1.156 Perusahaan Nunggak BPJS Ketenagakerjaan


Kamis, 31 Desember 2015 - 02:54:35 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Hal tersebut disam­pai­kan oleh Kepala BPJS Ke­tenagakerjaan Tanjung­pi­nang, Syaiful Ramadhan, Selasa (29/12). Ia me­nye­butkan, saat ini sebanyak 2658 perusahaan Tanjung­pinang telah mendaftarkan pegawainya BPJS Ke­tenagakerjaan.

“Namun sebanyak 1156 perusahaan menunggak iu­ran jaminan perlindungan pekerja atau peserta ter­sebut. Perusahaan yang me­nunggak itu, kalau istilah kami bilang itu perusahaan DO RE MI, untuk dapatkan PTSP. Misalkan mau minta izin membuka warung atau toko, itu mereka daftar saja, dan satu orang saja,” jelas Syaiful.

Dijelaskannya, apabila perusahaan tersebut me­nunggak pembayaran iuran. Bisa menghambat pada pe­serta atau pekerjanya, bisa-bisa tidak mendapatkan santunan bila terjadi ke­celakaan kerja atau jaminan hari tua.

“Namun bila peru­sahaan itu ada niat baik untuk membayar, itu bisa diselesaikan. Kita siap mem­bantu.

Tapi tetap pe­rusahaan seharusnya mem­bayar se­suai ketentuannya. Karena kita ada peraturan,” ujarnya.

Dikatakannya, manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini sangat besar. Ia me­ngatakan, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Untuk jaminan hari tua, meru­pakan tabungan peserta, yang hasil pengem­ba­ngan­nya lebih besar diban­ding­kan bunga yang ada di bank-bank kompesional.

“Jadi saya mohon, meng­imbau kepada seluruh peru­sahaan di Tanjungpinang untuk program perlin­du­ngan ini bisa dirasakan dan dimiliki oleh pekerja atau peserta. Ini juga bisa me­nekan angka kemiskinan di Tanjung­pi­nang,” pungkas Syaiful.

Sementara itu, ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tan­jungpinang, Surjadi me­nga­takan tahun 2015 ini ada empat pristiwa kecelakaan kerja hingga meninggal. Meningkat dari tahun 2014 lalu, yang hanya satu laka kerja.

“Dari empat itu, hanya dua yang terkafer BPJS ketenagakerjaan dan dua lagi tidak tercover,” ung­kapnya.

Hal tersebut, terjadi ka­rena banyak faktor. Selain perusahaan belum men­daf­tarkan karyawannya, ter­nya­ta masih banyak peru­sahaan yang menunggak membayar iuran jaminan perlindungan pekerja ter­sebut.

“Misalkan Januari di­daf­tarkan, tapi selanjutnya hingga Maret tidak mem­bayar lagi. Kalau seperti itu bahaya. Karena bila terjadi kecelakaan pada bulan nung­gak, pekerja tersebut bisa-bisa tidak dapat san­tunan,” jelasnya.

Masih dikatakan Surja­di, pihaknya selalu men­sosialisasi kepada semua perusahaan dibidang kon­truksi yang resiko kecela­kaan kerjanya tinggi. Kata Surjadi, pihaknya telah me­wajibkan untuk men­daf­tarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Sehingga apabila ada kecelakaan kerja bisa ter­kaper. Bahkan ada peru­sahaan di proyek pe­me­rintah, baik APBN dan AP­BD tidak mendaftarkan pekerjanya. Ini kita dorong, dan kita sudah berkoor­dinasi dengan pihak PU Kota, agar semua pekerja kontruksi untuk mendaftar ke BPJS ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut Sur­jadi, perusahaan yang secara sengaja tidak mau mendaftar dan diketahui bahwa pe­rusahaan tersebut mampu secara finansial, maka akan dikenakan sanksi, bahkan hingga sanksi pidana selama delapan tahun.

“Sanksinya bisa pen­cabutan pelayanan publik, izin usahanya bisa dicabut. Dan kemudian jika dike­tahui sec­ara sengaja tidak mendaf­tarkan pada peru­sahaan yang mampu, itu bisa dikenakan sanksi pidana. Tapi itu diling­kup BPJS Ke­tenagakerjaan dan pe­ngawas ketenaga ker­jaan,” tutup Surjadi. (hk)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM