Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Sumbar Alot


Jumat, 08 Januari 2016 - 03:29:53 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Sesuai jadwal yang telah diagendakan, paripurna rencananya dimulai pukul 10.00 pagi. Namun karena alasan administrasi Plt Sekwan, Raflis menuturkan agenda ini ditunda jadi pukul 13.30.

Penundaan dilakukan bahkan saat sidang paripurna belum dibuka. Meskipun sempat tertunda, saat dimulai kembali pukul 13.30 pelaksanaan rapat paripurna ini ternyata masih belum berjalan sesuai harapan.

Hujan interupsi berdatangan dari kalangan anggota dewan saat rapat berlangsung. Mulai dari yang mempertanyakan adanya fraksi yang tak memasukkan nama anggota ke Komisi. Hingga protes terkait jumlah susunan anggota Komisi II yang hanya 5 orang.

“Saya sarankan penetapan ini ditunda dulu pimpinan. Sekarang kan belum lengkap. Di Komisi II cuma 5 orang, alangkah lucu dan anehnya. Ini bertentangan dengan tatib DPRD yang meng­instruk­sikan alat kelengkapan diisi merata,” interupsi Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Nofrizon.

Keanehan lain papar Nofrizon, ada fraksi yang tidak meletakkan anggota pada Komisi II Bidang Ekonomi.

“Ini tak mungkin dilanjutkan alangkah baiknya penetapan alat kelengkapan ini ditunda sampai 18 Januari bersamaan pelantikan enam PAW nanti pimpinan,” saran Nofrizon lagi.

Berdasarkan surat keputusan penetapan anggota komisi yang dibacakan Plt Sekwan DPRD, Raflis memang terlihat keanehan dari lima komisi yang ada, para dewan berbondong-bondong ingin masuk ke Komisi I Bidang Pemerintahan. Jumlahnya mencapai 16 anggota, beda jauh dengan Komisi I dibanding Komisi II Bidang Ekonomi malah dibiarkan ramping hanya dengan lima anggota.

Sementara itu, dalam konsep yang dibacakan Plt Se­kretaris DPRD Sumbar, Raflis, pada Komisi I bidang pe­merintahan terdapat 16 anggota. Di Komisi II bidang eko­nomi hanya 5 orang, Komisi III bidang keuangan ber­jumlah 10 orang, Komisi IV bidang permbangunan ber­jumlah 14 orang, lalu Komisi V bidang kesejah­te­raan berjumlah 10 orang. Untuk Banggar berjumlah 32 orang, Baleg berjumlah 15 orang, dan Bamus 31 orang.

Yulfitni Djasiran dari Fraksi Golkar menuturkan, Komisi II yang membidangi persoalan ekonomi mestinya memiliki anggota yang memadai. Tidaklah lima orang seperti konsep yang dibacakan Sekwan.

“Mengingat pentingnya untuk terus melakukan peningkatkan perekonomian, jumlah anggota yang menempati atau duduk di Komisi II ini seharusnya tak seminim itu,” tegas Yulfitni.

Saiful Ardi dari Fraksi Nasdem juga menyebut, sesuai tatib  di setiap komisi mestinya terdapat anggota perwakilan semua fraksi. Jika tetap ditetapkan tanpa memenuhi kriteria itu, ia menilai itu sama halnya mengangkangi aturan DPRD. “Penetapan alat keleng­kapan mestinya  merujuk pada aturan. Kalau seperti ini perlu dilakukan rapat internal fraksi, saat ini saya melihat ada masalah yang terjadi,” ujarnya

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat sebagai pimpinan fraksi yang anggotanya belum ada di Komisi II menyebut, Fraksi Gerindra menunjuk  keanggotaan di Komisi sesuai latar belakang, keahlian dan keinginan.

Sementara itu, tak hanya melakukan  interupsi, pada rapat tersebut sejumlah fraksi menyampaikan keputusan mendadak. Beberapa fraksi melakukan perpindahan anggotanya dari komisi yang disepati sejak pertama ke komisi yang lainnya. Diantaranya dari PKS, Mochklasin yang awalnya di Komisi I pindah ke Komisi V. Gerindra juga memutuskan, Sabrana yang semula di Komisi I dipindahkan ke Komisi V.

Karena tak kunjung ada kata sepakat, berdasarkan saran dari sejumlah anggota, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim akhirnya memutuskan dilakukan rapat antar fraksi. Tapi karena tetap belum menemui kata sepakat akhirnya diputuskan paripurna dengan agenda yang sama dijadwal ulang dilaksanakan besok, tepatnya pukul 14.00.

Terkait ini, informasi yang beredar di lingkungan DPRD Sumbar, paripurna berlangsung alot karena masih belum adanya kesepahaman dalam menetapkan nama-nama anggota pimpinan komisi. (h/mg-len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 04 Januari 2018 - 10:45:48 WIB

    Polemik Jabatan Ketua DPRD Padang, Gubernur Abaikan Penetapan PTUN

    Polemik Jabatan Ketua DPRD Padang, Gubernur Abaikan Penetapan PTUN PADANG, HARIANHALUAN.COM - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didesak untuk segera melaksanakan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, dan mengembalikan jabatan Ketua DPRD Padang kepada Erisman. Sampai sekarang, ja.
  • Jumat, 27 Mei 2016 - 18:23:51 WIB

    Pemprov Masih Tunggu Penetapan Formasi CPNS

    Pemprov Masih Tunggu Penetapan Formasi CPNS PADANG, HALUAN - Pemprov Sumbar masih menunggu penetapan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari Kementerian PAN-RB sebelum memutuskan membuka pendaftaran CPNS di tingkat provinsi..
  • Senin, 25 Januari 2016 - 16:34:22 WIB

    MK-Fauzi Tolak Penetapan KPU Sumbar

    PADANG, HALUAN — Tim Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-Fauzi) me­nya­takan menolak penetapan calon terpilih, Gubernur dan Wakil Gu­bernur Sumbar..
  • Senin, 08 Juni 2015 - 19:08:36 WIB

    Penetapan Lelang Tiga Jabatan SKPD Ditunda

    PADANG, HALUAN — Lelang tiga jabatan yakni Satpol PP, Badan Pengelolaan Ke­uangan dan Aset (BPKA) dan Dinas Pen­da­patan Daerah (Dispenda) sudah ditampilkan di website BKD Padang dan akan diumumkan da.

  • Selasa, 27 Januari 2015 - 18:55:11 WIB

    Busra: SK Penetapan Harga dan Lahan Dikeluarkan Bupati

    PADANG, HALUAN — Sidang lanjutan dugaan korupsi peng­ge­­lem­bungan harga lahan pe­m­­bangunan Rumah Sakit Um­­um Daerah (RSUD) Su­ngai Dareh, Kabupaten Dhar­masraya tahun 2009 yang meli­batk.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM