Revisi UU Penyandang Disabilitas Segera Rampung


Senin, 04 Januari 2016 - 03:20:29 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Ran­cangan Undang-undang (RUU) yang menjadi tang­gung jawab komisinya itu,  yakni RUU tentang Penyan­dang Disabilitas dan RUU tentang Penye­lengga­raan Haji dan Umrah.

“Diharapkan,  kedua RUU ini akan disahkan men­jadi UU pada awal ta­hun 2016 ini,” kata Saleh dari Fraksi Partai Amanat Nas­ional (PAN) Sabtu (2/1).

Legislasi sejak lama,  memang dinilai menjadi problem DPR. Tahun ini , legislasi yang diselesaikan DPR periode 2014-2019 hanya hitungan jari ter­masuk di dalamnya hasil ratifikasi.

Saleh mengatakan,  sete­lah dua RUU tersebut maka Komisi VIII akan menyisir produksi legislasi lainnya yang masuk dalam daftar prioritas legislasi nasional (prolegnas) 2016 antara lain RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

“Diharapkan,  pada akhir tahun 2016 kedua UU itupun dapat diselesaikan. Dengan begitu,  tugas dan tanggungjawab Komisi VIII dalam bidang legislasi dapat diselesaikan,” kata Ketua Komisi yang mengurusi bidang keagamaan dan sosial ini. (h/net)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 26 September 2018 - 13:02:51 WIB

    Demi Honorer dan Pegawai Kontrak, DPR akan Segerakan Revisi UU ASN

    Demi Honorer dan Pegawai Kontrak, DPR akan Segerakan Revisi UU ASN JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - DPR RI bertekad segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Revisi UU ASN). Karenanya, DPR RI memint.
  • Jumat, 02 Desember 2016 - 00:27:46 WIB

    Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Ormas

    JAKARTA, HALUAN — Pemerintah akan segera me­ng­a­jukan revisi UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Revisi tersebut, untuk memperketat pendirian ormas dan saksinya diper­tegas bagi yang melakukan pelanggaran..
  • Sabtu, 04 Juni 2016 - 04:43:21 WIB

    KPU Keberatan dengan Revisi UU Pilkada

    KPU Keberatan dengan Revisi UU Pilkada JAKARTA, HALUAN —Tidak pernah di­ungkap ke publik, DPR diam-diam membuat pasal dalam revisi UU Pilkada yang telah disahkan dengan memangkas kemandirian para penyelenggara pemilu. Pemangkasan kemandirian itu disusun dalam P.
  • Jumat, 20 Mei 2016 - 03:57:32 WIB
    Beda Pandangan Pemerintah dan DPR

    Pembahasan Revisi UU Pilkada Dipastikan Alot

    JAKARTA, HALUAN — Pem­bahasan revisi UU Pil­kada dipastikan akan ber­langsung alot karena antara pemerintah dan DPR masih berbeda pandangan dalam hal mundur atau tidaknya anggota MPR/DPR/DPD/DPRD jika mencalonkan diri da.
  • Rabu, 20 April 2016 - 02:32:55 WIB

    DPR Ungkap Tujuh Poin Revisi UU Pilkada

    JAKARTA, HALUAN — Wa­­kil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy me­ngung­k­apkan, tujuh poin krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang no­mor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, yang ditargetkan selesai pada 29 April 2016..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM