Pengamat: Tak Mudah Kembalikan Andi Taswin ke Jabatan Semula


Sabtu, 09 Januari 2016 - 03:11:53 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Meskipun demikian, pem­batalan SK Walikota Pa­dang tentang pem­ber­hentian Andi Taswin dari jabatannya, yang artinya mengembalikan kembali ke posisi semula, bukanlah segampang membalikkan telapak tangan.

Hal itu diungkapkan pe­nga­mat Hukum Tata Ne­gara da­ri Universitas An­dalas (Unand) Yuslim ke­pada Hal­­uan, Jumat (8/1). Me­nu­rutnya, pengembalian An­di Taswin ke posisi se­mu­la sama dengan mem­bawa ma­salah ke babak yang baru. Ten­tunya Dirum PDAM yang menjabat saat ini tidak akan mene­ri­ma­nya begitu saja.

“Memang keputusan di PTTUN itu sudah ada, tapi tentu ada proses adminis­trasi yang akan dilakukan untuk melaksanakan putu­san tersebut. Itu bukan kerja yang sepele. Jika penggugat yang menang di PTTUN itu dikembalikan ke posisi se­mu­la sebagai Dirum PD­AM, bagaimana nasib Di­rum yang sekarang. Apakah Dirum yang sekarang tidak akan komplain, atau bisa saja dia juga menggungat nantinya,” jelas Yuslim.

Apabila keputusan di PTTUN benar dijalankan secepa kilat sehingga peng­gugat kembali ke posisinya, Yuslim menilai Dirum men­­jabat sekarang akan merasa dilengserkan tanpa sebab pula, sehingga akan berbuntut pada gugatan lainnya kepada Pemko Pa­dang. Sehingga Pemko Pa­dang akan terus melayani pekerjaan tuntut menuntut.

“Kalau memang Pemko akan banding, harus ditung­gu hingga benar-benar ada kekuatan hukum tetapnya. Berdasarkan regulasi yang ada, tidak ada keputusan yang langsung membuat penggugat kembali ke po­sisi semula. Pasti melewati pro­ses dulu, termasuk jika ter­gu­gat mengajukan ban­ding. Se­panjang yang saya tahu, ti­dak ada yang lang­sung di­kembalikan. Bia­sanya akan ditunggu hingga ada pe­luang menduduki jabatan di pe­merintahan yang setara de­ngan eselon penggugat. Ji­ka ada, peng­gugat yang me­nang itu harus diprio­ritas­kan untuk men­duduki jaba­tan tersebut. Misalnya di di­nas lainnya,” tambahnya la­gi.

Ketegangan yang terjadi an­­tara Pemko Padang dan An­­di Taswin bermula dari pe­m­berhentian Andi Tas­win da­ri jabatannya sebagai Di­rum PDAM Kota Pa­dang le­wat SK Walikota Padang. Ti­­dak terima, Andi Taswin mem­­perkarakan Pemko Pa­dang ke PTTUN. Sete­lah me­­lalui proses per­si­dangan, peng­­g­ugat pun di­nyatakan me­­menangkan perkara se­hing­­­­ga Walikota Padang di­min­ta mem­ba­talkan SK pem­­­berhentian Andi Tas­win.

Namun, sejak keputusan ter­sebut dibacakan pada 22 De­sember lalu, Pemko Pa­dang tidak melaksakan isi keputusan untuk mem­ba­talkan SK Walikota tentang pemberhentian Dirum PD­AM. Jengah menunggu, per­temuan yang kebetulan an­tara Andi Taswin dengan Walikota Padang di Rumah Makan Sederhana pada Ka­mis (7/1) nyaris berujung gesekan yang tak di­ingin­kan. Kejadian tersebut juga disaksikan oleh anggota DPRD Pa­dang, Wahyu Ira­mana Putra, Maidestal Hari Mahesa serta Zulhardi Z Latif yang kebetulan juga sedang berada di tempat kejadian.

Syahindra Nurben sela­ku pengacara Andi Taswin me­ngatakan bahwa Wali­ko­ta Padang tidak memiliki iti­kad baik dan tidak taat hu­kum. Sedangkan Kabag Hu­kum Pemko Padang Syu­­handra mengatakan bah­­wa Mahyeldi meminta  un­tuk me­ngajukan banding ke PT­TUN di Medan. (h/mg-isq)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 19 Desember 2017 - 13:27:39 WIB

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan PADANG, HARIANHALUAN.COM---Pengamat Hukum Tata Negara Unand Feri Amsari Senin (18/12) menilai, malasnya Anggota DPRD Kota Padang dalam mengembalikan mobil dinas (mobnas) berarti sebagai penyimpangan..
  • Kamis, 23 Juni 2016 - 05:00:48 WIB

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman PADANG, HALUAN—Ke­putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang, terkait pemberhentian Eris­man selaku Ketua DPRD masih menjadi polemik. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Asrinaldi mengindikasikan, ada upaya politis.
  • Rabu, 22 Juni 2016 - 04:17:19 WIB

    Pengamat: Kunker Dewan Mubazir

    PADANG HALUAN—Asyik rupanya, jadi anggota dewan. Kerjanya hanya jalan jalan, walaupun out­putnya tidak jelas, bahkan man­faatnya juga tidak ada buat rakyat atau konstituen me­reka..
  • Sabtu, 30 April 2016 - 03:39:16 WIB
    Soal Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

    Pengamat: Perlu Kajian Untuk Pembiayaan

    PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Pendidikan Univer­sitas Negeri Padang (UNP), Syahril mengatakan, dengan penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi nantinya harus ada kesetaraan, terutama dalam segi pembiyaan. Karena kalau tidak .
  • Kamis, 19 November 2015 - 19:58:28 WIB

    Pengamat: Harus Ada Hasil Jelas dari Pansus Pilgub

    ANGGARAN TERPAKAI RP175 JUTA

    PADANG, HALUAN — Gu­na mengusut dugaan pelang­garan yang terjadi dalam tahapan Pilkada, beberapa waktu lalu DPRD Sumbar .

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM