Tiga Menterinya Urutan Buncit Rapor Kinerja

PKB: Menteri Yuddy Chrisnandi Buat Gaduh


Selasa, 05 Januari 2016 - 03:49:30 WIB
Reporter : Tim Redaksi

“KemenPANRB ini me­mang mestinya men­yam­paikan rilisnya berdasarkan parameter yang jelas. Dia dapat nomor 4 terbaik itu jadi pertanyaan kita,” ucap Sekretaris Fraksi PKB, Ja­zilul Fawaid, Senin (4/1).

Jazilul heran, selain ka­rena KemenPANRB berada di urutan keempat ke­men­terian paling akuntabel, tiga kementerian yang dipegang menteri asal PKB nilainya jeblok. Dari 77 ke­men­teri­an/lembaga, Kemenpora di urutan 74, Kementerian Desa dan PDT urutan 73 dan Kemenakertrans urutan 66.

“Kayak jeruk makan jeruk, jangan politisir ke­adaan. Membuat suasana tambah gaduh,” kritiknya, seperti dilansir detik.com.

Oleh karenanya, Jazilul mengingatkan Men­PAN­RB, Yuddy Chrisnandi agar tak membuat kegaduhan. Setelah gaduh dengan be­berapa janji dan surat eda­ran KemenPANRB, kali ini gaduh dengan rilis yang dibuatnya sendiri.

Jazilul mengatakan, ur­u­san evaluasi bisa di­serah­kan pada lembaga lain yang lebih kompeten. Jangan oleh KemenPANRB yang ikut menilai ke­men­terian­nya sendiri dan diketahui hasilnya masuk 4 tertinggi. Misal, urusan keuangan biarkan BPK yang menge­valuasi.

“Jadi jangan buat ke­ga­duhan. Sama seperti dulu jangan rapat di hotel dan lain-lain, jadi gaduh. Nggak ada impactnya ke ma­syara­kat. Jadi buat saya hanya mem­perkeruh saja,” tegas Wakil Ketua Banggar DPR itu.

PDIP Tegaskan Itu Kewenangan Jokowi

Terpisah, Sekjen PDIP, Has­to Kristiyanto men­g­kritik rapor akuntabilitas kinerja menteri kabinet ke­rja yang dilakukan Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi yang membeberkan hasil rapor akuntabilitas kinerja menteri kabinet kerja. Me­nurut, Hasto yang ber­we­nang mengevaluasi kinerja menteri adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Menilai kinerja men­teri adalah kewenangan pre­siden, DPR saja tidak punya kewenangan menilai untuk menjatuhkan menteri,” kata Hasto, Senin (4/1).

Hasto mengatakan, Pre­siden yang memilih dan menempatkan menteri da­lam jajaran kabinet kerja. “Tapi, dalam konteks me­nge­valuasi kinerja menteri itu adalah kewenangan Pre­siden,” tegas Hasto, seperti dilansir merdeka.com.

Seperti diketahui, Ke­men­PANRB melakukan penilaian akuntabilitas ter­hadap instansi dan lembaga pemerintah dalam 1 tahun. Penilaian ini dilakukan oleh 5 lembaga yakni Men­PAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ko­misi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Yuddy Chris­nandi mengatakan, jika tu­ju­an penilaian ini adalah untuk menilai kinerja per­tang­gungjawaban atas hasil (outcome) terhadap peng­gunaan anggaran dalam ra­ng­­ka mewujudkan pe­me­rintahan yang berorientasi kepada hasil (result orien­ted government).

“Kita juga memberikan saran perbaikan untuk me­ning­katkan kinerja dan pe­ngua­tan akuntabilitas in­s­tansi pemerintah,” ujarnya.

Dalam penilaian akun­tabilitas tersebut dibagi kedalam 4 kategori yakni AA dengan nilai 90 - 100, BB dengan nilai 70-80, CC dengan nilai CC dengan nilai 50-60, D dengan nilai 0-30. Dari 77 kementerian dan lembaga yang dinilai, Kementerian Keuangan, KPK, Kementerian Kelau­tan Perikanan, dan Badan Pemeriksa Keuangan men­dapat penilaian tertinggi, sementara Komisi Pe­mi­lihan Umum (KPU) men­dapat penilaian CC. Ke­men­terian PANRB sendiri ha­nya mendapat penilaian BB. (h/nas)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM