UMKM Harus Punya Izin

17 Daerah Terancam Tak Bisa Dapat KUR


Selasa, 05 Januari 2016 - 04:02:16 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Zirma Yusri ditemui Haluan Senin (4/1) di kantornya menga­takan pemerintah sebe­lum­nya telah mengeluarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan UMKM  dan Permendagri tentang Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pem­­berian izin UMKM di­mana setiap UMKM su­dah harus memiliki Izin UMK (IUMK) yang nan­tinya akan menjadi syarat untuk men­dapatkan KUR.

Hanya saja kata Zirma baru tiga kabupaten/kota yang telah melaksanakan hal ini yaitu Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Agam. Sementara untuk 17 kabupaten/kota lainnya be­lum menindaklanjuti hal ini.

“Padahal sudah dua kali dikirim edaran berupa Per­gub ke kabupaten/kota un­tuk bisa melaksanakan hal IUMK. Tapi baru tiga kabu­paten/kota ini yang me­laksanakan,” paparnya.

Dampaknya nanti kata Zirma nantinya UKM yang tidak mengurus ini tidak bisa mendapatkan KUR. Karena bagi yang mengurus KUR ini akan mendapat nomor ID dari Bank pe­nyalur KUR.

“Nantinya UKM yang men­daftar akan langsung ter­data di Bank penyalur. Ini yang akan menjadi prioritas pihak Bank daripada yang belum punya IUMK,” ung­kapnya.

Saat ini setidaknya ada 5.000 UKM yang telah mendapat IUMK yang terdapat di Kota Padang sebanyak 2.734 UMK, Kota Sawahlunto 1.183 UMK, dan Kabupaten Agam 1.083 UMK.

“Padahal dalam kuotanya kita mendapatkan 13.000 izin UMKM. Tapi yang mengisi baru 5.000. Kita berharap semua UMKM di Sumbar sudah harus mengurus IUMK. Bagi yang sudah punya SIUP tetap bisa dipakai tetapi harus mengurus IUMK,” paparnya.

Sementara untuk KUR 2016 kata Zirma pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut sehingga masih menunggu ins­truksi khusus dari pusat. “Dengan peluang yang diberikan peme­rintah pusat seharusnya kita di daerah bisa meman­faat­kannya,” ungkap Zirma.

Pemerintah kabupaten/kota hingga kecamatan diminta untuk mempermudah bagi pelaku UMKM untuk mengurus IUMK. “Ini tentunya setelah ada Perbub dan Perwako. Jadi diharapkan bisa segera dilakukan pengurusan IUMK ini,” pungkasnya. (h/mg-isr)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 09 Agustus 2018 - 15:16:09 WIB

    617 PNS Pemko Padang Pensiun, Pengajuan 658 CPNS Masih Menunggu

    617 PNS Pemko Padang Pensiun, Pengajuan 658 CPNS Masih Menunggu PADANG, HARIANHALUAN.COM—Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengajukan permintaan 658 formasi umum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tahun ini. .
  • Selasa, 02 Januari 2018 - 10:22:30 WIB

    Persentase Penyelesaian Kasus 2017 Lebih Rendah

    Persentase Penyelesaian Kasus 2017 Lebih Rendah PADANG, HARIANHALUAN.COM – Angka kejahatan di Padang sepanjang tahun 2017 menurun dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja tingkat penyelesaian perkara yang masuk ke jajaran Polresta Padang justru lebih rendah dibanding tahun.
  • Rabu, 22 November 2017 - 04:02:08 WIB

    Bus Rebah Kuda di Bypass KM 17

    Bus Rebah Kuda di Bypass KM 17 PADANG, HALUAN--Sebuah bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) jurusan Padang-Pasaman mengalami rebah kuda dan terperosok ke dalam saluran air di Jalan Bypass KM 17, Padang, Selasa (21/11). Bus yang tengah melaju dari arah Pad.
  • Jumat, 10 November 2017 - 12:02:24 WIB

    Permenhub 108/2017 Diterbitkan, Dishub Segera Tertibkan Angkutan Online

    Permenhub 108/2017 Diterbitkan, Dishub Segera Tertibkan Angkutan Online PADANG, HARIANHALUAN.COM--Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padang, Dedi Henidal menyebutkan, angkutan yang berbasis online akan segera ditertibkan..
  • Rabu, 01 November 2017 - 10:52:55 WIB

    Permenhub 108 Tahun 2017 Berlaku Hari Ini, Organda Minta Angkutan Online Harus Berizin

    Permenhub 108 Tahun 2017 Berlaku Hari Ini, Organda Minta Angkutan Online Harus Berizin PADANG, HARIANHALUAN.COM – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar meminta agar angkutan online di Sumbar bisa segera mengurus izin trayeknya. Karena tanpa izin trayek, angkutan online tersebut termasuk angkutan ilegal. .

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM