Dugaan Ijazah Palsu

KPU Sumbar Konsultasi dengan Pusat


Selasa, 05 Januari 2016 - 04:02:46 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Komisioner KPU Sumbar Muftie Syarfie mengatakan, apapun temuan baru tersebut tidak ada permasalahan. Pihaknya juga sudah membahas apakah bukti ini akan diteruskan dengan pasal 101 atau tidak. Pasal 101 tersebut berbunyi apabila ditemukan dugaan ijazah palsu sebagai persyaratan atau di semua tingkatan pendidikan, maka KPU menyampaikannya pada pihak yang berwenang.

“Nah kami sedang mengkaji pihak yang berwenang ini siapa, dan pasal 101 itu tidak bisa ber­diri sendiri karena ada pasal lain 134 UU terkait tentang hal itu. Kalau ada temuan-temuan yang bersifat administratif itu ke Ba­waslu dan ditindaklanjuti KPU,” ungkap Muftie, Senin (4/1) usai rapat kajian bukti tersebut.

Dikatakan juga, kalau ada dugaan tindak pidana pemilu yang berwenang mengajukan hal tersebut ada tiga yakni, pemantau, masyarakat, dan Panwaslu bu­kan KPU. Untuk itu, ia ingin men­jelaskan posisi KPU.  

“Kami telah melakukan pem­bahasan dan kajian terhadap bukti baru yang dimasukkan oleh paslon MK-FB. Dalam pemba­hasan tersebut ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan de­ngan KPU RI karena ini berkai­tan dengan azas kehati-hatian kami sebagai penyelenggara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari hasil kajian yang dilakukan ada be­berapa yang tidak sejalan antara Undang-undang dan PKPU itu sendiri. Hal ini  yang akan dikon­sultasikan ke pusat. “Apakah KPU boleh meneruskan setelah proses tahapan ini selesai, karena tahapan sudah selesai cuma ada pasal 101 dibunyikan setelah penetapan hasil. Hal inilah yang akan kita tanyakan ke KPU ba­gaimana maksudnya ini apa­kah akan ditindaklanjuti atau bagai­mana. Sementara, pihak MK-FB sudah melaporkan hal yang sama ke Bareskrim,” jelasnya.

Pasal 101 menyatakan kalau ada temuan dan dugaan pemal­suan ijazah palsu maka KPU meneruskan ke pihak yang ber­wenang. Dalam hal ini KPU juga mempertanyakan siapa yang dikatakan pihak yang berwenang tersebut.

“Kalau dalam logika hukum umum, pihak yang berwenang itu polisi. Padahal dalam pidana Bapilu polisi sudah membuat suatu lembaga namanya Gak­kumdu, ada jaksa, pengadilan, dan ada polisi. Nah, apakah kita (KPU) ini ke Gakkumdu itu, dan kemudian kalau sudah dise­rahkan kasus yang sama apakah mesti KPU juga menyerahkan,” ulasnya.

Koordinasi dan konsultasi yang rencananya dilakukan, Sela­sa (5/1) berdasarkan kehati-hatian atau good governance. Selain itu, KPU juga mengkaji dari seluruh aspek hukum.

Terkait pelantikan kepala daerah, ia mengatakan itu bukan lagi ranahnya KPU karena pi­haknya hanya menyampaikan hasil penetapan rekapitulasi paslon kepala daerah terpilih. Penentapan paslon tersebut sa­ngat tergantung pada ada atau tidaknya kasus di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak ada kasus di MK dilakukan pene­tapan, kemudian disampaikan ke DPRD, dan gubernur untuk ditindaklanjuti. (h/mg-rin)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 05 Juli 2018 - 11:10:40 WIB

    Rekap Suara KPU, Mahyeldi-Hendri Menang Telak di Pilkada Kota Padang

    Rekap Suara KPU, Mahyeldi-Hendri Menang Telak di Pilkada Kota Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM –Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Padang yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (4/7), menetapkan Mahyeldi - Hendri Septa mendapatkan suara 212,526 atau 62,92 persen..
  • Kamis, 28 April 2016 - 04:38:37 WIB
    12 Ribu KTA Sudah Didistribusikan

    Perindo Siap Diverifikasi KPU

    PADANG, HALUAN — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Perindo) Sumbar, siap mengikuti verifikasi faktual yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu, juga mengkla.
  • Kamis, 07 April 2016 - 03:31:05 WIB
    Pilkada Jilid II

    Pemprov Sumbar Tunggu Arahan Mendagri dan KPU

    PADANG, HALUAN — Hingga saat ini belum ada keputusan dari Kemendagri dan KPU kabupaten/kota mana saja yang akan menjadi peserta Pilkada serentak gelombang kedua yang dilaksanakan pada 2017. .
  • Rabu, 30 Maret 2016 - 03:58:18 WIB
    Pilkada Payakumbuh dan Mentawai

    KPU Singkronkan Kebutuhan Anggaran

    PADANG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tim TAPD Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Mentawai, hingga kini masih men­sing­kron­kan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkada di kedua daerah..
  • Rabu, 24 Februari 2016 - 14:43:25 WIB

    PAW Dedek Tunggu Keputusan KPU

    Padang, Haluan—Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Dedek Nuzul Putra Anggota DPRD Kota Padang dari Partai Demokrasi In­donesia Perjuangan (PDI-P) ke Aprianto, terus berlanjut. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM