Gawat, Ketua PN Bebaskan Lagi Koruptor


Rabu, 06 Januari 2016 - 02:41:00 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Seperti yang terjadi pada Selasa (5/1), Pudjo biasa Ke­tua PN Pekanbaru tersebut disapa, kala menjadi Ketua Majelis Hakim, salah seorang terdakwa korupsi ju­ga dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Yakni, Zainul Bahri (47), mantan General Manager Pelindo I Cabang Dumai, yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi docking kapal PT Pelindo I Cabang Dumai.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa Zainul Bahri tidak terbukti sesuai fakta hukum, sebagaimana yang didakwa JPU, baik yang tertuang dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider.

“Membebaskan terdakwa Zainul Bahri dari segala tuntutan JPU. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dari rumah tahanan. Memperbaiki nama baik terdakwa Zainul Bahri. Dan mengembalikan seluruh barang milik terdakwa Zainul Bahri yang sempat disita,” ungkap Ketua Majelis Hakim, Pudjo.

Sementara itu, terhadap terdakwa lainnya, Hartono yang merupakan Kepala UGK PT Pelindo I Medan, Hartono, juga mendapat keringanan. Menurut majelis hakim, Hortono tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primer JPU.

Hakim menyatakan Hartono terbukti bersalah secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana.

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Har­tono dengan pidana penjara selama 2 tahun. Terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar 50 juta atau subsider 1 bulan penjara,” lanjut Hakim Ketua Pudjo.

Menanggapi putusan tersebut, JPU Hendarsyah dari Kejari Dumai menyatakan pikir-pikir selama 7 hari kedepan untuk menentukan sikap, apakah menerima atau menolak putusan tersebut.

Sebelumnya, kedua terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun oleh JPU. Kedua terdakwa juga dibebankan membayar denda masing-masing sebesar 200 juta, atau subsider 6 bulan penjara.

Dalam perkara ini, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti. Terdakwa Hartono, diwajib­kan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp583.264.000 atau subsider 4 tahun penjara. Sedang­kan terdakwa Zainul, diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp800.000.000 atau subsider 4 tahun penjara.

Menurut JPU, perbuatan kedua terdakwa terbukti bersalah dan secara sah meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Masih terkait Hakim Pudjo, sebelumnya Ketua PN Pekanbaru ini juga pernah membebaskan terdakwa kasus dugaan korupsi, yakni Niwen Khairiyah, Arifin Ahmad, Yusri, dan Deki Pramana. Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM), bersama terdakwa lainnya Achmad Mahbub dan Du Nun alias Aguan alias A Nun. (h/dod)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM