Soal DKE, Kebijakan Pemerintah Dinilai Aneh


Rabu, 30 Desember 2015 - 02:52:46 WIB
Reporter : Tim Redaksi

“Pemerintahan saat ini gagal memahami terhadap ajaran Trisakti Soekarno. Hal yang sangat aneh, di era Jokowi yang mengusung Trisakti ini, pemerintah malah meminta subsidi dari rakyat,” tegas Refrizal kepada Haluan, Selasa (29/1).

“Ini namanya ngawur, mengusung Trisakti tetapi menaikkan harga BBM, menaikkan tarif dasar listrik dan tidak pandai menjaga stabilitas harga bahan pokok, terakhir rakyat dipukul dengan pungutan subsidi Dana Ketahanan Energi” ulas anggota DPR dari Dapil Sumbar itu.

Ditegaskan Refrizal, dalam mengelola pemerintahan, pemerintah harus patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar proses ketatanegaraa berjalan sebagaimana mestinya.

“Dalam sistem keuangan negara, prinsip dasar memungut dan mengeluarkan keuangan negara harus melalui UU. Bila sebuah kebijakan tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan maka dapat dipastikan kebijakan tersebut melanggar hukum. Ingat, DPR bisa melakukan angket atau interpelasi terhadap indikasi pelanggaran UU yang dilakukan oleh Presiden”, ancam Refrizal. Refrizal berpandangan, seandainya pemerintah tetap ingin memungut Dana Ketahanan Energi, maka pungutan tersebut harusnya ditujukan kepada kontraktor minyak dan gas bumi, bukan memungut dari rakyat.

Menurut Refrizal, dasar hukum pemerintah dalam memungut Dana Ketahanan Energi adalah Pasal 30 UU 30/2007 dan pasal 27 PP 79/2014. Padahal konsideran menimbang PP 79/2014 secara spesifik disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk melaksanakan pasal 11 ayat (2) UU 30/2007 tentang Energi bukan aturan turunan dari pasal 30 UU 30/2007 sebagaimana dimaksud. “Jadi kebijakan memungut subsidi dari rakyat untuk Dana Ketahanan Energi ini seperti Jaka Sembung naik Ojek, gak nyambung jek. Gak nyambung antara dasar hukum dengan kebijakan yang dibuat” sindir Refrizal dan meminta agar pemerintah segera mencabut aturan Menteri ESDM yang mem­beratkan rakyat banyak ini. (h/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 01 November 2016 - 01:10:56 WIB

    Bahas Persoalan Bangsa, Jokowi Temui Prabowo

    Bahas Persoalan Bangsa, Jokowi Temui Prabowo BOGOR, HALUAN — Presiden RI, Jokowi bertamu ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10), guna mendis­kusikan persoalan bangsa..
  • Kamis, 22 September 2016 - 04:41:37 WIB

    KPK-Kejagung Berbeda Soal Uang Suap Farizal

    KPK-Kejagung Berbeda  Soal Uang Suap Farizal JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) menyebut, Jaksa Farizal diduga menerima uang suap dari Xaveriandy Sutanto sebesar Rp365 juta. Padahal, Farizal adalah ketua tim jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani.
  • Selasa, 06 September 2016 - 12:49:12 WIB

    Soal Doktor HC, JK Punya 8 SBY Koleksi 12

    Soal Doktor HC, JK Punya 8 SBY Koleksi 12 PADANG, HALUAN—Mendapatkan gelar doktor honoris causa (hc) dari berbagai universitas adalah bentuk penganugerahan terhadap dedikasi kepada tanah air..
  • Selasa, 30 Agustus 2016 - 03:42:07 WIB

    JK Bantah SBY Soal Visi Maritim Pemerintah

    JK Bantah SBY Soal Visi Maritim Pemerintah JAKARTA, HALUAN — Wa­kil Presiden Jusuf Kalla (JK) merespons kritik man­tan Pre­siden RI, Susilo Bambang Yu­dhoyono, terkait visi maritim pemerintah. JK membantah penilaian SBY bahwa visi maritim yang selama ini jadi pr.
  • Selasa, 23 Agustus 2016 - 09:45:06 WIB
    Harga Rokok Naik

    Menkeu: Belum Ada Aturan Baru Soal Tarif Cukai Rokok

    Menkeu: Belum Ada Aturan Baru Soal Tarif Cukai Rokok JAKARTA, HALUAN – Di tengah gonjang-ganjing soal kenaikan harga rokok yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, pemerintah ternyata belum membuat aturan baru mengenai harga jual eceran atau tariff cukai rokok..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM