Putusan DKPP Dibatalkan di Peradilan Hukum

DKPP Siapkan Peradilan Kode Etik


Selasa, 29 Desember 2015 - 03:38:49 WIB
Reporter : Tim Redaksi
DKPP Siapkan Peradilan Kode Etik Ketua DKPP Jimly Assidiqie menyampaikan laporan kinerja DKPP pada seminar DKPP Outlook 2016 di Jakarta, Senin (28/12). (ANTARA)

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, sistem peradilan kode etik berbeda dengan peradilan hukum.

“Sebaiknya kode etik itu sistem peradilannya tersendiri di luar hukum. Peradilan hukum hanya menilai aspek pelanggaran hukum sedangkan pelanggaran etik itu dinilai oleh pelanggara etik,” ucap Jimly usai acara DKPP Outlook 2016 di hotel Arya Duta, Jl Prapatan, Jakarta Pusat, Senin (28/12).

Ia mengatakan seseorang yang melanggar hukum sudah pasti melanggar kode etik. Tetapi, seseorang yang dinyatakan melanggar kode etik belum tentu melanggar hukum.

“Sehingga kalau pelanggaran etik membuktikan bahwa ini si A melanggar kode etik, tidak bisa dinilai oleh pelanggaran hukum,” ujar Jimly.

“Sehingga putusan DKPP yang dinilai oleh pengadilan TUN, itu pengadilannya ngawur. Tidak bisa begitu. Pengadilan hukum itu bisa menilai legalitas norma hukum, dia tidak berhak menilai pelanggaran etik. Mahkamah Agung itu peradilan hukum tidak untuk menilai etika. Banyak hakim agung kita ini belum tamat baca buku hukum dan belum baca buku etika jadi begitu,” sambung Jimly menegaskan.

Karena itu, sedang digagas peradilan etika agar persoalan gugatan etik yang tidak puas dengan putusan DKPP bisa dibawa ke Mah­kamah Etik dan bukan ke Mahkamah Agung atau lembaga peradilan hukum lainnya.

“Jadi mereka yang tidak puas dengan DKPP bisa ke Mahkamah Etik. Makanya sekarang sedang dirancang,” jelasnya.

Dalam DKPP Outlook 2016 ini dipaparkan sejumlah kasus pelanggaran kode etik yang ditangani DKPP. Dari seluruh kasus yang ditangani, 60 persen tidak terbukti maka harus dilakukan rehabilitasi nama baik.

Selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2015, mencatatkan sebanyak 396 laporan. “Sepanjang 2015, sebanyak 396 laporan sudah masuk ke DKPP. Sebagian besar sebanyak 163 diantaranya, dilaporkan langsung ke kantor mereka meski sudah diberikan alternatif lain melalui surel,” kata Juru Bicara DKPP Nur Hidayat.

Dia menjelaskan, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh anggota KPU daerah yaitu sebanyak 917 orang atau 82 persen. Hal tersebut dinilai wajar, karena mempunyai kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan pemilu.

“Jadi memang sebanding antara kewenangan yang besar dan pelaporan ke DKPP. Kami yakin mereka itu bekerja. Kalau tidak bekerja, maka dia tidak akan dilaporkan,” pungkasnya.

Hidayat mengatakan, pelanggaran yang paling banyak terjadi permasalahan syarat pencalonan dan juga administrasi yang kurang dari calon peserta pemilu. Keduanya, mempunyai pengaduan yang jauh lebih banyak dibanding dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. (h/vvn/dtk)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM