Surat Saldi dan Agenda Anti Korupsi


Kamis, 31 Desember 2015 - 04:38:53 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Surat Saldi dan Agenda Anti Korupsi Mohammad Isa Gautama

Meskipun kita baru bisa membaca surat itu pada 16 Desember di media massa, namun teks utuhnya sudah beredar di media sosial secara berantai sejak 10 Desember 2015. Perlu dicatat, Profesor Saldi bukan sekali ini saja menulis surat ke Presiden. Pada 2 Oktober 2015 lalu, ia juga mengirim surat bersama-sama dengan 71 akademisi lainnya meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung menghentikan kasus dugaan pemberian keterangan palsu yang menjerat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bambang Widjojanto.

Aspirasi Publik

Membaca surat itu, tergam­bar betapa kegusaran seorang guru besar dan penggiat antiko­rupsi yang juga pernah meraih Bung Hatta Anti Corruption Award itu sudah mencapai ubun-ubun. Pun secara garis besar, surat itu seperti mewakili galiga­man-nya seluruh lapisan masya­rakat yang rindu akan ketegasan nyata Presidennya menyikapi berbagai indikasi pelemahan lembaga terdepan dalam pembe­rantasan korupsi, yaitu KPK.

Hal yang menarik, penerima surat adalah sesama peraih Bung Hatta Anti Corruption Award, bedanya jika Saldi meraihnya pada 2004, maka Jokowi men­dapatkannya pada 2010. Kita bergidik sekaligus bangga dengan keseluruhan redaksi konten su­rat. Keseluruhan bagiannya ter­nyata tidak hanya menyiratnya kemarahan dan kritik kons­truktif, namun juga perhatian yang sangat besar agar pemimpin berhati-hati memilih kebijakan yang tepat dan menepati janji.

Dalam surat yang panjangnya 8 paragraf ini, ada 3 kata kunci yang ditulis paling banyak, yaitu KPK disinggung sebanyak 22 kali, Korupsi (dengan atau tanpa digandeng dengan kata lainnya) 11 kali, dan Nawacita ditulis 5 kali. Di awal surat Saldi me­ngung­kapkan kembiraan sekali­gus pujiannya akan ekspresi kemarahan Presiden di beberapa hari menjelang pencoblosan Pemilukada serentak 2015.

Pujian Profesor (yang mena­matkan jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 nya dengan nilai terbaik, serta sehari-hari adalah Direktur Pusat Studi Konsitusi di Universitas Andalas di samping aktif-produktif menulis artikel dan kolom terutama di Kompas), adalah pujian yang jauh basa-basi atau sekadar angkek talua. Pujian itu, mengutip isi surat, adalah pujian yang berangkat dari anali­sis bahwa kemarahan Presiden adalah ‘kemarahan yang konstitu­sional’ (alinea pertama, kalimat ketiga).

Bagian berikutnya di paragraf kedua, Saldi mulai mengkritik beralaskan fakta, betapa ternyata Jokowi tidak menunjukkan sikap serupa saat di awal 2015 dua orang pimpinan KPK (Bambang Widjojanto-Abraham Samad) dijadikan tersangka, ditambah kala Novel Baswedan, penyidik senior KPK mendapat perlakuan yang sama. Argumentasi Saldi diper­kuat dengan sinyalemen (yang menjurus ke fakta real) bahwa proses hukum kepada ketiga tokoh tersebut sarat rekayasa.

Selanjutnya, Saldi mengingat­kan komitmen Jokowi yang ter­tuang dalam cetak biru program pemerintahan Jokowi-JK yang tersusun dalam Nawacita.  Pengi­ngatan komitmen itu mengerucut tajam ke dalam pragraf berikut­nya berupa seruan agar Presiden menolak revisi UU KPK secara tegas. Ajakan Saldi juga tidak berdasarkan isapan jempol, me­ngingat media (saat surat itu dirilis ke publik) memberitakan kesepakatan di gedung DPR yang memasukkan revisi UU KPK sebagai bagian dari agenda Pro­legnas (Program Legislasi Na­sional).

Alinea berikutnya seolah mengumumkan ke publik ke­mung­kinan lupa atau pura-pura lupanya seorang Jokowi sebagai Presiden yang pernah menya­takan menolak segala bentuk pelemahan KPK di poin huruf h, bagian penegakan hukum, Na­wacita.

Penutup di dua paragraf ada­lah penutup yang ‘manis’, santun, namun tidak mengurangi kekri­tisan dan ketajaman argumen dari seorang aktivis anti korupsi yang dikenal termasuk ke dalam jajaran tokoh yang paling gigih-berani menyuarakan semangat anti korupsi di Indonesia. Me­ngutip sebagian alinea ketujuh, “Jujur saja, dari semua calon presiden yang pernah ada sejak rezim pemilihan langsung, pre­siden dan wakil presiden, goresan dalam Nwacita dapat ditasbihkan sebagai untaian janji yang paling tegas terhadap KPK dan agenda pemberantasan korupsi.”

Alinea terakhir, meski ada kata ‘ancaman’, Saldi sesung­guhnya mencoba untuk menukik ke relung terdalam cita-cita rakyat Indonesia, yang sudah lama dijajah oleh gelombang kasus-kasus korupsi yang nota bene sebagian besar dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini. Saldi mengkuatirkan masa depan pemberantasan korupsi, yang sudah demikian bergelora di awal kepemimpinan Jokowi, menjadi suram dan terancam padam jika pucuk pemimpin negara hanya berhenti di titik kemarahan sema­ta, tanpa aksi dan kebijakan nyata.

Satu hal yang menyeruak di benak publik, surat itu jangan-jangan menyiratkan pula kesu­litan akses langsung sang akade­misi terhadap presidennya, se­hingga harus membuat surat, di tengah kecanggihan media dan teknologi informasi. Di sisi lain, eksistensi surat tersebut justru menguntungkan publik dan men­junjung nilai-nilai transparansi, manakala seluruh uneg-uneg dan ide konstruktif seorang Saldi Isra bisa disimak seksama oleh sege­nap komponen masyarakat.

Menanti Respon Positif

Merupakan suatu hal penting menanti respon presiden atas surat yang bagai permata di tengah banjir kritik dan resistensi publik, menyikapi sengkarut skandal saham Freeport, agenda pelemahan KPK via rencana revisi UU KPK. Adalah urgen menanti bagaimana respon itu diwujudkan ke dalam kebijakan yang tegas-konstitusional dalam upaya pemerintah yang (katanya) berada di garis terdepan pembe­ran­tasan korupsi bersama rakyat.

Apalagi, komisioner KPK jilid terbaru sudah dilantik Presi­den secara resmi sejak 21 Desem­ber 2015 lalu. Sebagaimana sudah kita simak di berbagai sumber, kelima komisioner didu­ga kuat belum merefleksikan sosok yang benar-benar mencer­minkan konsistensi dan militansi dalam penegakan agenda pem­berantasan korupsi.

Ke depan, media dan seluruh elemen publik tentu harus terus ikut mengawal apa pun terkait poin-poin keresahan yang sudah diingatkan oleh Prof. Saldi. Tahun 2016 adalah tahun pem­buktian, apakah keresahan Saldi melalui suratnya mampu dijawab secara responsif-akomodatif tidak saja oleh Jokowi sebagai alamat tujuan surat, namun juga KPK beserta Kejaksaan dan Ke­polisian, bahkan DPR dan selu­ruh jajaran pemerintah daerah dalam mengawal dan mencapai cita-cita Indonesia bersih dari korupsi. ***

 

MOHAMMAD ISA GAUTAMA
(Pengajar Komunikasi Politik, UNP, Anggota Dewan
Pendiri Lembaga Antikorupsi Integritas)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 01 Juni 2016 - 18:32:31 WIB

    Surat Terbuka Korban Kapal Tenggelam di Pariaman

    Surat Terbuka Korban Kapal Tenggelam di Pariaman Peristiwa tenggelamnya kapal wisata di Pantai Gandoriah, Kota Pariaman pada Minggu (29/5), masih meninggalkan polemik. Salah satunya surat terbuka yang beredar di media sosial yang ditujukan kepada Walikota dan Wakil Walikota.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM