Status PNS Daerah Bakal Dihapus


Selasa, 05 Januari 2016 - 04:01:35 WIB
Reporter : Tim Redaksi

“(Presiden) meminta supaya status pegawai negeri ini berlaku nasional. Jadi tak ada lagi pega­wai negeri daerah,” ungkap Men­pan RB Yuddy Chrisnandi, di Jakarta Senin (4/1).

Konsep ini dinilai akan sangat membantu standar penilaian secara nasional. Selain itu, kon­sep ini juga akan berpengaruh terhadap penentuan gaji dan tunjangan PNS serta kenaikan jabatan.

Untuk mewujudkan rencana itu, landasan hukumnya tengah disiapkan. Yakni melalui Ranca­ngan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, sebagai turunan dari undang-undang Aparatur Sipil Negara.

Yuddy menilai konsep ini akan sangat membantu standar penilaian secara nasional. Di mana juga akan berpengaruh terhadap penentuan gaji dan tunjangan pegawai serta kenaikan jabatan.

“Konsekuensinya itu sebagai pemersatu nasional. Terus ke­mudian penilaian. Kinerja itu orientasinya bukan prosedur lagi tetapi hasil. Jadi setiap promosi harus memperhatikan rekam jejak dan capaian dari setiap orang yang akan dipromosikan,” paparnya.

Selain itu, PNS juga tidak akan menetap di satu daerah. Ada peluang digeser dari satu daerah ke daerah lain, termasuk dari pusat. “Jadi dia pada jenjang tertentu, itu bisa mutasi ke ber­bagai wilayah,” tegas Yuddy.

Pemerintah akan menetapkan sertifikasi untuk segala jabatan. Agar jabatan yang diisi oleh orang yang sesuai dengan kemam­puannya.

“Untuk jabatan-jabatan apa pun di pusat atau daerah itu tidak boleh asal taruh, itu harus orang yang memiliki sertifikasi jabatan. Seperti di daerah misalnya orang guru agama menjadi kepala dinas pendidikan. Yang gitu-gitu itu nggak boleh. Jadi ke depan lem­baga-lembaga pemerintah itu harus menyelenggarakan sekolah atau kursus yang memberikan sertifikasi kedinasan,” jelasnya. (dtc/sis)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 06 Juni 2018 - 11:01:15 WIB

    Pemerintah Akan Selesaikan Status Tenaga Honorer K2

    Pemerintah Akan Selesaikan Status Tenaga Honorer K2 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Pemerintah akan menyelesaikan status Tenaga Honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku..
  • Jumat, 29 Desember 2017 - 15:49:54 WIB

    Pertanyakan Status PT Semen Padang, Andre Rosiade Tulis Surat Terbuka untuk Presiden

    Pertanyakan Status PT Semen Padang, Andre Rosiade Tulis Surat Terbuka untuk Presiden PADANG, HARIANHALUAN.COM—Tokoh muda minang, Andre Rosiade menulis surat terbuka untuk Presiden RI Joko Widodo..
  • Rabu, 07 September 2016 - 13:51:46 WIB
    Menkumham: Saya Bisa Dipidana jika Arcandra Stateless

    Status WNI Arcandra tak Bisa Diganggu Gugat!

    Status WNI Arcandra tak Bisa Diganggu Gugat! Oleh karena itu, Yasonna memutuskan akan meneguhkan kewarganegaraan Arcandra. Peneguhan terhadap status kewarganegaraan Arcandra ini berdasarkan prinsip non-stateless atau tidak mengakui asas apatride dengan menggunakan Pasal.
  • Selasa, 24 Mei 2016 - 04:59:05 WIB

    Status Gunung Sinabung Masih Awas

    Status Gunung Sinabung Masih Awas MEDAN, HALUAN — Status Gunung Sinabung, Karo, Sumatera Utara, masih tetap dalam status awas. Hingga saat ini jumlah korban jiwa tetap sebanyak tujuh orang dari total yang terkena luncuran awas panas sebanyak sembilan orang..
  • Senin, 04 April 2016 - 03:55:14 WIB

    103 Kabupaten Berstatus Tertinggal

    JAKARTA, HALUAN — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan sebanyak 84,42 persen atau sekitar 103 kabupaten tertinggal berada di kawasan timur Indonesia..

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM