Kaleidoskop 2015

Pilkada 2015, Klimaks Keretakan Sejumlah Kepala Daerah


Rabu, 30 Desember 2015 - 02:50:28 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pilkada 2015, Klimaks Keretakan Sejumlah Kepala Daerah

Pil­kada 2015 dapat dikatakan sebagai klimaks keretakan hubungan antara sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumbar. Hubungan buruk di antara mereka dilanjutkan dengan uji tanding di Pilkada. Ada juga yang sama-sama kalah.

Daerah di Sumbar yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2015, yakni Kabupaten Padang Paria­man, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Timur, Kabupaten Limapuluh Ko­ta, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabu­paten Solok Selatan, Kabu­paten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabu­pa­ten Pesisir Selatan. Berikut­nya Kota Bukittinggi dan Kota Solok serta Pilkada Provinsi Sumbar.

Sebagaimana di­singgung di atas, Pilkada 2015 adalah klimaks dari retaknya   hu­bungan kepala daerah dan wakilnya. Hubungan yang tidak harmonis antara ke­pala daerah dan wakilnya, setidaknya terjadi di lima pemerintahan daerah di Sumbar. Pecah kongsi itu berlanjut ke Pilkada. Pada akhirnya mereka saling ber­hadap-hadapan.

Di Kota Bukittinggi hu­bung­an tak harmonis terjadi antara Wako Ismet Amzis dan Wawako Harma Zaldi. Hubungan tak harmonis juga terjadi Kota Solok antara Wako Irzal Ilyas dan Wawako Zul Elfian. Sedangkan di Kabupaten Agam, hubungan antara Bupati Indra Catri dan Irwan Fikri tidak pula akur. Di Kabupaten Sijunjung hubungan antara Bupati Yuswir Arifin dan Wabup Muchlis Anwar juga tidak hangat. Begitu pula di level Pemprov Sumbar, hubungan tak mesra juga terjadi antara Gu­bernur Irwan Prayitno dan Mus­lim Kasim.

Ya, pecah kongsi itu ber­lanjut ke Pilkada serentak tahun 2015. Ismet yang ‘bercerai’ deng­an Harma Zaldi berpasangan dengan Zul Bahri. Sedangkan Harma Zaldi berpasangan de­ngan Rahmi Brisma. Mereka berkompetisi bersama tiga pa­sangan calon lainnya. Pada akhir­nya yang menang adalah pa­sang­an calon independen Ramlan Nur Martias-Irwandi. Sedangkan Ismet dan Harma Zaldi, sama-sama harus berjiwa besar me­nerima kekalahan.

Di Kabupaten Agam, Bupati Indra Catri yang ‘bercerai’ de­ngan Wabup Irwan Fikri pada akhirnya  harus head to head. Hanya dua pasangan calon yang bertarung di Pilkada Kabupaten Agam. Indra Catri berpasangan dengan Trinda Farhan Satria sedangkan Irwan Fikri berduet dengan Chairunnas. Setelah penghitungan suara, Indra Catri- Trinda  Farhan yang unggul perolehan suaranya.

Untuk Kota Solok, Wako Irzal Ilyas yang ‘berpisah’ dengan Wawako Zul Elfian selanjutnya berpasangan dengan Alfauzi Bote. Sedangkan  Zul Elfian perduet dengan Reinier. Ada tiga pasangan calon yang ber­kom­petisi di Pikada Kota Solok. Setelah melalui dinamika po­litik, pada akhirnya yang me­me­roleh suara terbanyak adalah paket Zul Elfian-Reinier.

Di Kabupaten Sijunjung, Bupati Yuswir Arifin yang pecah kongsi dengan wakilnya, akhir­nya berpasangan dengan Arrival Boy. Sedangkan Muchlis Anwar berpasangan dengan Maiyet­rinaldi. Pilkada Sijunjung  di­ikuti tiga pasangan calon. Setelah rekapitulasi KPU selesai, yang memenangkan Pilkada adalah pasangan Yuswir-Arivval Boy. Untuk Pilkada Provinsi Sumbar, Irwan Prayitno yang pecah kon­gsi dengan Muslim Kasim, beri­kut­nya memilih berpasangan dengan Nasrul Abit. Sedangkan Muslim Kasim berpasangan dengan Fauzi Bahar. Setelah penghitungan suara, ternyata yang unggul perolehan suaranya adalah pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit.

Banyak yang Pecah Kongsi

Sebagian besar kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2005 hingga 2013 me­mang ‘pecah kongsi’ sebelum habis masa jabatan. Ada 971 kepala daerah yang ‘pecah kon­gsi’ atau 94,64% dari 1.026 kepala daerah yang dipilih secara langsung pada 2005 hingga 2013. Dari hasil kajian Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah yang pecah kongsi meliputi 57 pasangan gubernur dan wakil gubernur serta 914 pasangan bupati dan wakil bupati serta pasangan walikota dan wakil walikota.

Dari 1.026 pemilihan kepala daerah, hanya 55 pasangan ke­pala daerah yang tetap harmonis sampai akhir masa jabatannya dan kemudian mengikuti pe­milihan kepala daerah periode kedua.  Dari 55 pasangan kepala daerah itu, meliputi enam pa­sangan gubernur dan wakil gu­ber­nur serta 49 pasangan bupati dan wakil bupati serta pasangan walikota dan wakil walikota.

Karena sangat tingginya ke­pala daerah yang pecah kongsi sehingga pada pembahasan RU­U Pilkada, pemerintah sempat mengusulkan agar wakil kepala daerah tidak dipilih dalam satu paket dengan kepala daerah. Tapi gagasan itu batal dalam pe­m­bahasan di DPR RI. Pecah kongsi antara kepala daerah dengan wakilnya ini sudah menjadi rahasia umum. Berbagai ben­turan kepentingan membuat antara kepala daerah dan wa­kilnya tidak lagi sejalan. Bulan madu hanya beberapa bulan saja.

Pecah kongsi ini terjadi di­sebab­kan kepala daerah dan wakilnya bekerja demi ke­pen­tingan­nya masing-masing. Aki­bat­nya terjadilah konflik ke­pen­tingan di antara keduanya.  Po­tensi terjadinya konflik itu makin besar jika masing-masing di­du­kung oleh partai yang berbeda. Apalagi jika masing-masing bernafsu untuk maju dalam pilkada berikutnya.

Tak jarang konflik itu sudah meluas kepada perpecahan ke­pada pejabat di bawahnya. Tak heran lahir istilah orang gu­ber­nur dan orang wakil gubernur, orang bupati dan orang wakil bupati, orang walikota dan orang wakil walikota. Kalau sudah begini, pemerintahan pun tidak berjalan semestinya. Bagaimana mungkin urusan pembangunan dan kemasyarakatan akan bisa berjalan dengan baik jika antara kepala daerah dengan wakilnya selalu gontok-gontokan.  Ke­duanya saling berhadapan, saling memupuk rivalitas.

Hal itu diperparah oleh ada­nya ketidakjelasan fungsi, peran dan wewenang masing-masing antara kepada daerah dan wa­kil­nya. Akibatnya pembagian peran dan tanggung jawab itu ter­gan­tung pada kesepakatan keduanya. Tak jarang, kesepakatan itu tidak ada. Inilah salah salah satu sum­ber disharmonisasi kepala da­erah dengan wakilnya yang pada akhirnya terjadi pecah kongsi. 

Akibat ‘Kawin Paksa’

Pengamat Politik dari Uni­ver­sitas Andalas (Unand) As­ri­naldi mengatakan, proses pen­calonan kepala daerah tersebut mestinya bukan di ‘kawin paksa’, jadi penjajakan pencalonan itu bukan dicomblangi oleh partai tapi sudah ada pendekatan secara personal antara calon kepala daerah dan wakilnya.

“Idealnya begitu, tapi karena memang mereka dipaksa untuk harus bersama tentu mau tidak mau satu hingga dua tahun ber­jalan itu tahap penyesuaian. Ibarat di dalam rumahtangga tentunya saling memahami, wajar saja kalau ada ditengah perjalanan ada berseberangan karena ini me­nyang­kut dengan kekuasaan,” ungkapnya, Selasa (29/12).

Karena menurutnya, ke­ku­asa­an itu sifatnya adiktif. Ketika seseorang sudah menduduki ke­kuasa­an maka akan mencandu, dan kalau ada pihak yang men­coba mengambil kekuasaannya maka ia akan marah karena yang bersangkutan merasa perannya diambil hal inilah yang menjadi fenomena umum di dunia per­politikan Indonesia.

Dikatakan juga, cara yang paling logis salah satunya sebelum dilakukan pelantikan kedua belah pihak (kepala daerah dan wakil) melakukan sejenis perjanjian-perjanjian. Karena bagaimanapun dalam konteks Undang-undang wakil kepala daerah sifatnya hanya membantu, dan ke­we­nang­an yang prioritas ada di kepala daerah.

Sementara itu, Pengamat Po­litik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Nora Eka Putri menilai, hilangnya harmonisasi antara kepala daerah dan wakilnya di tengah perjalanan adalah pe­r­soalan klasik karena dalam per­ja­lanan pasti ada mereka yang masih mengutamakan kepentingan ma­sing-masing. “Yang intinya, me­reka mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, hal inilah yang membuat berseberangan,” ujarnya.

Sesuai dengan UU, porsi an­tara kepala daerah dan wakil memang sangat berbeda. Namun tugas yang diberikan pada wakil memang bersifat teknis atau tidak signifikan artinya hanya mem­bantu hal-hal yang teknis dan tidak strategis, sehingga kadang-kadang wakil punya ide atau wacana yang memang niatnya membangun daerah tapi karena kepala daerah mempunyai pe­mikiran sendiri akhirnya menjadi persoalan baru.

“Akhirnya wakil gondok sen­diri, nah mungkin dengan pe­ra­turan pemerintah daerah se­ka­rang bisa diakomodasi kerja dan tanggungjawab wakil kepala da­erah yang lebih luas. Dalam arti, kepala daerah itu memang me­miliki fungsi yang sesuai dengan kewenangannya, jadi tidak hanya kepala daerah yang punya ke­bijakan strategis, dan bagaimana anggaran, dan bagimana ke­maju­an daerah sementara porsi wakil hanya mengikuti acara-acara se­remonial,” jelasnya.

Pada bagian lain Sekretaris DPW Partai NasDem Erizal Efe­ndi mengatakan, guna meng­hin­dari perpecahan antara kepala daerah dan wakilnya, mesti  ada pembagian tugas serta koordinasi yang jelas antara keduanya. “Arti­nya kepala daerah dan wakilnya harus melakukan koordinasi yang baik, terutama untuk memajukan daerah yang dipimpinnya,” ujar­nya. (h/erz/mg-rin)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 06 September 2018 - 08:43:50 WIB

    Yang Duduk dan Terduduk Setelah Pilkada

    Yang Duduk dan Terduduk Setelah Pilkada  Pilkada serentak telah selesai. Bahkan sekarang telah pula memasuki tahapan  Pilpres dan Pileg serentak, yang bakal berangsung tahun 2019 nanti. Kembali kepada Pilkada serentak beberapa bulan lalu, pemenang Pilkada Gubernu.
  • Senin, 14 November 2016 - 23:48:12 WIB

    Debat dan Minggu Tenang dalam Pilkada

    Debat dan Minggu Tenang dalam Pilkada DEBAT dalam kampanye pemilihan umum (pemilu) kandidat presiden/wakil presiden di Amerika Serikat, misalnya, sudah lazim dilaksanakan. Tujuannya antara lain agar seluruh warga negara yang sudah mengantongi hak memilih paham be.
  • Kamis, 24 Maret 2016 - 04:05:13 WIB

    Komunikasi Politik Pasca Pilkada

    Komunikasi Politik Pasca Pilkada Usai sudah prosesi pelantikan para pemimpin daerah di seluruh Indonesia hasil Pilkada serentak pada 2015 lalu. Para Gubernur dilantik langsung oleh Presiden Jokowi, sementara Bupati/Walikota beserta wakilnya dilantik oleh mas.
  • Kamis, 25 Februari 2016 - 02:28:55 WIB

    Antara Janji Pilkada dan APBD

    Antara Janji Pilkada dan APBD Gubernur dan Wa­kil Gubernur Su­ma­tera Barat ter­pilih Irwan Prayitno dan Nasrul Abit dilantik (12/02). Se­lanjutnya Irwan Prayitno me­lantik 12 kepala daerah ka­bupaten/kota di Suamtera Barat, di antaranya Irdi­nans.
  • Senin, 18 Januari 2016 - 05:27:37 WIB

    Pilkada Badunsanak

    Pilkada Badunsanak Seba­nyak 264 Pil­ka­da se­rentak su­dah ber­lang­sung di Indonesia. Pemi­lihan kepala daerah tingkat provinsi, ka­bupaten dan kota itu, secara umum berlangsung sukses dan lancar..

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM