Pemeriksaan Pendahuluan

MK Terima Gugatan MK-Fauzi


Jumat, 08 Januari 2016 - 03:42:24 WIB
Reporter : Tim Redaksi
MK Terima Gugatan MK-Fauzi Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat memimpin sidang panel I perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2015 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (7/1). (ANTARA)

JAKARTA, HALUAN—”Al­ham­dulillah, opini yang terbentuk selama ini bahwa gugatan MK-Fauzi akan kan­das di Mahkamah Kons­titusi, ternyata tidak ter­bukti. MK menerima dalil-dalil dan alat bukti yang kami ajukan,” kata Ibrani, SH, MH, kuasa hukum Mus­l­im Kasim-Fauzi Bahar (MK-Fauzi), seusai sidang  perdana gugatan Pilkada Sumbar di Gedung Mah­kamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (6/1).

Sidang pemeriksaan pen­dahuluan yang dipimpin langsung Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat, SH,MS ke­marin dihadiri pemohon, yakni calon wakil gubernur nomor urut 1 Fauzi Bahar

bersama kuasa hukumnya Ibrani dan Yudi Rizaldi. Dari pihak termohon hadir Ketua KPU Sumbar Amnasmen, dan pihak terkait calon gubernur nomor urut 2 Irwan Prayitno bersama Ketua Tim Pemenangan Budi Syukur dan kuasa hukum Syaiful, SH.

“Inti dari materi gugatan yang kami ajukan adalah adanya pe­lang­garan proses demokratisasi yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang  penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Un­dang,” ujar Ibrani.

Merujuk pada Pasal 71 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 1 Tahun 2015 itu, menurut Ibrani, penye­lenggaraan Pilkada Pilgub Sum­bar berlangsung tidak jujur dan tidak fair. Ada sejumlah pelang­garan prinsip yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU) beker­jasama dengan pejabat negara (petahana).

Pasal 71 ayat 1, 2 dan 3, papar Ibrani, intinya melarang pejabat Negara (petahana) membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau meru­gikan salah satu calon, melarang mengganti pejabat enam bulan  sebelum masa jabatannya ber­akhir serta melarang mengguna­kan program dan kegiatan peme­rintah daerah untuk kegiatan pemilihan.

Konsekwensi dari pelang­garan Pasal 71 ayat  2 dan 3 itu ada dalam ayat 4, yakni penca­lonan petahana dibatalkan oleh KPU (lengkapnya lihat tabel).

“Pelanggaran prinsip  itulah, menurut kami yang terjadi di Pilkada Sumbar sehingga proses­nya tidak jujur, tidak adil dan tidak fair. Hakim menanyakan kepada kami, apa saudara punya bukti-bukti. Kami punya 54 alat bukti berupa surat, video dan rekaman dan sudah kami serah­kan kepada MK,” kata Ibrani.

Di antara pelanggaran yang dimaksud, menurut Ibrani terkait penggantian pejabat yang diduga dilakukan calon gubernur nomor urut 1, Irwan Prayitno (IP) atas Direktur RSUD Padang Paria­man, termasuk penggantian se­jumlah wali nagari oleh calon wakil gubernur Nasrul Abit (NA). Penggantian itu, dilakukan dalam masa enam bulan sebelum masa jabatan  IP dan NA berakhir sebagai Gubernur Sumbar dan sebagai Bupati Pesisir Selatan.

Dalam pemeriksaan penda­hu­luan kemarin, pihak MK-Fauzi juga mempersoalkan tidak sin­kronnya jumlah suara pemilihan gubernur Sumbar dengan pemi­lihan bupati dan walikota di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar. “Selisihnya banyak, sangat tidak masuk akal. Kami juga sudah sampaikan fakta dan bukti-buktinya,” ujar Ibrani.

Sedangkan gugatan untuk pejabat negara, pihaknya mela­porkan Walikota Padang, Mah­yel­di karena menggerakkan ho­norer K2 untuk berkumpul di Adzkia (Sekolah milik IP). Ke­mu­dian, mengarahkan PNS keca­matan Padang Barat untuk ber­wisata ke Mandeh, Pessel. Saat itu, rombongan PNS dilepas oleh Ketua Timses IP-NA, Budi Syu­kur, sambil berfoto menga­cung­kan dua jari. Selanjutnya, kata Ibrani, pihaknya juga mem­per­soalkan Mahyeldi yang ikut da­lam kampanye IP-NA di Agam.

Selain itu, kuasa hukum MK-Fauzi menyampaikan soal du­gaan penggunaan ijazah orang lain oleh calon wagub pasangan urut nomor 2 NA dalam proses pendaftaran ke KPU. Ini me­nyangkut kelengkapan adminis­trasi calon yang penting dan menentukan. Terkait kunci pen­ca­lonan, kalau administrasi tidak lengkap, tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya.

“Khusus dugaan penggunaan ijazah orang lain ini, pihak MK-Fauzi juga sudah melapor ke Bareskrim dan mengajukan gu­gatan ke PT TUN di Medan. Kedua perkara ini sekarang sedang diproses,” katanya.

Selaku kuasa hukum MK-Fauzi, Ibrani menyampaikan, bahwa berbagai upaya hukum yang ditempuh setelah pasca Pilkada 9 Desember 2015 itu, bukanlah semata-mata dalam konteks kalah-menang, tapi  ini adalah pencarian kebenaran untuk menegakkan proses yang jujur, adil dan fair. 

Untuk menguatkan dalil bah­wa MK berwenang memeriksa materi gugatan yang menyangkut pelanggaran proses, Ibrani me­ngutip yurisprudensi MK Nomor 41 PHPU.D.IV2008 dan 57 PHPU.D.2008 yang menyatakan bahwa MK yang menempatkan diri sebagai pengawal konstitusi, tidak saja berwenang untuk me­me­riksa dan mengadili sengketa Pilkada dalam hal teknis dan matematis, tapi juga memeriksa dan mengadili pelanggaran pe­milu yang disengketakan.

Dengan demikian, tak satu pun paslon yang boleh diuntung­kan dalam perolehan suara aki­bat terjadi pelanggaran peradilan dan prinsip kebenaran. MK tidak dapat membiarkan diri dipasung oleh kebenaran prosedural, tapi mengabaikan keadilan subs­tansial.

Siapkan Jawaban

Koordinator Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Nurhaida Yetti mengatakan, sidang pertama terkait gugatan Paslon gubernur MK-Fauzi ke Mahkamah Kons­titusi (MK) berjalan lancar, dan pada agenda pertama ini pihak pemohon menyampaikan point-point permohonannya pada MK.

“Agenda pertama ini hanya penyampaian dari pihak pemo­hon, sementara pihak termohon dan pihak terkait hanya men­dengarkan saja, dan Bawaslu tidak ada pada sidang pertama,” ungkapnya, Kamis (7/1).

Dikatakan juga, untuk sidang selanjutnya terdapat tiga agenda dian­taranya, mendengarkan jawa­ban dari pihak termohon (KPU), yang kedua mendengarkan kete­rangan dari pihak terkait yakni Paslon Irwan Prayitno(IP)-Nas­rul Abit(NA), dan mendengar­kan keterangan dari Badan Pe­ngawas Pemilu (Bawaslu) terkait proses dari laporan pihak pemo­hon (MK- Fauzi).

Ketua KPU Sumbar Amnas­men mengatakan, dalam sidang terdapat beberapa poin yang disampaikan oleh kuasa hukum MK- Fauzi, Ibrani pada majelis hakim MK. Hal yang disam­paikan tersebut yakni, persoalan petahana, dugaan ijazah palsu oleh cawagub terpilih dan tudu­han konspirasi yang diduga dila­ku­kan oleh paslon dan penye­lenggara (KPU dan Bawaslu) Sumbar.

“Dari hasil penyampaian pi­hak pemohon tersebut, kuasa hukum MK- Fauzi meminta pada majelis hakim untuk mem­batal­kan atau mendiskualifikasi pas­lon IP-NA, dan kemudian dite­tapkan paslon MK- Fauzi sebagai pemenang,” ujarnya.

Dikatakan juga, mendengar keterangan dari pihak pemohon tersebut KPU Sumbar akan men­ja­wabnya, dan menurutnya dalam dua hari ke depan KPU sudah bisa memberikan jawabannya kepada majelis hakim MK.

“Jadi tidak ada berhubungan dengan angka-angka, atau soal perolehan suara karena pada saat rekap kami juga sudah menyam­paikan pada kedua belah pihak saksi, dan tidak ada keberatan atau persoalan dari saksi,” ujarnya.

Terpisah, Kuasa Hukum IP-NA Syaiful mengatakan pada agenda sidang pertama di MK pihaknya hanya mendengarkan pembacaan permohonan dari pihak termohon saja, “Kalau termohon dan pihak terkait hanya mendengarkan saja pada sidang pertama ini, nanti Selasa (12/1) baru mendengarkan dari pihak termohon dan terkait,” ujarnya.

“Pada sidang berikutnya Sela­sa itu, kami akan memberikan keterangan secara tertulis pada MK, dan KPU akan membe­rikan jawabannya pada MK atas per­nya­taan pemohon,” pungkasnya. (h/rk/rin/dib)

 

Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2015

 (1) . Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

(2).  Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(3).  Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(4). Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 14 November 2018 - 22:26:02 WIB

    Dorong Kemajuan Pariwisata Padang, Pemko dan PHRI Bersinergi

    Dorong Kemajuan Pariwisata Padang, Pemko dan PHRI Bersinergi PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengharapkan Pemko Padang dapat bersinergi dengan Persatuan Pariwisata Halal Indonesia  (PPHI) Sumbar untuk memajukan wisata halal di Kota Padang. Bukan hany.
  • Rabu, 07 November 2018 - 16:05:37 WIB

    Pemko Padang Hadirkan Perpustakaan di Warung

    Pemko Padang Hadirkan Perpustakaan di Warung PADANG, HARIANHALUAN.COM—Guna meningkatkan indeks literasi masyarakat di Padang, pemerintah kota setempat berencana menghadirkan perpustakaan di warung-warung. Pemko Padang melakukan hal itu juga untuk mendekatkan masyaraka.
  • Rabu, 07 November 2018 - 15:30:39 WIB

    Pemko Padang Didesak Berantas LGBT

    Pemko Padang Didesak Berantas LGBT PADANG, HARIANHALUAN.COM—Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) merupakan penyakit masyarakat. Anggota Komisi IV DPRD Padang, Gustin Pramona, mendesak Pemko Padang memberantas LGBT karena sangat tabu..
  • Rabu, 31 Oktober 2018 - 11:27:40 WIB

    Pemko Padang Kejar Digitalisasi Pelayanan Publik

    Pemko Padang Kejar Digitalisasi Pelayanan Publik PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pemko Padang segera menerapkan pemanfaatan sertifikat elektronik pada tanda tangan digital di seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Saat ini, hanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Sa.
  • Kamis, 25 Oktober 2018 - 13:10:17 WIB

    Mahyeldi-Emzalmi Wujudkan 10.000 UMKM

    Mahyeldi-Emzalmi Wujudkan 10.000 UMKM PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pemko Padang di bawah kepemimpinan pasangan Mahyeldi-Emzalmi berhasil mewujudkan target menciptakan 10.211 UMKM di Kota Padang dalam masa empat tahun. Menciptakan 10.000 UMKM sendiri merupakan sal.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM