Guru Pembimbing Khusus dalam Inklusi


Kamis, 31 Desember 2015 - 04:25:44 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Guru Pembimbing Khusus dalam Inklusi

Sehu­bu­ngan dengan itu, sa­lah sa­tu langkah teknis yang di­la­ku­kan pemerintah In­­do­ne­sia adalah menye­leng­­­gara­kan sekolah inklusi  ba­­gi anak berkebutuhan khu­­sus ber­dasarkan Per­men­­­diknas No. 70 tahun 2009.

Sejak keluarnya Per­men­­diknas No. 70 tahun 2009 tersebut, secara berta­hap mulailah kota bahkan pro­vinsi yang ada di Indo­ne­sia mencanangkan seba­gai kota ataupun provinsi in­klusif. Termasuk di­anta­ra­nya kota Payakumbuh, dan yang baru-baru ini kota wi­sata Bukit­tinggi yang pok­ja inklusinya langsung di­ketuai oleh Kadis Pen­di­dikan Pemuda dan Olah Ra­ga kota Bukittinggi, serta ko­ta Padang sendiri telah men­jadi kota inklusif dan akan menuju provinsi inklu­sif.

Pada penyelengggaraan sekolah inklusi dibutuhkan insrument input memadai sebagai penunjang keber­hasilan program iklusifitas. Salah satu diantaranya ada­lah peran dari Guru Pem­bimbing Khusus (GPK) atau Guru Pendidikan Khu­sus yang dikenal saat ini. GPK adalah guru yang ber­tu­gas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler yang berkua­lifikasi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau yang per­nah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusi. Guru Pem­bim­bing Khusus adalah guru yang memiliki kuali­fikasi /latar belakang Pen­didikan Luar Biasa (PLB) yang bertugas  menjem­ba­tani kesulitan Anak Berke­butuhan Khusus (ABK) dan guru kelas/mapel dalam proses pembelajaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya.

Keberhasilan penye­leng­­­garaan sekolah inklusi, sa­­ngat ditentukan oleh stek­hol­­der, pemangku tugas se­ba­gai pelaksana sekolah in­klu­si. Maka merupakan sua­tu keharusan mereka adalah orang-orang yang paham akan inklusi itu sendiri, da­lam artian mere­ka adalah orang-orang yang ahli dibi­dang­nya. Disam­ping itu, peran dari Guru Pem­bim­bing Khusus juga me­rupa­kan faktor penentu ke­­ber­hasilan dalam mewu­jud­kan sekolah inklusi. Hal ini dikarenakan, Guru Pem­­bimbing Khusus (GPK) merupakan guru yang ter­libat dan ber­hadapan lang­sung dengan  Anak Ber­ke­butuhan Khusus (ABK) di sekolah inklusi. Jika suatu sekolah telah menye­leng­garakan sekolah inklusi, suatu yang mustahil akan berhasil jika tidak adanya GPK sebagai ujung tombak keberhasilan penye­leng­ga­raan sekolah inklusi.

Peran dan Tugas Guru Pembimbing Khusus

Guru Pembimbing Khu­sus (GPK) sebagai cen­ter of education yang mem­pu­nyai tugas penting dalam pendampingan anak ber­ke­bu­tuhan khusus, mem­pu­nyai tugas dan peran dalam penyelenggaraan sekolah inklusi yang dijabarkan da­lam Permendiknas No. 70 tahun 2009 yang meliputi:  (1) menyusun instrumen asesmen pendidikan ber­sa­ma-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran, (2) membangun system koor­di­nasi antara guru , pihak sekolah dan orang tua peser­ta didik, (3) melaksanakan pendampingan anak berke­lainan pada kegiatan pem­belajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru ma­ta pelajaran/guru bidang stu­di, (4) memberikan ban­tuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang me­nga­lami hambatan da­lam mengikuti kegiatan pem­belajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pe­nga­yaan, (5) memberikan bimbingan secara berke­si­nam­bungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkelainan selama mengikuti kegiatan pembe­la­jaran, yang dapat dipa­hami jika terjadi pergantian guru, (6) memberikan ban­tuan (berbagi pengalaman) pa­da guru kelas dan/atau gu­ru mata pelajaran agar mere­ka dapat memberikan pela­ya­nan pendidikan kepada anak-anak berkelainan.

Adanya kewajiban beru­pa tugas, tentunya juga ha­rus dibarengi adanya hak yang harus diperoleh oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) menyangkut pelak­sanaan tugas-tugasnya. GPK perlu pengakuan atas tugas yang dilaksanakan, baik berupa SK sebagai GPK dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan se­tem­pat. Selanjutnya juga  pengakuan atas jam menga­jar di sekolah inklusi yang berhubungan langsung de­ngan Angka Kredit sebagai bahan untuk kenaikan pang­kat. Disisi lain, GPK disam­ping bertugas di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai sekolah induknya, mereka juga harus datang ke sekolah inklusi yang menjadi tang­gung jawabnya. Tidak ja­rang, jarak yang ditempuh tidaklah dekat, artinya tidak bisa hanya dengan berjalan kaki. Berkaitan dengan hal tersebut tidak dipungkiri mereka harus me­nge­luar­kan biaya perjalanan, hal ini diharapkan menjadi per­hatian, khususnya dari pe­mangku tugas yang diberi wewenang dalam penye­leng­garaan sekolah inklusi.

Hal lain yang juga mesti ja­di perhatian  bagi penye­leng­­gara sekolah inklusi ada­lah, penerimaan dan pe­ngakuan warga sekolah ter­ha­dap keberadaan Guru Pem­bimbing Khusus (GPK) di sekolah inklusi. Ke­ha­diran mereka dinan­ti­kan dan di­butuhkan oleh warga seko­lah khususnya guru kelas dan guru mata pelajaran. Mereka dalam bertugas bukan ber­diri sen­diri, namun saling ber­ko­laborasi dalam me­nangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Tidak jarang terjadi mi­sun­derstanding antara pihak sekolah inklusi mengenai peran dari Guru Pem­bim­bing Khusus (GPK) di seko­lahnya. Tanggung jawab ter­hadap anak berkebutuhan khusus dikelasnya tetap dipegang oleh guru kelas, bukan diserahkan sepe­nuh­nya kepada GPK. Melain­kan antara guru kelas dan GPK saling bekerjasama dalam melayani anak berke­butuhan khusus, mulai dari mengidentifikasi anak, me­nga­sesmen anak, sampai kepada menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi anak tersebut. Program Pembelajaran In­di­vidual (PPI) ini terkadang ju­ga tidak semua anak ber­ke­butuhan khusus mem­bu­tuhkannya. Disinilah GPK berperan yaitu sebagai tem­pat berbagi pengalaman bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, karena tidak semua guru di sekolah regu­ler paham siapa dan bagai­mana menghadapi  Anak  Berkebutuhan Khusus serta apa pembelajaran yang di­bu­tuhkan mereka sesuai dengan kekhususan anak tersebut.

Rendahnya peran beru­pa kinerja guru inklusif, dalam hal ini GPK,  guru kelas dan guru mata pela­jaran, diperkuat oleh te­muan penelitian yang dila­kukan oleh Tim Helen Kel­ler Internasional (2011)  di beberapa provinsi, salah satunya Daerah Khusus Ibu­kota  Jakarta. Menjelaskan bahwa guru dalam mem­peroleh pengetahuan dan keterampilan  hanya mela­lui program sosialisasi. Da­lam konteks birokrasi pro­gram sosialisasi lebih ditu­jukan untuk persamaan per­sepsi dalam pelaksanaan  suatu program daripada peningkatan kompetensi. Artinya guru belum men­dapat bekal kompetensi yang memadai dalam me­nga­jar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada seko­lah penyelenggara inklusi. Sekolah inklusi adalah seko­lah yang memberikan ke­sem­patan kepada Anak Ber­kebutuhan Khusus untuk belajar bersama-sama de­ngan anak pada umumnya di kelas yang sama.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pen­didik keahlian khusus da­lam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dalam Per­men­diknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Im­ple­mentasi Pendidikan In­klusi, ada 8 (delapan) kom­ponen yang harus men­da­pat­kan perhatian dari pe­mang­ku kepentingan (stake­holder) sekolah inklusif, yaitu : (1) peserta didik, (2)kurikulum, (3) tenaga pendidik, (4) kegiatan pem­be­laran, (5) penilaian dan sertifikasi, (6) manajemen sekolah, (7) penghargaan dan saksi, (8) pember­da­yaan masyarakat. Tenaga Pendidik yang terdapat da­lam point ke tiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama men­didik, mengajar, mem­bim­bing, mengarahkan, me­la­tih, menilai, dan menge­valuasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi.

Tenaga pendidik meli­pu­ti: guru kelas, guru mata pela­jaran, (Pendidikan Agam, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan Guru Pem­bimbing Khusus (GPK). Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi anak berke­bu­tu­han khusus dalam pro­ses belajar mengajar di kelas reguler yang berkua­lifikasi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau yang per­nah mendapatkan pelatihan ten­tang penyelenggaraan seko­lah inklusif. Guru Pem­bimbing Khusus adalah guru yang memiliki kuali­fikasi /latar belakang pendi­dikan luar biasa yang bertu­gas  menjembatani kesulitan Anak Berkesulitan Belajar (ABK) dan guru kelas/ma­pel dalam proses pem­bela­jaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Subagya (2011).

Dengan demikian, me­ngi­ngat pentingnya peran dan tugas dari Guru Pem­bimbing Khusus (GPK) dalam penyelenggaraan se­ko­lah inklusi, yang men­cakup segala permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah. Maka antara kewajiban dan hak mereka semestinyalah adanya ke­seimbangan. Sesuatu yang telah seimbang, alhasilnya akan dipetik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya anggaran tersendiri bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK) sesuai kapa­sitasnya sebagai GPK, maka sekolah inklusi yang sebe­narnya akan terwujud, bu­kan sekedar pelabelan dan formalitas semata. ***

 

MASYITAH M.PD
(Guru SDLB Manggis Ganting Bukittinggi)
 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 22 Juni 2018 - 01:13:18 WIB
    Selembar Uang Pemanggil Jamaah

    Kisah Bang Dul, Pakar Seksologi yang Memilih Jalan Sebagai Pengurus Masjid

    Kisah Bang Dul, Pakar Seksologi yang Memilih Jalan Sebagai Pengurus Masjid Kegusaran Bang Dul bukan karena iri atau tidak bahagia dengan dibangunnya masjid yang megah di sskitar pemukimannya, hanya saja ia takut masjid yang sudah lama dihidupkannya akan kehilangan jamaah dan menjadi bangunan tua yan.
  • Jumat, 09 Juni 2017 - 19:32:10 WIB

    Sikap Negatif Perguruan Tinggi terhadap Bahasa Indonesia

    Sikap Negatif Perguruan Tinggi terhadap Bahasa Indonesia Baru-baru ini Universitas Negeri Padang (UNP) menamai salah satu gedung barunya dengan bahasa Inggris, yakni RECTORATE AND RESEARCH CENTER. Kasus ini membuka ingatan saya terhadap fenomena sikap negatif perguruan tinggi terha.
  • Sabtu, 22 Oktober 2016 - 00:54:11 WIB

    Jam Kerja Guru

    Isu tentang guru selalu saja menarik untuk di­simak. Kali ini terkait dengan jam kerja guru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy mewa­ca­nakan jam kerja guru 8 jam sehari atau 40 jam per minggu be.
  • Selasa, 30 Agustus 2016 - 04:02:00 WIB

    Tunjangan Profesi Guru yang Berkeadilan

    Ada dua syarat pokok bagi guru untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Pertama, lulus sertifikasi guru dan mem­peroleh sertifikat. Mereka disebut guru profesional. Kedua, mengajar 24 jam dalam satu minggu..
  • Rabu, 24 Agustus 2016 - 09:45:13 WIB
    RANGKAIAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI

    GM PLN Sumbar Jadi Guru Sehari di SMK

    GM PLN Sumbar Jadi Guru Sehari di SMK PADANG, HALUAN – Siswa SMK 1 Padang mendapat materi pelajaran berharga, khususnya bidang kelistrikan dan lingkungan yang diberikan oleh unsur pimpinan PLN Wilayah Sumatera Barat (WSB), kemarin. Program pejabat PLN jadi guru.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM