Hukum Buta, Keadilan Meraba


Sabtu, 02 Januari 2016 - 04:06:34 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Hukum Buta, Keadilan Meraba

Di samping sebagai makhluk sosial manusia juga merupakan makhluk tuhan yang dianugerahi nafsu yang mendorongnya untuk bertindak . Nafsu inilah yang dapat menjadi sebuah bencana apabila tidak dikendalikan. Oleh karena itu benar adanya dengan apa yang dikatakan oleh Hobbes “hommo homi­ni lupus bellum contra om­nes” bahwa manusia ibarat serigala yang ganas dan sa­ling memangsa satu dan yang lainnya.

Mengatasi problema ma­­nu­sia yang nantinya sikut menyikut kepentingan de­ngan manusia lainnya maka dibentuklah sebuah instru­men yang lazim dikenal dengan sebutan hukum. Dengan hukum manusia memiliki keharusan untuk saling menghormati dan menjaga hak hak manusia lainnya serta melakukan kewajiban kewajiban demi terciptanya keadilan dan ketentraman hidup ber­ma­sya­rakat. Hukum juga diha­rapkan dapat me­ng­a­ko­mo­dasi ke­mung­ki­nan-kemung­kinan yang ter­ja­di di masa yang akan da­tang melalui pembentukan instrumen hukum baik be­ru­pa pera­turan perundang-undangan maupun kelem­bagaannya. Hukum di­ang­gap sebagai a tools social of engeneering atau alat reka­yasa sosial, oleh karena itu suatu kenis­cayaan kiranya di dalam masyarakat ada hu­kum (ubi societes ibi ius).

Hukum merupakan “ben­­­da mati” jika hanya dibiarkan tergeletak begitu saja tanpa dipatuhi dan dija­lan­kan, oleh karena itu per­lu adanya upaya penegakan hukum. Penegakkan hukum sejatinya tak bisa disan­darkan kepada aparat pene­gak hukum saja atau kepada masyarakat saja. Instrumen hukum berupa peraturan perundang undangan yang demokratis dan aspiratif, sarana dan prasana , mora­litas aparat penegak hukum serta kesadaran hukum ma­sya­rakat merupakan point penting dalam sistem hu­kum untuk mewujudkan penegakan hukum. Pene­gakan hukum diperuntukan untuk mewujudkan kepas­tian hukum dan menjamin rasa keadilan masyarakat. Keadilan merupakan harga mati yang tak bisa ditawar terlebih dinegeri yang telah mela­kukan reformasi sejak 17 tahun silam.

Potret Buram Keadilan

Sungguh miris jika kita ban­dingkan apa yang men­jadi cita hukum dengan kondisi real di masyarakat saat ini. Keadilan meru­pakan barang mewah yang hanya bisa dicicipi oleh segelintir kalangan. Pernya­taan tersebut tidak hanya sekedar isap jempol belaka. Miris kita menyaksikan saat keadilan dijauhkan dari masyarakat yang sangat mem­butuhkannya. Kasus Faisal Budri dua kakak beradik yang tewas pasca disiksa oleh aparat kepo­lisian  di tahanan Kepolisian Sektor (polsek) Sijunjung pada akhir tahun 2011 me­ru­pakan tamparan keras bagi kita penyuara keadilan. Betapa tidak saat Penga­dilan Negeri I B Sijunjung Suma­tera Barat menyatakan bah­wa kematian kakak beradik Faisal Budri adalah penga­niayaan bukanlah penyik­saan. Kekecewaan bertam­bah ketika amar putusan terhadap pelaku yang mem­bawa kakak beradik tersebut ke liang lahat hanya dihu­kum beberapa tahun saja dan banyak kalangan pegiat hak asasi manusia menya­yangkan putusan tersebut. Suatu putusan yang sangat dipertanyakan karena yang melakukannya adalah apa­rat penegak hukum yang seharusnya masuk dalam katagori “penyiksaan”. Jelas ini menyalahkan jargon su­pre­masi hukum dalam mar­zab rule of law.

Potret buram keadilan di negri ini tidak hanya terjadi di Sijunjung saja. 20 November 2015 lalu Iwan Mulyadi pemuda yang di­tem­bak polisi sektor Kinali Pasaman Barat yang hingga kini lumpuh menyurati Pre­si­den Joko Widodo untuk meminta pertang­gung­jawa­ban atas kelumpuhan se­umur hidup yang harus dipi­kulnya. Iwan dalam surat kecilnya tersebut meminta Presiden dan Polri meng­ganti kerugian atas dirinya. Padahal ganti kerugian yang dituntut Iwan tersebut me­ru­pakan perintah dari Mah­kamah Agung dan peme­rintah seharusnya tak ber­belit atas hak yang seha­rusnya diperoleh Iwan.

Simanjuntak dalam arti­kelnya yang berjudul Tin­jauan Umum tentang Perlin­dungan Hukum dan Kon­trak Franchise (2011), meng­artikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk men­jamin adanya kepastian hu­kum untuk memberi perlin­dungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Sungguh pilu negara hu­kum ini. Jangan sampai hukum yang mulia sebagai junjungan, diinjak sendiri oleh mereka yang mengaku penegak keadilan. Kepo­lisian, Kejaksaan dan Penga­dilan itu ada untuk rakyat, bukan untuk melindungi mereka sendiri. Asas persa­maan di depan hukum itu dipertanyakan lagi. Berkaca dari pengalaman diatas , penulis teringat kalimat Andi Hamzah bahwa hu­kum tidak mengenal anak atau cucu, kawan atau la­wan; harus ditegakkan kepa­da siapa pun dengan adil (Andi hamzah : 2011).

Berbagai permasalahan ter­hadap kesenjangan ke­adilan negeri ini tentu tak bisa didiamkan begitu saja. Friedmann berpendapat ada tiga faktor kunci pene­gakan hukum yang salah satunya adalah aparat pene­gak hukum. Jika kita cer­mati cenderung penegakan hukum untuk mencapai ke­adilan tersandung pada mo­ralitas aparat penegak hu­kum yang tidak memiliki integritas terhadap pene­gakan hukum sehingga wa­jar saja jika kita acap kali melihat kesenjangan akses keadilan terlebih lagi bagi masyarakat menengah keba­wah. Pekerjaan berat bagi pemerintah untuk men­disiplinkan dan mena­nam­kan nilai nilai yang sesung­guhnya diharapkan oleh masyarakat kepada aparat penegak hukum.

 “Fiat Justitia Ruat Coe­lum” , Tegakkan keadilan meskipun langit akan run­tuh begitu kurang lebih ucap seorang Gubernur Romawi Lucius Calpurnius Piso Cae­so­ninus. Adagium tersebut menggambarkan kepada kita bahwa bagai­manapun kondisi dan ke­adaannya , hukum tetaplah hukum dan tidak ada yang bisa menge­nyam­pingkan hukum terse­but. Jangan sampai hukum dan ke­adi­lan hanya berdiri gagah dinegri khayalan. (*)

 

WIDYA ARZIL RIGITA
(Wakil Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa dan
Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Fakultas Hukum Universitas Andalas)
 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 24 Desember 2016 - 01:51:06 WIB

    Hukum Aspiratif di Fatwa MUI

    Dua Fatwa Majelis Ulama Indo­nesia (MUI) menyita perhatian kita akhir-akhir ini. Pertama terkait Pernyataan Basuki Tjahaja Pur­nama tanggal 11 Oktober 2016 tentang videonya di Kepulauan Seribu. Kedua soal Hukum Menggunakan .
  • Jumat, 18 November 2016 - 00:20:26 WIB

    Kasus Ahok dan Akibat Hukumnya

    Kasus Ahok dan Akibat Hukumnya Pene­tapan Basuki Tj­a­haja Purnama alias Ahok sebagai ter­sangka, dalam kasus dugaan tindak pidana pe­no­daan agama oleh Bareskrim Polri, pada Rabu (16/11) ke­marin tetap merupakan isu aktual yang layak untuk di­jadi.
  • Jumat, 11 November 2016 - 00:34:27 WIB

    Ahok, Penistaan Agama dan Supremasi Hukum

    Ahok, Penistaan Agama dan Supremasi Hukum Terlalu banyak isu penting dan menarik dalam minggu ini yang bisa dituliskan ke dalam Catatan Kamisan. Setelah mencatat soal toleransi beragama di Australia pada Kamis lalu, semingguan ini saya dipenuhi dengan berbagai kegiat.
  • Rabu, 02 November 2016 - 01:18:43 WIB

    Mafia Hukum di Negara Hukum

    Mafia Hukum di Negara Hukum Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum adalah alat yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Melalui Hu.
  • Senin, 03 Oktober 2016 - 03:29:31 WIB

    Quo Vadis Reformasi Hukum di Era Jokowi

    Quo Vadis Reformasi Hukum di Era Jokowi Cakupan reformasi hukum sangatlah luas, yang dapat meliputi reformasi konstitusi, reformasi legislasi, reformasi peradilan, reformasi aparat penegak hukum (apgakum), penegakan hukum untuk pelanggaran HAM serta menumbuhkan bud.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM