratan sebagai calon wakil bupati harus mengundurkan diri sebagai ang­gota TNI diatur dalam ketentuan pasal 7 huruf. t UU Nomor 8 tahun 2015. “Juga terjadi politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, dan beberapa hal lainnya,” ujarnya.

Sementara untuk, menga­jukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati oleh KPU kabupaten, pemohon memeroleh sebanyak 37.263 suara, sedangkan pasa­ngan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 37.764 suara, sehingga perolehan suara antara pemohon dengan pasa­ngan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 501 suara atau sebesar 0,66 %.

Kesalahan hasil dalam peng­hitungan suara menurut pemo­hon telah terjadi selisih hasil perolehan suara dalam pelak­sanaan pemilihan, dan peng­hitungan yang dilakukan ter­mohon dalam pelaksanaan pemi­lihan. Alasan penyebab terja­dinya kesalahan penghitungan yakni, pendataan pemilih yang dilakukan termohon telah me­langgar azas-azas penye­lengga­raan pemilihan, pendiristribusian model C6 banyak tidak sampai di tangan pemilih dan adanya penumpukan model C6 yang tidak dibagikan, model C 6 tidak dibagikan kepada masyarakat karena ditahan oleh termohon, terjadinya politik uang dan kam­panye hitam sebelum pemilihan.

Selain itu, juga adanya inter­vensi pemerintah daerah dan keterlibatan PNS dalam pelak­sanaan pemilihan, termohon telah membiarkan adanya tim sukses pasangan nomor urut 1 menjadi Panwas TPS, Linmas TPS dan KPPS, dan kesalahan penghitu­ngan suara adalah akibat dari kesalahan pelaksanaan pe­milihan.

Untuk Kabupaten Solok ia mejelaskan, mengajukan per­mohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati oleh KPU kabupaten karena pemohon memperoleh sebanyak 54.895 suara, sedangkan pasa­ngan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 69.300 suara dan pasangan ketiga mem­peroleh sebanyak 25.688 suara dari jumlah perolehan suara sah yaitu sebanyak 149.883 suara. Sehingga perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 14.405 suara.

Telah terjadi selisih hasil perolehan suara, terjadinya kesa­lahan dalam penghitungan hasil perolehan suara pada daerah-daerah pemilihan sebagaimana tersebut di atas, diawali dari tidak diberikannya oleh termohon surat pemberitahuan pemilihan atau model C6, kepada masa pemilih pemohon, terutama yang berdomisili di daerah tersebut.

Pemohon tidak memberikan model C6 kepada pemilih di daerah pemilihan tersebut. ba­nyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya un­tuk diberikan kepada pemohon di daerah pemilih tersebut, maka telah berakibatkan kerugian bagi pemohon yang menyebabkan penghitungan jumlah suara hasil pemohon menjadi kurang dari pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Termasuk juga termo­hon dalam tahap pendaftaran pasangangan calon telah bertin­dak tidak profesional dan me­lang­gar azas transparansi dengan membiarkan adanya wakil pa­sangan calon yang diduga  meng­gunakan ijazah palsu dalam pencalonan.

Segera Sidang Kedua

Pasangan calon penggugat, Taufiq Idris yang merupakan calon wakil bupati pasangan Etis juga mengatakan bahwa gu­gatan­nya yang telah diajukan ke MK akan masuk pada tahap sidang. “Pada sidang perdana ini kami dari pasangan calon yang kebe­ratan masuk pada panel satu yang akan disidangkan oleh tiga orang Hakim MK yang berjumlah sem­bilan orang tersebut, menurut jadwal akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB, kita telah memberikan kuasa dan menye­rahkan bukti-bukti kepada dua orang pengacara, Yusril Ihza Mahendra juga kami minta untuk menjadi kuasa hukum dan saya sudah menemuinya, namun ia masih melihat dan menyesuaikan jadwal sidangnya, pada Minggu besok kepastian akan diberikan,” sebut Taufiq

Dikatakan, pada sidang perta­ma tersebut merupakan sidang pendahuluan, legal standingnya dan kuasa hukum akan mence­itakan semuanya berdasarkan bukti-bukti dan dari saksi. “Apa­pun nanti keputusan MK, kami akan menerima dengan legowo dan bupati serta wakil bupati yang dilantik tersebut itulah yang terbaik untuk Tanah Datar, kami optimis nanti hakim akan bersifat obyektif dalam persidangan ini dan tidak akan terpengaruh oleh berbagai hal karena hakim ter­sebut merupakan orang-orang pilihan,” sebut Taufiq.

Ia juga menyebutkan dalam menghadapi persidangan itu, dirinya telah mengkarantinakan sebanyak lima orang saksi dan mempersiapkan tiga orang saksi tambahan serta pasangan Etis juga akan menambahkan bukti-bukti ke MK menjelang persi­da­ngan dilaksanakan, ungkapnya. 

Ketua KPU Solsel, Isyuliardi Maas menyebutkan jika sidang pendahuluan sudah dilaksanakan pukul 10.00 WIB pada (7/1) oleh MK dengan agenda memba­cakan gugatan oleh pemo­hon. ”Insya­allah, pada 12 Januari mendatang kami siap memberikan tangga­pan dan kami tunggu prosesnya apakah dilanjutkan atau tidak ke tingkat selanjutnya,” katanya.

 Sedangkan, untuk kepastian tindaklanjut perkara baru dipu­tuskan setelah KPU memberikan tanggapan. KPU menunjuk kua­sa hukum Hengki B Gustaf untuk mendampingi saat berperkara. Sidang perkara dipimpin hakim Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna dan Manahan sitom­pul.(h/rin/jef/fma)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 01 Oktober 2016 - 03:40:14 WIB
    FORUM NAGARI TIGO SANDIANG TERBENTUK

    Siap Mediatori Sengketa Tanah dengan Kaum Makboed

    Siap Mediatori Sengketa Tanah dengan Kaum Makboed PADANG, HALUAN — Se­jak Pengadilan Negeri Pa­dang mengeluarkan surat W3.U1.998/HK.02/III/2016 tentang Tunjuk Batas Objek Perkara tanggal 28 Maret 2016 kepada Lehar (Mamak Kepala Waris Kaum Ma­boed), masyarakat empat Kelu.
  • Jumat, 05 Agustus 2016 - 13:46:08 WIB
    PEMEKARAN NAGARI HARUS HATI-HATI

    Ulayat dan Sako jadi Pemicu Sengketa

    PADANG, HALUAN — Lembaga Kerapatan Adat Alam dan Minangkabau (LKAAM) beserta niniak mamak di nagari sepakat pemekaran nagari di Sumatera Barat dilakukan secara hati-hati jika tidak ingin terjadi konflik di kemudian hari. Se.
  • Selasa, 24 Mei 2016 - 05:22:12 WIB

    Kampus II UBH Tak Masuk Objek Sengketa Lahan

    PADANG, HALUAN — Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YP­BH), Padang, buka suara terkait seng­keta lahan di Aia Pacah, Ke­camatan Koto Tangah, Padang yang tengah berjalan di Penga­dilan Negeri (PN) Padang. La­han Kampus II U.
  • Kamis, 14 April 2016 - 03:57:21 WIB

    Unand Dililit Sengketa Lahan

    Unand Dililit Sengketa Lahan PADANG, HALUAN — Seng­keta tanah yang melibatkan Universitas Andalas (Unand) dengan H. Hamar Dt. In­do­langik (82) yang mengaku sebagai pemilik yang sah kini terus berlanjut. Datuak dari suku Chaniago tersebut ber­sama .
  • Selasa, 22 September 2015 - 20:12:50 WIB

    Desak DPRDBentuk Pansus Sengketa Tanah

    DEMO GAPT DAN LBH

    PADANG, HALUAN — Ra­tu­san warga menamakan diri dari Ger.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM